20 September 2026

Kabut Asap Yang Memaksa Anak-Anak Pontianak Belajar dari Rumah

0Shares

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengubah keseharian warga di Pontianak, Kalimantan Barat. Bukan hanya aktivitas di ruang publik yang terganggu, sekolah dan pendidikan anak-anak pun ikut terdampak. Di PAUD KB Cendrawasih, misalnya, pembelajaran tatap muka harus dihentikan dan dialihkan ke rumah. Anak-anak belajar melalui tugas yang dibagikan di grup, dengan pendampingan orang tua. Bagi anak usia dini, perubahan ini bukan sekadar berpindah tempat belajar. Interaksi langsung dengan guru dan teman-teman yang menjadi bagian penting dari proses belajar mereka ikut hilang.

Bagi Rani Aryani, