101 Oligarki dan Perjuangan Kelas

Beberapa hari ini lini masa diramaikan dengan kegaduhan PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) yang telah mengakibatkan beberapa platform terkena blokir oleh Kominfo, antara lain Steam dan Paypal. Ramai komentar netizen yang menyoroti tidak diblokirnya penyedia judi online dan pinjaman online seakan-akan masyarakat dipersilakan saja terjerat oleh perjudian dan lilitan utang fintech yang semakin menjadi-jadi.

Lalu kemarin terjadi penangkapan terhadap ketua FORMAPP (Forum Masyarakat Peduli Pariwisata) Manggarai Barat dalam aksi penolakan kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar yang dinaikkan menjadi Rp. 3,75 juta. Aksi itu diwarnai bentrokan dengan tindakan represif aparat terhadap pendemo. Para pelaku pariwisata itu menilai bahwa penerapan harga tiket baru dengan pemesanan online itu adalah sebuah praktik monopoli oleh BUMD PT. Flobamor.

Kemudian berita ambruknya aktivitas pabrik di Jepang, China dan Korea Selatan juga menjadi sinyalemen buruk bagi perekonomian Indonesia.

Menariknya, di beberapa media arus utama tertulis judul-judul yang hebat seperti “Pengusaha Bangga, Ekonomi Indonesia Kini Terbaik di Dunia”, “Kadin: Ekonomi Indonesia Terbaik Dunia”, “Menko Airlangga Tetap Yakin Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2022”, dan sederetan berita-berita melegakan lainnya.

Apakah benar demikian? Ini hanya bisa dibuktikan bila didukung oleh fakta data yang meliputi analisa baik di ekonomi makro maupun mikro. Sedangkan kita di akar rumput, kita dapat membacanya dari kondisi riil di masyarakat, perputaran ekonomi di pasar dan usaha-usaha mikro, kecil dan menengah.

Apa yang semakin jelas terlihat adalah justru perang kelas di mana tampak sangat timpang, sangat pincang jurang pembeda antara si kaya dan si miskin. Ini diyakini sebagai akibat dari kerja Oligarki di kekuasaan, akan tetapi apa itu Oligarki?

Oligarki

Menurut Oxford dictionary, Oligarki adalah sebuah bentuk pemerintahan yang mana kekuasaannya dipegang oleh hanya sekelompok kecil orang. Sedangkan, oligark adalah seseorang yang merupakan bagian dari Oligarki.

Menurut Jeffrey A. Winters, Oligarki memiliki dua dimensi. Pertama, Oligarki yang memiliki dasar kekayaan material dan kekuasaan yang sangat sulit untuk dipecahkan dan diimbangi. Dimensi kedua yaitu Oligarki yang memiliki jaringan jangkauan yang luas dan sistemik sekalipun dirinya adalah minoritas.

Maka, kekuasaan Oligarkis harus berdasarkan pada suatu kekuasaan yang sulit diimbangi, dengan jangkauan yang luas serta sistemik. Menurutnya, Oligarki bermula dari ketidaksetaraan material yang begitu ekstrem sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan politik.

Winters memaknai Oligark sebagai “pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial ekslusifnya.”

Winters mendefinisikan Oligarki sebagai sebuah sistem yang merujuk pada “politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material (Oligark).”

Perjuangan Kelas

Apa yang menguasai ekonomi politik Indonesia hari ini adalah sistem Oligarki, oleh karena itu ketimpangan sosial tampak sangat nyata di depan hidung setiap masyarakat Indonesia kelas menengah ke bawah setiap harinya sejak pertama membukakan mata.

Kita menghadapi ketiadaan jaminan akan hak-hak mendasar kita mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Sementara hadir pula euforia perayaan bahwa Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbaik di dunia pada saat ini. Sebuah ironi, bukan?

Mengapa ini bisa terjadi? Tentu saja ini bisa terjadi, persis seperti ketika feodalisme mencengkram Karibia pada abad-16. Kelompok elit memperoleh keuntungan yang terus menambah nilai kekayaan mereka yang bersumber dari penghisapan terhadap jerih payah kaum pekerja. Sementara kaum pekerja semakin miskin, tertindas dan menderita.

Begitu pula apa yang terjadi di negeri kita. Kelompok makro ekonomi berada pada posisi aman dan mereka pun turut menanamkan uangnya di bisnis fintech seperti pinjaman online yang kemudian mencekik kaum miskin dengan bunga dan ancaman-ancaman debt collector.

Kaum miskin kehilangan mata pencaharian, kehilangan uang, kehilangan keluarga, kehilangan teman dan semakin termarjinalkan.

Terlebih lagi bagi kaum miskin perempuan. Ketika keluarganya sudah berkubang dalam kemiskinan, perempuan memiliki beban lebih banyak lagi.

Perempuan dibebani kerja-kerja ganda seperti di ranah domestik sekaligus kerja profesional di kantor-kantor, sektor swasta, rumah tangga atau di pabrik-pabrik.

Perempuan memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam pengambilan keputusan di tingkat sosial kemasyarakatan hingga politik karena keterlibatan perempuan terkesan cenderung dibatasi.

Bila bukan dibatasi oleh peraturan, maka dibatasi oleh sistem konstruksi masyarakatnya atau bahkan dibatasi oleh keluarga intinya sendiri. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak perempuan pun menemui jalan buntu dalam perjuangannya.

Perampasan tanah, penggusuran, rusaknya ekosistem oleh pabrik dan tambang atas nama proyek strategis nasional yang sesungguhnya untuk menyokong infrastruktur Oligarki semata telah memaksa perempuan pergi jauh demi pemenuhan kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Perempuan menjadi buruh migran, menjadi korban perdagangan orang hingga terancam dikenai hukuman mati.

Terjerat utang, tercebur dalam bisnis narkotika, tak beroleh pendidikan, perkawinan anak, hingga menjadi korban ragam bentuk kriminalitas sebagai output dari merajalelanya kemiskinan.

Semestinya, kemiskinan tidak menjadi malapetaka sistemik bagi bangsa kita Indonesia. Tepat seperti yang disampaikan oleh Agus Jabo Priyono Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur dalam pidato politiknya di Rapimnas kemarin bahwa “Dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia seharusnya tak punya syarat untuk miskin dan timpang.”

Perang kelas ini sangatlah nyata dan perjuangan kelas harus menjadi solusinya, sudah saatnya kita menyapu bersih politik dinasti Oligarki menuju kesejahteraan rakyat Indonesia yang seadil-adilnya. (*)

Penulis: Mila Nabilah Joesoef

Editor: Humaira