API-Kartini Berkunjung ke ICRP

Jakarta – “Ormas Perempuan saat ini masih belum bersinergi, kelompok menengah terpecah dengan kelompok bawah. Beda dengan gerakan tahun 60an, gerakan perempuan tempo dulu mampu menjadi satu kesatuan,” ungkap Siti Rubaidah yang memimpin rombongan audiensi organisasi API Kartini ke ICRP pada Rabu(11/8/16).

Rubaidah menjelaskan, API(Aksi Perempuan Indonesia) Kartini sebuah aliansi gerakan perempuan yang berdiri pada hari Kartini beberapa tahun lalu. API Kartini terbentuk untuk membangun roh gerakan perempuan dari kelompok petani, buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, dll. Menurutnya, kalangan bawah belum diterima oleh kelompok menengah. Sementara, budaya patriarki masih menjadi batu sandungan ketika mengajak pertemuan para ibu.

API Kartini diterima Musdah Mulia, Ketua Umum Yayasan ICRP dan anggota divisi perempuan ICRP pertemuan dibuka dengan perkenalan anggota API Kartini. Mereka aktif juga di berbagai organisai seperti KOPRI PB PMI, Serikat Rakyat Miskin Indonesia, wartawan online, JAKER, Jaringan Masyarakat Seni, dll.

“Faktor penghambat yang paling kuat adalah budaya patriarki”, kata salah seorang peserta. Menurutnya budaya patriarki di Indonesia mengkonstruk para perempuan Indonesia, khususnya ibu rumah tangga, untuk memprioritaskan tugas rumah tangga. Hal tersebut yang menghambat produktivitas pola pikir para perempuan.

Wahida Baharuddin, salah seorang aktivis API Kartini berbagi pengalaman ketika dirinya membela hak perempuan. Menurutnya, koperasi bisa menjadi alternatif untuk merangsang pola pikir para perempuan supaya produktif. Koperasi simpan pinjam yang didirikannya bertujuan untuk memberi bantuan modal usaha supaya dapat mandiri secara ekonomi. Syaratnya anggota wajib menabung dahulu  Rp 5.000 per bulan. Dan kini, para anggota koperasi sudah bisa membangun unit usaha.

Menurut Wahida, Para isteri tidak perlu larut dalam kesedihannya menunggu suaminya pulang bekerja, mereka bisa berjualan nasi uduk atau unit usaha lainnya.

“Problem kemiskinan bukan kata miskin tapi cara berpikir juga. Tidak bisa selesai dengan kartu sehat tapi sistem ekonomi dan politik juga merusak secara keseluruhan hingga menciptakan masyarakat yang individualistik. Saya membangun koperasi dan membangun posko-posko” tegasnya.

“Banyak kasus yang kami tangani termasuk kasus pelecehan seksual anak. Banyak suasana rusun mencekam, disana banyak tindak kejahatan anak terjadi. Jadi problemnya bukan hanya persoalan ekonomi sehingga butuh banyak orang menyelesaikan persoalan ini. Saya akan minta tolong kawan-kawan ICRP untuk berkunjung  ke basis” pangkasnya.

Sementara itu Musdah Mulia menyatakan, salah satu masalah besar agama adalah tidak melihat persoalan kemanusiaan sebagai bagian dari persoalan agama. Padahal agama bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan.

“Agama tidak mampu menyelesaikan soal kemiskinan berarti ada yang salah dengan agama kita.  Masjid misalnya bisa menjadi tempat pemberdayaan umatnya,” tutur Musdah Mulia.

Musdah menuturkan, sudah lama ICRP melihat tokoh agama punya peran besar dalam mengubah situasi ini. Dalam waktu dekat ICRP akan mengumpulkan stakeholders dan bergerak untuk menjawab situasi ini.

Sumber: icrp-online.org