API Kartini Halmahera Utara kembali menyelenggarakan pendidikan politik perempuan. Kali ini tema yang diangkat adalah “Membangun Kesadaran Perempuan Halmahera Utara dalam Berorganisasi.”
“Mengapa tema ini yang diangkat, karena perempuan di Halmahera Utara masih sedikit yang mengorganisir diri dan berorganisasi. Atas tantangan kondisi di atas, maka API Kartini mulai giat membangun kesadaran perempuan dalam berorganisasi,” lanjut Yunita Djengel, Ketua DPK API Kartini Halmahera Utara, Maluku Utara.
Menurut Nita, dengan berorganisasi kaum perempuan bisa membentuk jiwa kepeloporan dalam memperjuangkan hak-haknya yang telah dirampas. Melalui materi Asal-Usul Penindasan Perempuan, peserta mulai memahami bahwa sejak teknologi pertanian mulai maju maka pelan-pelan peran perempuan bergeser. Dan karena perempuan semakin tidak mampu bergiat dalam lapangan produksi, maka perempuan tergeser ke pekerjaan-pekerjaan domestik (rumah tangga). Sejak saat itulah patriarki mulai menampakkan batang hidungnya di muka bumi.
Pergeseran peran tersebut juga terjadi pada proses produksi, yang dulunya dilakukan secara komunal kini proses produksi menjadi sebuah proses perorangan. Maka unit pengaturan masyarakat pun berubah. Jika tadinya unit pengaturan masyarakat terkecil adalah suku maka kini menjadi lembaga baru, yaitu keluarga.
Selain mempelajari materi Asal-Usul Penindasan Perempuan, peserta pendidikan juga diajak untuk memahami tentang posisi kaum perempuan hari ini yang dalam konstruksi sosialnya hanya di domestikasi dan dijauhkan dari ruang publik. Perempuan hari ini berhadapan dengan sistem neoliberalisme yang hanya menguntungkan pada kaum pemodal namun sangat jauh keberpihakannya pada rakyat miskin dan kaum perempuan.

“Ciri utama sistem neolib adalah adanya privatisasi atau swastanisasi sektor-sektor publik atau yang memenuhi hajat hidup orang banyak, seperti: pendidikan, kesehatan. Nah, ketika sektor pendidikan dan kesehatan ini sudah diswastanisasi maka yang muncul adalah komersialisasi dunia pendidikan dan kesehatan. Situasi itu pasti tidak menguntungkan kaum perempuan yang selama ini ditempatkan untuk mengurus masalah domestik,” tegas Nita.
Pendidikan Politik Perempuan ini diselenggarakan pada Selasa, 7 Mei 2019, dimulai dari pukul 16.30 sampai selesai.
Terkait
79 Tahun Merdeka: Puan, Stop Sandera RUU PPRT
Tepatilah Janji, Film sebagai Media Sosialisasi Pilkada 2024
Ultah ke-30, AJI Tetap Melawan di Tengah Disrupsi Media dan Menguatnya Otoritarianisme