Kota Palopo Gelar Pendidikan API Kartini

“Pendidikan kader ini dimaksudkan sebagai tahap awal pembangunan struktur kepengurusan dan pelebaran organisasi API Kartini di Kota Palopo, Sulawesi Selatan,” kata Rifka Muchlis, Ketua DPK API Kartini Makasar, Sulawesi Selatan.

Saat menyampaikan materi kepada peserta, Rifka menjelaskan, “Salah satu esensi dari neoliberalisme adalah penghilangan tugas negara dalam urusan kesejahteraan sosial dan komoditifikasi barang-barang publik. Salah satu bentuknya adalah privatisasi layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, layanan listrik, dan lain-lain.”

Sementara itu, anggapan sosial/konstruksi sosial yang berlaku di masyarakat masih menempatkan kaum perempuan sebagai pihak yang bertanggung-jawab terhadap urusan domestik/rumah tangga. Perempuan-lah yang bertanggung-jawab untuk memastikan pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan, ketersediaan air bersih, bagi anggota keluarganya. Sementara laki-laki adalah pencari nafkah bagi keluarganya dan bekerja di sektor publik.

“Nah, ketika pemerintah menyerahkan urusan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, kepada mekanisme pasar sehingga memicu kenaikan biaya pada layanan tersebut, maka perempuanlah yang paling terkena dampaknya,” tegas Rifka.

Rosnia Rahman menjelaskan, “Karena sadar atas problem masyarakat dan nasib kaumnya maka mulailah sejarah gerakan perempuan. Di masa awal gerakan, Kartini mulai bicara tentang hak-hak kaum perempuan. Saat itu Kartini belum bicara politik, tetapi melalui surat-suratnya Kartini bicara tentang hak-hak kaum perempuan untuk setara dengan laki-laki.”

Hak politik baru muncul pada Kongres Perempuan Indonesia ke-3 di Bandung. Saat itu, isu hak pilih bagi perempuan masuk sebagai agenda pembahasan. Pada saat itu juga, empat orang perempuan Indonesia terpilih di dewan Kotapraja: Nj Soedirman di Surabaya; Nj Soenario Mangoenpoespito di Semarang; Nj Emma Puradireja di Bandung; dan Nj Sri Umiati di Cirebon (Cora Vreede-de Stuers, 1960).

Kegiatan pendidikan diikuti oleh 15 kader dan terlaksana selama 2 hari, 11-12 Mei 2019 di Kota Palopo. Peserta mendapatkan beberapa materi, antara lain: Sejarah API Kartini, Asal-Usul Penindasan Perempuan, Sejarah Gerakan Perempuan, Perempuan dan Politik serta Perempuan dan Neoliberalisme. (*)