Menuju Demokrasi Feminis Venezuela

Sekali lagi, konflik Venezuela tampaknya terhenti. Tampaknya perubahan politik dalam waktu dekat  tidak akan terjadi. Sejak tahun 2019, pihak oposisi—dengan dukungan luas dari aktor-aktor internasional—mencoba strategi politik baru untuk mewujudkan transisi, namun sejauh ini tidak berhasil. Sementara itu, meski mendapat tekanan yang signifikan, pemerintah telah berhasil mengkonsolidasikan rezim otoriter yang meski bergejolak, namun masih memegang kekuasaan. Melalui mediasi dengan Kerajaan Norwegia, negosiasi baru antara elit pemerintah dan sektor oposisi tradisional telah terjalin kembali. Secara teori, ruang ini merupakan jendela peluang untuk menetapkan aturan baru dalam permainan politik. Namun, untuk siapa dan untuk tujuan apa? Dengan mengambil perspektif feminis, The Global Americans  mengusulkan pendekatan yang berbeda terhadap negosiasi dan kemungkinan proses demokratisasi.

Sebagaimana disoroti dalam laporan terbaru Misi Pencari Fakta Independen Internasional PBB mengenai Venezuela, pelanggaran hak asasi manusia sistematis belum berhenti. Pelanggaran hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan—yang diperburuk oleh pandemi COVID-19—memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap perempuan dan anak perempuan. Otoritarianisme juga memperburuk ketergantungan, eksklusi, seksisme, dan misogini. Perempuan adalah pihak yang mengantri panjang untuk mendapatkan makanan dan bahkan menjadi orang terakhir yang makan. Mereka jugalah yang bertugas merawat anggota keluarganya. Nenek dan ibu adalah orang-orang yang berhemat pada makanan, pendidikan, dan menghindari pengeluaran untuk kesehatan mereka sendiri, termasuk barang-barang kebersihan pribadi, untuk dibagikan kepada putra dan putri mereka. Selain itu, perempuan dan anak perempuan cis mengalami kurangnya akses terhadap hak-hak seksual dan reproduksi, termasuk kemiskinan menstruasi.

Di Venezuela, kami mengamati sebuah fenomena yang disebut “feminisasi kemiskinan,” sebuah fenomena dimana perempuan merupakan kelompok termiskin dalam masyarakat. Apalagi kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. Menurut data dari Center Justice and Peace (CEPAZ, sesuai akronim bahasa Spanyol), terdapat setidaknya 290 femisida pada tahun 2021 dan 199 femisida antara bulan Januari dan September 2022. Perdagangan dan penyelundupan untuk tujuan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan, remaja, dan perempuan juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Aktivis perempuan, politisi, dan pekerja komunikasi menjadi korban kekerasan, penganiayaan, dan kriminalisasi. Situasi ini memerlukan tindakan segera yang harus menjadi agenda sebelum dan sesudah transisi. Hal ini harus menjadi bagian dari respons program-ideologis dari para aktor demokrasi Venezuela.

Masa Depan Demokrasi Venezuela haruslah Feminis

Apa yang kita pahami sebagai feminisme? Penting untuk ditekankan bahwa “feminisme” bukanlah sebuah konsep yang homogen. Sebaliknya, pendekatan teoretisnya berbeda-beda. Istilah-istilah seperti “feminisme” dan “patriarki” telah berkembang seiring berjalannya waktu. Namun, kami berpendapat bahwa tujuan akhir feminisme selalu sama—mencari kesetaraan, non-diskriminasi, dan, yang terpenting, penghapusan akar patriarki. Mengikuti definisi Patricia Hill Collins, bagi kami, feminisme bersifat interseksional—yang menyiratkan bahwa masyarakat berfungsi dalam sistem penindasan dan hak istimewa yang tidak hanya bergantung pada gender, namun juga pada kelas, etnis, dan orientasi seksual, serta faktor-faktor lainnya. Gerakan praktis dan teoretis ini—yang secara nominal telah dikooptasi oleh partai yang berkuasa—harus dianut oleh oposisi demokratis. Baik dari sudut pandang substantif maupun formal, teori-teori feminis memberikan jawaban terhadap oposisi heteronormatif Venezuela yang—hingga saat ini—dipimpin oleh laki-laki yang memiliki hak istimewa dari ibu kota negara tersebut dan yang tujuannya belum tercapai.

