1000 Perempuan Mencari Puan, Segera Sahkan RUU PPRT

Nasib Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sudah mangkrak selama hampir 20 tahun. Oleh karena itu dalam rangka peringatan Hari Perempuan Sedunia 2023 ini segenap aktivis dan gerakan perempuan bersatu dan berkumpul di depan Gedung DPR RI mendukung segera disahkan RUU PPRT.

Sejak pagi, sejumlah aktivis telah berkumpul untuk mempersiapkan aksi yang akan dimulai pada pukul 8 pagi. Teman-teman PRT dari JALA PRT yang juga tergabung dalam Koalisi Sipil untuk UU PPRT. Sebuah banner berukuran raksasa dengan gambar foto wajah Ibu Puan Maharani, ketua DPR RI, dipasang pada gerbang depan. Pemasangan poster ini cukup memakan waktu karena hembusan angin yang kuat. Beberapa orang memanjat untuk mengikat bagian atas banner. Sementara itu petugas keamanan DPR mulai memasang barikade kawat di depan gerbang.

Poster-poster kecil berukuran A3 dengan gambar yang sama mulai dibagikan. Selain itu ada juga beberapa karton berukuran sedang berisi tulisan. Salah satu diantaranya adalah

“Kepada Yth, Ibu Bapak DPR. Tenang saja. Aksi ini gapapa. Yang menyedihkan jika RUU PPRT tidak disahkan”

Peserta aksi kemudian membentuk formasi huruf DPR. Sementara yang lainnya berbaris rapi di belakangnya. Di bagian depan dibentangkan banner dan beberapa poster. Peralatan dapur yang menbulkan bunyi-bunyian keras turut diletakkan. Peralatan dapur sebagai simbol kerja-kerja PRT di dapur. Panci, teflon, wajan, sotil dll juga digunakan sebagai irama yang mengiringi yel-yel peserta aksi.

Peserta aksi teris berdatangan. Waktu beranjak menuju pukul 9 pagi. Beberapa peserta dari PRT dan perwakilan organisasi bergantian melakukan orasi. Salah seorang peserta aksi,  Damairia Pakpahan, seorang aktivis perempuan mengatakan:

“Alasan Mbak Puan menunda pengesahan RUU PPRT sangat tidak logis. Katanya ingin menyinkronkan dengan posisi pekerja migran. Padahal sudah jelas-jelas bahwa pekerjaan rumah tangga adalah domestic worker bukan pekerja migran.”

Damairia Pakpahan juga mengingatkan agar Mbak Puan tidak lupa sejarah. Soekarno sangat mengagungkan kaum Sarinah (pekerja rumah tangga) sehingga mengabadikannya dalam sebuah buku berjudul Sarinah.

Suster Sesilia yang mewakili Biarawati Katolik juga memberikan dukungan agar segera disahkannya Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

“Beberapa waktu yang lalu kami dari teman-teman Katolik melakukan doa bersama untuk pengesahan RUU PPRT. Walaupun tidak semua bisa hadir di aksi hari ini, Kami sangat mendukung disahkannya RUU PPRT,” tegasnya.

Siti Rubaidah selalu Ketua Umum Suluh Perempuan dalam orasinya mengajak para peserta aksi menyanyikan yel-yel “Puan ada di mana? Segera Sahkan RUU PPRT!

Tanpa mengenal lelah, teman-teman PRT  bersama jaringan masyarakat sipil terus mendesak agar draft RUU yang sejak 2020 tertahan di meja pimpinan DPR dapat segera disahkan. Terlebih Presiden Jokowi sendiri telah mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini. Dikutip dari website setneg, Pemerintah berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga (PRT). Untuk itu, Presiden Joko Widodo mendorong agar penetapan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera dipercepat.

“Untuk mempercepat penetapan Undang-Undang PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder,” ujar Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 18 Januari 2023..Namun hingga kini DPR masih tarik ulur tentang pengesahan RUU PPRT ini.

Hingga aksi 8 maret kemarin mencetuskan ide untuk bergerak mencari Ibu Puan Maharani, ketua DPR RI. Dalam aksi kmarin, peserta aksi memperagakan jalan berputar sambil membawa poster dan berteriak, ” Mana Puan?, mana Puan?”. Ibu Puan menjawab keesokan harinya. Dalam sebuah keterangan pers, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ditunda atas keputusan dalam rapat pimpinan DPR. Ia menegaskan keputusan ini merupakan hasil kesepakatan bersama. surat Badan Legislasi (Baleg) tentang RUU PPRT sudah dibahas dalam forum rapim pada 21 Agustus 2021 lalu. Hasilnya, kata dia, RUU PPRT ditunda untuk dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus).“Keputusan rapim saat itu menyetujui untuk melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Saat itu dirasa belum tepat untuk diagendakan dalam rapat Bamus dan masih memerlukan pendalaman,” ujar Puan Maharani dalam keterangannya, Kamis, 9 Maret 2023.

Oleh sebab itu, Puan mengatakan RUU PPRT belum bisa dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR. Pasalnya, Bamus belum membahas RUU ini. Setelah 19 tahun terkatung-katung, tampaknya RUU PPRT ini masih harus menunggu lagi. Sementara deret korban terus bertambah.

Tahun depan adalah tahun politik dimana akan digelar pesta politik terbesar bagi bangsa ini. Saat itu semua mata akan tertuju pada kampanye partai politik. DPR sebagai salah aatu representasi politik rakyat diharapkan mempertimbangkan tahun politik ini. PRT dan gerakan masyarakat sipil juga akan bersikap kritis pada arah politik 2024. Siapa yang akan tetap bertahan memberikan dukungan pada kepentingan rakyat.