Politik Perempuan dalam Gerakan Sosial

Oleh: Fen Budiman*

Mencermati gerakan perempuan hari ini, selain menguatnya hegemoni kultur patriarki, problem pokok kita terus terpapar dengan massifnya kebijakan neoliberalisme dalam berbagai sektor. Perempuan selalu menjadi objek yang rentan terhadap sasaran penindasan.

Di bidang ekonomi, persoalan pokoknya adalah terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat lebar antara yang kaya dan miskin. Selain itu, kenaikan harga kebutuhan pokok juga menjadi problem besar bagi perempuan. Karena selama ini, peran perempuan dalam masyarakat kita masih ditempatkan di ranah domestik. Sehingga perempuan yang paling pusing ketika ada kenaikan harga sembako, listrik, gas, dll.

Sistem neolib ini juga telah merambah ke pedesaan, dimana pembangunan pabrik-pabrik untuk kepentingan industria telah menyebabkan terjadinya sengketa atau konflik agraria. Dalam setiap kasus sengketa lahan ini, kaum perempuan pula yang menjadi korban. Mereka harus tergusur dari tempat tinggal dan penghidupannya, sehingga menambah daftar panjang persoalan-persoalan lainnya seperti pendidikan anak yang mengalami penggusuran, dll.

Berbicara di ranah politik, kaum perempuan masih belum cukup representasinya dalam poros-poros legislatif,  baik di tingkat pusat sampai pada tataran kepemimpinan paling bawah. Menyoal politik perempuan, kita perlu terlibat aktif dalam wadah perjuangan yang benar-benar mengakomodir kepentingan perempuan untuk maju, termasuk organisasi sebagai wadah/alat perjuangan dalam bingkai gerakan sosial.

Perempuan perlu membangun konsep kesetaraan dalam politik, sedini mungkin meskipun masih di level sebagai siswa. Misalnya menyangkut pemilihan Ketua Osis di SMA, atau Ketua BEM atau Senat Mahasiswa di Perguruan Tinggi. Secara sederhana, dalam proses pemilihan Osis, BEM maupun Senat, kita sudah menggunakan praktek-praktek politik, walaupun masih dalam konsep politik yang sederhana.

Arus globalisasi menyebabkan kita tak bisa mengelak dari gencarnya kebijakan-kebijakan neoliberal yang begitu massif. Sehingga, untuk membentenginya kita perlu membangun konsep gerakan anti neoliberalisme. Pancasila sebagai ideologi negara seharusnya mampu dimanifestasikan dalam membangun gerakan sosial yang berbasis keadilan gender, dengan memadukan perspektif gerakan menuju kesejahteraan sosial.

Menangkan Pancasila, Wujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Sosial !

*Penulis adalah Pengurus Pusat API Kartini. Materi ini disampaikan dalam Diskusi Publik Memperingati Hari Kartini yang diselenggarakan oleh Posko Menangkan Pancasila Kab. Pandeglang bersama LMND EK-Pandeglang dan API Kartini Pandeglang