Pernyataan Sikap API Kartini Menyambut Hari Kartini 2016

Momentum peringatan Hari Kartini setiap tanggal 21 April selalu diperingati oleh bangsa Indonesia, khususnya kaum perempuan. Tetapi dalam setiap hari peringatannya selalu saja dirayakan hanya sebagai simbol seremonial saja: perlombaan kecantikan, masak-memasak, memakai baju kebaya, dan lain sebagainya. Hari Kartini juga hanya selalu dimaknai sebagai kebangkitan emansipasi kaum perempuan. Padahal pemikiran kartini jauh dari itu, yaitu anti terhadap sistem feodalisme dan kolonialisme. Selain itu Kartini juga adalah seorang pelopor nasionalisme Indonesia. Pemerintahan orde baru selama berkuasa telah berhasil  mengkerdilkan pemikiran-pemikiran Kartini yang maju, sehingga masih banyak yang belum mengetahui mengenai pemikiran dan gagasan-gagasan maju Kartini.

Di jaman ketika kolonialisme telah menginjakkan kaki di negeri Hindia—sebutan Indonesia kala itu—masyarakat betul-betul terpuruk akibat dampak dari sistem kolonialisme yang menindas: kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Hari ini, tepat di peringatan hari Kartini yang ke-137 tahun, persoalan-persoalan yang dihadapi kaum perempuan masih juga ada: masalah pendidikan, kemiskinan. Tidak hanya itu, kaum perempuan juga mengalami bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan juga berbagai bentuk kekerasan baik itu dari segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Masalah Patriarki juga masih sangat melekat kuat dalam masyarakat Indonesia saat ini. Perempuan masih ditempatkan di wilayah domestik, dan berada di bawah laki-laki dalam struktur sosial masyarakat.

Sebagai masyarakat agraris yang sebagian besar masyarakatnya petani, kaum perempuan juga masih sangat sulit untuk bisa mengaktualisasikan dirinya dalam hal penguasaan maupun pengelolaan tanah. Karena masih dominannya laki-laki dalam hal pengelolaan tanah. Perempuan yang mulanya adalah produsen di sawah dan ladangnya kita pelan-pelan tergusur perannya dan digantikan oleh traktor, mesin penggilingan padi yang semua perannya diambil laki-laki. Dengan semakin banyaknya pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi pabrik, maka perempuanpun masuk sebagai buruh-buruh pabrik dengan upah rendah.

Berbagai konflik agraria di Indonesia seperti perampasan tanah menyebabkan para petani mengalami penderitaan, khususnya kaum perempuan. Bagaimana tidak, jika terjadi masalah perebutan lahan, tidak jarang kaum perempuan yang berdiri di barisan depan dalam mempertahankan tanahnya, yang merupakan sumber kehidupan mereka. Dengan posisinya tersebut kaum perempuan akan sangat rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan, baik itu intimidasi, penangkapan hingga kriminalisasi.

Baru-baru ini sembilan orang perempuan petani yang berasal dari pegunungan kendeng, Rembang, melakukan aksi semen kaki di depan istana negara, demi mempertahankan tanah wilayah mereka yang telah dibangun pabrik semen. Mereka menolak pabrik semen karena akan mengganggu dan mencemari wilayah mereka.

Bulan Maret tanggal 17 kemarin, 600-an petani dari beberapa Kabupaten di Jambi, menggelar aksi jalan kaki 1000 km dari Jambi menuju Jakarta. Diantara peserta tersebut terdapat 40 orang petani perempuan. Petani-petani ini adalah korban dari masalah kemelut agraria yang belum terselesaikan hingga sekarang. Padahal berbagai upaya sudah dilakukan oleh para petani, dari negosiasi, aksi massa, pendudukan, hingga aksi jalan kaki 1000 km dari Jambi ke Istana Negara.

Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada tahun 2015 telah terjadi 252 kasus konflik agraria di Indonesia, yang menyeret 108.714 keluarga. Artinya dalam satu dekade terakhir, terjadi 1.772 konflik agraria pada luasan wilayah 6.942.381 hektar yang melibatkan 1.085.817 keluarga. Artinya, dalam dua hari sekali terjadi konflik agraria di Indonesia.

Persoalan-persoalan tersebut diatas adalah merupakan imbas dari sistem Neoliberalisme yang telah masuk sampai ke sendi-sendi yang paling dasar. Semua rakyat merasakan dampaknya, terlebih-lebih kaum perempuan.

Untuk itu, di Momentum Hari Kartini ini, mari kita kembali memperkuat dan mengalang kekuatan persatuan rakyat untuk melawan sistem neoliberalisme yang telah memiskinkan rakyat. Seperti juga yang diinginkan oleh Kartini, bahwa negeri kita harus terbebas dari sistem neokolonialisme yang membelenggu negeri Hindia pada saat itu.

“Bangsa kita harus berdaulat, mandiri, dan berkepribadian”.

Selain itu, kami juga menuntut kepada Presiden Jokowi agar segera menyelesaikan konflik-konflik agraria dengan cara membentuk Komite Nasional Penyelesaian Konflik Agraria yang mengacu pada pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960.

Kedua, negara harus hadir memberikan perlindungan kepada rakyat khususnya kaum perempuan yang mengalami tindak kekerasan, baik itu kekerasan yang disebabkan oleh masalah ekonomi, politik, sosial, budaya.

Demikian pernyataan sikap dan pandangan ini kami buat dalam merespon Hari Kartini.

Selamat Hari Kartini. Hidup Rakyat. Hidup Perempuan!

Tak Ada Pembebasan Nasional Tanpa Pembebasan Perempuan! Tak Ada Pembebasan Perempuan Tanpa Pembebasan Nasional”!

Jakarta, 21 April 2016

Dewan Pimpinan Pusat Aksi Perempuan Indonesia – Kartini

(DPP API KARTINI)

Minaria Christyn Natalia S        Diena Mondong

Ketua Umum                                Sekretaris Jenderal