Agar demokrasi baru dapat berkelanjutan seiring berjalannya waktu, demokrasi tersebut harus bersifat feminis. Studi komparatif menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian berdampak positif terhadap kemungkinan keberlanjutannya. Selain itu, masyarakat yang berhasil mengatasi kesenjangan struktural cenderung menjadi masyarakat yang paling demokratis, damai, dan memiliki potensi pertumbuhan ekonomi terbesar. Oleh karena itu, demokrasi feminis harus menjadi tuntutan langsung penduduk Venezuela kepada para elit politiknya.

Feminisme sangat penting bagi negara mana pun yang tujuan utamanya adalah mencapai perubahan transformatif dalam masyarakat. Oleh karena itu, pakta politik harus menempatkan kesetaraan gender sebagai inti dari perjanjian tersebut. Selain itu, semua kebijakan publik, dukungan kemanusiaan, upaya investasi, reformasi negara harus memiliki perspektif feminis lintas sektoral yang bertujuan untuk memperkuat masyarakat. Pendekatan apa pun harus ditujukan untuk mengatasi struktur kekuasaan lama dan baru yang mengecualikan perempuan dan kelompok lain. Dalam hal ini, dalam rangka transisi demokratis dan feminis, ada sejumlah langkah yang harus diperhatikan.

Transisi Demokrasi Feminis

Mengenai kebijakan ekonomi, mekanisme inklusi dan kesetaraan harus menjadi inti diskusi sebelum dan sesudah transisi. Menurut PBB, “di Amerika Latin dan Karibia, perempuan menghabiskan tiga kali lebih banyak waktunya untuk pekerjaan tidak berbayar dibandingkan laki-laki, dan dari lebih dari 14,8 juta pekerja rumah tangga, 91,1 persennya adalah perempuan.” Oleh karena itu, reformasi yang memberikan praktik perekrutan dan pembayaran yang setara harus dipertimbangkan. Hal ini, pada gilirannya, memerlukan penerapan langkah-langkah konkrit untuk mencapai non-diskriminasi bagi individu yang mempunyai tanggung jawab rumah tangga. Negara Venezuela telah menandatangani perjanjian kesetaraan kesempatan dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang belum ditegakkan dalam beberapa dekade terakhir. Perekonomian yang lebih kuat dan lebih adil hanya akan berkontribusi pada pembangunan demokrasi baru jika mampu memenuhi beragam tuntutan masyarakat.

Pada tingkat kelembagaan, penting untuk mempertimbangkan landasan demokrasi yang lebih representatif dan berkelanjutan. Misalnya, selain membangun konsensus seputar lembaga-lembaga yang kontra-mayoritas, melalui desentralisasi dan memperkuat mekanisme akuntabilitas vertikal dan horizontal, partai-partai harus berkomitmen untuk memperkenalkan unsur-unsur yang mendukung keterwakilan dan partisipasi masyarakat yang pluralistik. Sebagaimana yang dituntut oleh kelompok masyarakat sipil di masa lalu, perempuan harus diikutsertakan dalam proses negosiasi – sebuah langkah positif menuju pembangunan demokrasi yang lebih egaliter dan feminis. Kami juga menyarankan agar kebijakan tindakan afirmatif dikembangkan. Hal ini dapat mengarah pada langkah-langkah positif untuk mencapai lebih banyak keterwakilan perempuan di sektor-sektor yang selama ini didominasi laki-laki. Hal ini juga sejalan dengan perjanjian internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan khususnya Rekomendasi Umum 25.

Mengenai keterwakilan politik, dengan peraturan khusus terbaru yang dikeluarkan pada tahun 2021 untuk pemilihan kota dan daerah, pemerintah pro-Chavez telah mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi partisipasi perempuan yang lebih besar. Tindakan seperti itu tidak cukup dan harus diperluas ke semua kantor publik, kementerian, dan delegasi diplomatik. Hal ini tidak boleh dianggap sebagai “tindakan kosmetik,” namun merupakan transformasi nyata dari ruang publik menuju ruang feminis dimana kesetaraan adalah standarnya.

