27 Juni 2022

Perempuan, Trias Politika dan Amandemen (Bag 2)

0Shares

Ketentuan dalam konstitusi menjadi pedoman bagi Suluh Perempuan untuk berperan aktif dalam peristiwa politik di negri ini. Dengan mempertimbangkan komposisi perempuan dalam sebuah partai politik dan lembaga legislatif serta memperkuat kesetaraan gender termasuk dalam bidang politik, Suluh Perempuan menetapkan pilihan untuk mendukung sebuah partai politik yang tercantum sebagai peserta pemilu.

Setelah mengamati dan menganalisa setiap partai politik, Suluh Perempuan menetapkan pilihan pada Partai Rakyat Adil Makmur atau disingkat PRIMA, dan mendukung sepenuhnya keberadaan PRIMA dalam pemilu mendatang. Suluh Perempuan memandang bahwa PRIMA memiliki tujuan yang sejalan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, maka tujuan Suluh Perempuan adalah: Mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Selaras dengan tujuan tersebut, Suluh Perempuan menetapkan pokok-pokik perjuangannya yaitu, terlibat aktif dalam memperjuangkan hak-hak dasar kaum perempuan di lapangan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Terlibat aktif dalam perjuangan pembebasan nasional dan terlibat aktif dalam menggalang persatuan baik di dalam kalangan organisasi perempuan maupun organisasi rakyat.

Tujuan dan pokok-pokok perjuangan Suluh Perempuan sejalan dengan program dan slogan PRIMA yang tercantum dalam website PRIMA yaitu:

9 Jalan Adil dan Makmur: 1) Pajak Yang Berkeadilan, 2) Industrialisasi Nasional, 3) Pertanian Modern, 4) Pemerintahan Bersih, 5) Demokrasi Berbasis Partisipasi Rakyat, 6) Manusia Indonesia Yang Maju, 7) Kesetaraan Gender, dan Keadilan Ekologis.

PRIMA menyatakan diri sebagai partai yang lahir dari kebutuhan untuk membangun sebuah poros politik baru dari kalangan rakyat biasa. Hal ini terbukti dengan sosok-sosok kaum muda yang mengisi sebagian besar struktur PRIMA. Kehadiran kaum muda dapat menjadi harapan bagi terbangunnya tradisi politik yang terbebas dari kultur lama dan menciptakan kultur baru yang lebih sesuai dengan masa ini dan ke depannya. Sebagai sebuah partai baru, PRIMA menjalani proses pembangunan partai tanpa campur tangan elit politik maupun berbagai pihak yang bertentangan dengan program dan tujuan partai.

Untuk memastikan keputusannya, Suluh Perempuan terlibat aktif dengan jalan bersikap kritis atas kebijakan PRIMA dalam pembangunan struktur dan implementasi program kegiatannya. Suluh Perempuan memastikan bahwa agenda perempuan masuk dalam ketetapan dan perilaku anggota-anggotanya untuk memberikan penghargaan atas kesetaraan gender.

Suluh Perempuan juga mendorong pemajuan kesadaran kritis melalui pendidikan politik bagi para anggota. Dengan demikian Suluh Perempuan menyadari benar keputusan untuk menetapkan pilihan pada PRIMA.

Dukungan Suluh Perempuan pada PRIMA merupakan perwujudan dari tindakan langsung untuk mengikis budaya patriarki dalam sebuah partai politik. Kesetaraan gender terkonfirmasi dengan adanya kesetaraan politik.

Pengakuan atas kemampuan perempuan dan kemauan perempuan untuk melakukan. Timbal balik antar keduanya yang dapat mendorong ke arah kesetaraan gender dan masyarakat post patriarkis.

Perempuan Bagian dari Kaum 99%

Berdasarkan data BPS, separuh dari penduduk Indonesia adalah perempuan dari berbagai usia yang tersebar di seluruh propinsi dan memiliki profesi yang beragam. Perempuan menghadapi berbagai persoalan dalam lingkup domestik dan publik. Baik sebagai istri, Ibu, pekerja dan terutama sebagai perempuan.

Perlakuan diskriminatif dan kekerasan masih membayangi kehidupan perempuan di Indonesia. Perlakuan tersebut bukan hanya karena posisinya sebagai pekerja penerima upah namun juga gender perempuan dibawah budaya patriarki yang kuat.

Penelusuran Tempo dan Auriga Nusantara mendapati hampir separuh dari 575 anggota DPR periode 2019-2024 berlatar belakang pengusaha. Sementara berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI) berada pada angka 20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI (KPU, 2019).

Sedangkan pada Kabinet Indonesia Maju ada lima orang perempuan yang menjadi menteri yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Fakta tersebut menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam lembaga strategis dan pengambil kebijakan. Hal ini bukan sekadar untuk memenuhi target banyaknya jumlah perempuan, namun guna memunculkan kebijakan-kebijakan, program, dan peraturan yang berperspektif gender dan memajukan perempuan.

Kemajuan perempuan juga mensaratkan kemandirian secara ekonomi. Merujuk pada keterangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan tingkat kemiskinan Indonesia tahun 2021 akan meningkat menjadi 10,5 persen dengan total masyarakat miskin mencapai 28,37 juta jiwa akibat dampak dari pandemi COVID-19. Perempuan pun ada diantara sekian juta masyarakat miskin tersebut.

Senada dengan itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah orang miskin di . Indonesia pada Maret 2021 sudah mencapai 27,54 juta orang. Jumlah itu membuat tingkat kemiskinan mencapai 10,14 persen dari total populasi nasional. kenaikan tingkat kemiskinan terjadi di kota dan desa. Tingkat kemiskinan di kota naik dari 7,38 persen pada Maret 2020 menjadi 7,89 persen pada Maret 2021. Begitu pula dengan jumlah orang miskin di desa naik dari 12,82 persen menjadi 13,1 persen.

