Perempuan dan Revolusi Venezuela

Salah satu aspek yang tidak dapat dilupakan dalam revolusi Venezuela adalah keterlibatan kaum perempuan dalam membangun masyarakat yang baru tanpa penindasan kapitalisme dan feodalisme.

Sebelum memasuki era “Chavez”, yakni dua dekade sebelumnya, kemiskinan telah berkembang di Venezuela, kesenjangan antara miskin dan kaya sangat luas, dan perkembangan ekonomi terus menurun. Tidak hanya itu, buta huruf hampir diderita oleh hampir setengah dari populasi penduduk Venezuela, terutama perempuan. Diperparah lagi dengan kehadiran neoliberalisme, yang banyak memotong anggaran-anggaran program sosial.

Kemiskinan itu juga berdampak terhadap kehidupan perempuan di Venezuela. Ditambah lagi dengan masih berlangsungnya praktek diskriminasi terhadap perempuan akibat konstruksi sosial yang menganggap perempuan sebagai warga Negara kelas dua.  Diskriminasi itu membuat perempuan mengalami penindasan ganda: disatu sisi, mengalami kekerasan domestik, sedan disisi lain, perempuan  menjadi korban dari kebijakan ekonomi neoliberal.

Tidak dapat dipungkiri, kehadiran sistim neoliberal membawa dampak bagi perempuan di Venezuela dan diseluruh dunia. Kehadiran neoliberal disertai tindakan represifitas militerisme, eksploitasi kekayaaan alam dan pemotongan subsidi, yang membuat rakyat menderita penyakit, kelaparan, dan gizi buruk.

Tapi situasi sudah berbeda sekarang, gedung-gedung tinggi yang dulu dimiliki oleh Exxon-Mobile, hari ini telah menjadi gedung universitas gratis untuk penduduk Venezuela. Semua itu telah berubah sejak Chavez dilantik menjadi presiden pada tahun 1999. Pada saat itu, jutaan orang miskin mulai mendapatkan manfaat dari program-program sosial.

Semua itu tidak terlepas dari keterlibatan kaum perempuan. Pada tahun 2002, saat pemerintah sayap kanan hendak mengkudeta pemerintahan Chavez, ratusan ribu pendukung pemerintah Chavez turun kejalan dan menduduki kantor-kantor media, sebagai bentuk dukungan mereka. Dan mayoritas yang paling kritis dan mendukung Chavez adalah perempuan. Perempuan mempertahankan Chavez karena takut kehilangan hak-haknya yang telah dimenangkan.

“Perempuan yang akan pertama turun kejalan, perempuan akan berbaris bersama laki-laki didepan untuk melawan kembali” kata Sekretaris Internasional Partai Komunis Venezuela, Carolus Wimmer, ketika menceritakan kejadian itu.

Selama pemerintahan Chavez, perempuan-perempuan di Venezuela memperoleh undang-undang baru, diantaranya adalah tentang pemberian upah dan jaminan sosial bagi perempuan pekerja rumah tangga.

Sementara itu, Organisasi Perempuan Nasional yang dipimpin oleh Maria Leon bersama Chavez menciptakan banyak program yang bertujuan untuk mendidik perempuan dan menarik mereka ke wilayah politik. Mereka juga membangun tiga tempat penampungan untuk perempuan korban kekerasan domestik.

Selain itu, Chavez juga melibatkan ribuan kaum perempuan dalam menyusun konstitusi baru. Konstitusi itu berisi jaminan-jaminan yang inovatif untuk hak-hak sosial dan ekonomi seperti: perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dan kekerasan rumah tangga, jaminan penuh kesetaraan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan, dan mengakui pekerjaan rumah tangga sebagai kegiatan ekonomi produktif —dengan begitu, ibu rumah tangga mendapatkan kompensasi dan jaminan  sosial. Sejak Juni 2006, ibu pekerja rumah tangga termiskin di Venezuela mulai menerima pembayaran 80 persen dari upah minimum, dan dana ini berasal dari pendapatan pengolahan Sumber Daya Alam negara.

Selain itu, cahvez juga melibatkan perempuan-perempuan “akar rumput” dalam perubahan, yakni menempatkan mereka sebagai anggota komite pengawas pendistribusian air, tanah, dan kesehatan.

Keuntungan dari hasil kekayaan alam yang dikelolah oleh mereka diperuntukan program-program sosial, seperti memerangi keelaparan, kemiskinan, dan pengangguran, serta memasukan perempuan dalam program pendidikan gratis sampai ke universitas.

Program lain yang paling bermanfaat bagi perempuan adalah mendirikan koperasi bagi perempuan yang disebut sebagai “dapur komunitas”, yang dijalankan secara kolektif dan hasilnya didistribusikan dengan harga yang murah.  Selain itu, hampir lima juta hektar tanah telah didistribusikan kepada petani kecil, dengan prioritas diberikan kepada kaum perempuan yang memegang kendali sebagai  kepala rumah tangga.

Mereka juga mendirikan pusat-pusat komunitas, mecakup pusat penitipan anak, perpustakaan anak-anak, klinik gratis dan supermarket, dan koperasi yang membuat pakaian dan sepatu yang menampung banyak pekerja.

Hal yang paling menarik adalah kegigihan pemerintah untuk memajukan keterlibatan perempuan dalam wilayah politik, dengan menempatkan perempuan pada jabatan politik dan berpartisipasi dalam proses plitik.

Revolusi dan Perempuan

Revolusi  mencita-citakan pembangunan masyarakat yang adil dan setara. Untuk mencapai revolusi, dibutuhkan penyatuan semua sektor tertindas, termasuk kaum perempuan.

Menuju sosialisme, diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan harus dihapuskan. Perempuan tidak lagi dianggap sebagai warga kelas dua, artinya perempuan juga memiliki hak hidup dan jaminan untuk mengembangkan dirinya.

Untuk itu, perempuan dituntut untuk ikut serta dalam kemajuan revolusi bangsanya. Perempuan juga harus turut mengubah tatanan kehidupan masyarakat yang juga menyangkut dirinya dan hidupnya, memerangi segala bentuk eksploitasi dan mengubah pandangan tentang dirinya yang dianggap sebagai lapisan bawah dalam masyarakat.

Dalam bukunya, Sarinah, Soekarno menginginkan setiap perempuan Indonesia supaya ikut serta dalam perjuangan pembebasan rakyat Indonesia. “Hai perempuan-perempuan Indonesia, jadilah revolusioner, tiada kemenangan revolusioner, jika tiada perempuan revolusioner, dan tiada perempuan revolusioner, jika tiada pedoman revolusioner.” Kata Soekarno mengutip ucapan Dolores Ibarurri, pejuang perempuan revolusi Spanyol.

Di masa Bung Karnolah, gerakan perempuan dipandang sebagai mitra dalam perjuangan nasional. Dalam relasi antara perempuan dan negara, pada jaman itu ada pengakuan secara sah bahwa perempuan diposisikan sama dengan laki-laki sebagai warga negara. Itu diperlukan untuk menyatukan kekuatan nasional untuk melawan neo-kolonialisme dan imperialisme.

Rini, Hubungan Internasional API KARTINI