Pendekatan baru terhadap hubungan negara-masyarakat harus dipikirkan kembali dengan perspektif gender dan komparatif. Bukti dari Amerika Latin dan Eropa menunjukkan dampak kebijakan gender yang inovatif terhadap kualitas demokrasi. Hal ini memerlukan pelatihan ekstensif mengenai hak asasi manusia dan gender bagi mereka yang memegang jabatan publik. Kami menyambut baik pelatihan dan peningkatan kapasitas yang dilakukan untuk menempatkan perempuan pada posisi kepemimpinan. Namun, kita harus berhati-hati untuk tidak meniru stereotip tentang ketidakmampuan perempuan sebagai pemimpin dan persyaratan pelatihan yang terus-menerus yang menyebabkan tenaga kerja tidak dibayar. Hal ini harus ditawarkan melalui kursus singkat wajib untuk menjalankan jabatan publik. Sumber daya untuk program pelatihan semacam ini, serta referensi kebijakan publik di masa depan, harus berasal dari kerja sama kelembagaan yang erat antara universitas dan negara. Dengan kata lain, profesionalisasi kebijakan publik mengenai kesetaraan gender adalah kunci untuk mencapai demokrasi berkelanjutan.

Selain itu, penting untuk merancang dan mendorong kebijakan publik melawan kekerasan gender. Kampanye-kampanye ini tidak hanya fokus pada perempuan, tapi juga pada mereka yang, dalam banyak kasus, adalah pelaku kekerasan—melalui pesan-pesan yang membahas maskulinitas positif dan non-kekerasan. Kampanye dan tindakan seperti ini memerlukan anggaran yang cukup dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa hal ini tidak lagi menciptakan tenaga kerja yang tidak dibayar. Demikian pula, universitas, gerakan sosial, asosiasi profesi, dan LSM lokal dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan ini. Dengan lebih dari 7 juta warga Venezuela berada di luar negeri, diaspora Venezuela juga dapat memainkan peran mendasar dalam proses ini mengingat pengalaman komparatif mereka dapat berkontribusi pada transfer pengetahuan dari negara tuan rumah ke Venezuela.

Ide-ide ini dapat membantu membangun Venezuela yang feminis dan demokratis, yang inklusif terhadap kelompok masyarakat yang secara historis terdiskriminasi. Feminisme dapat mewakili peluang kerja kolaboratif di antara elit politik yang mempunyai kepentingan bersama dalam menghasilkan perubahan berkelanjutan di Venezuela. Setelah berpuluh-puluh tahun terjadi konfrontasi dan kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan pelemahan ruang demokrasi, pemanfaatan pendekatan interseksional feminis terhadap kesetaraan dan inklusi harus dianut oleh partai-partai oposisi yang demokratis. Hal ini akan memberikan kesempatan bersejarah untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap perdebatan dan gagasan modern yang telah terbukti berhasil dalam membangun demokrasi yang kuat.

Artikel oleh Maryhen Jiménez dan María Corina Muskus Toro

Maryhen Jiménez adalah Rekan Marie Skłodowska-Curie di Universitas Oxford. Dia memegang gelar Ph.D. dalam Ilmu Politik dan gelar MPhil dalam Studi Amerika Latin dari Universitas Oxford dan merupakan ilmuwan politik dari Universitas Goethe Frankfurt. Bidang penelitiannya berfokus pada otoriterisme komparatif, demokratisasi, gerakan oposisi, dan partai politik.

María Corina Muskus Toro adalah seorang pengacara feminis dan saat ini meraih gelar Ph.D. mahasiswa di Osgoode Hall Law School York University, tempat dia mempelajari alternatif non-karceral bagi perempuan yang pernah mengalami kekerasan di Venezuela. Dia memegang gelar LL.M. dari Sekolah Hukum Osgoode Hall dan LL.M. dalam bidang gender dan hak asasi manusia dari American University Washington College of Law.

_{Sumber: Theglobalamericans.org}

*)MJ