Di sisi lain Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan, “Satu persen orang di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional, Jika naikan jadi 10 persen keluarga maka ini menguasai 70 persen. Artinya sisanya 99 persen penduduk memperebutkan 30 persen sisanya”. Perempuan ada di bagian 99% penduduk yang bergulat untuk ikut menguasai 30% aset nasional tersebut.

Terdapat ketimpangan yang cukup besar. Dasar dari adanya ketimpangan ini adalah akses terhadap kebutuhan dasar. Untuk mengurangi kesenjangan pemerintah perlu membangun sekolah, sanitasi, kesehatan, listrik, hingga air bersih. Selanjutnya, penciptaan lapangan pekerjaan.

Ketimpangan absolut meningkat karena kelompok atas tumbuh lebih tinggi dibanding kelompok bawah. Secara makro adalah meningkatkan efektivitas perpajakan. Pajak itu harus dilakukan secara efektif dan berkeadilan.

Pengaturan upah yang ‘sepantasnya’ juga diharapkan mampu mengurangi ‘jurang pemisah’ dalam hal pendapatan. Selain itu, membayar kompensasi kepada karyawan yang asuransi kesehatannya tidak ditanggung, dan kesetaraan kepemilikan aset dan lahan bagi perempuan.

Pemerintah juga perlu mengurangi harga obat-obatan, memperbesar pajak dan mengarahkan anggaran negara untuk mengurangi ketidaksetaraan. Kesenjangan ekonomi juga memberi dampak pada ketidaksetaran politik. Terlebih pada perempuan. Artinya penduduk 99% termasuk perempuan mendapatkan kesetaraan akses ekonomi dan politik agar tidak hanya 1% penduduk yang menikmati kekayaan dan kemakmuran.

Jeffrey Winters dalam bukunya, Oligarki menyebutkan bahwa kekayaan sangat besar di tangan minoritas kecil menciptakan kelebihan kekuasaan yang signifikan di ranah politik, termasuk dalam demokrasi. Menyangkalnya berarti mengabaikan analisis politik berabad-abad yang menelusuri akrabnya hubungan antara kekayaan dan kekuasaan.

Pada 1878, de Laveleyye menulis bahwa, “Para filsuf dan pembuat hukum jaman dulu tahu benar, berdasarkan pengalaman, bahwa kemerdekaan dan kesetaraan politik hanya bisa ada ketika didukung kesetaraan kondisi.” Sementara Robert Dahl (1985, 4) mengatakan,”Kumpulan warganegara yang punya sumberdaya berlebihan untuk dilibatkan dalam kehidupan politik.”

Distribusi sumber daya materiil diantara anggota-anggota suatu komunitas politik, demokrasi atau lainnya, punya pengaruh besar pada kekuasaan relatif, makin tak imbamg distribusinya, makin besar kekuasaan dan pengaruh orang-orang kaya, dan makin kuat pula pengaruh kesenjangan materiil. Studi oligark dan Oligarki memusatkan perhatian pada kuasa kekayaan dan politik spesifik seputar kuasa itu. Penekanan terhadap Dampak politik kesenjangan materiil pada motif dan tujuan mereka terhadap ‘ketidaksetaraan kondisi’ membuat bentuk-bentuk kekuasaan dan eksklusi minoritas oligarkis berbeda dengan semua yang lain.

Oligark adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsenrrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi eksklusifnya. Oligarki menjabarkan cara pertahanan tersebut, dengan proses yang amat beragam di berbagai konteks politik. Oligarki punya berbagai bentuk. Makin besar kebutuhan oligark mempertahankan hak miliknya secara langsung, makin mungkin Oligarki berbentuk ‘kekuasaan langsung’ oligark, dengan sumber daya dan peran kekuasaan seperti jabatan pemerintah baik individualistik maupun kolektif dan lebih terlembaga. (Winters, 2011).

Menilik dari situasi perempuan, Suluh Perempuan mengambil kesimpulan berdasarkan situasi ekonomi dan politik secara nasional. Suluh Perempuan menetapkan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender, kaum perempuan juga harus terlibat aktif, memiliki peran dan berkontribusi dalam pengambilan kebijakan.

Perempuan dapat berperan melalui aktivitas sehari-hari baik secara ekonomi, politik dan budaya. Peran tersebut dapat dijalankan tanpa memperhitungkan besar atau kecil. Namun untuk dapat turut dalam penyelenggaraan negara, perempuan membutuhkan sebuah lembaga politik seperti partai politik.

Setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih dan kebebasan tersebut dijamin melalui konstitusi. Pilihan tersebut juga dapat diartikan bersedia terlibat dalam pengambilan kebijakan atau bersikap masa bodoh. Pilihan untuk bersikap kritis bukan sebuah kesalahan dan bukan berarti melawan negara. Bersikap kritis juga merupakan bagian dari proses belajar politik.

Critical theory is the analysis and questioning of power structures in order to overcome them and create a better society. It is inherently connected to Karl Marx’s works, the works of the Frankfurt School and the Critical Political Economy of Media and Communication. Critical theory is dialectical, ethical, a philosophy of praxis, and a critique of domination, exploitation, domination, and capitalism. Critical Theory develops through the dialectics of theory that aim at critically understanding changes of society (Foundations of Critical Theory; Media, Communication and Society; Christian Fuchs).

Bergabunglah atau perempuan hanya menjadi penonton. Bumi semakin tua. Apakah kita akan memiarkan bumi terus digerogoti atau menyiapkan tempat bagi generasi yang akan datang. Pilihan ada di tanganmu.

Ernawati

0Shares
×

Salam Sejahtera

× Hai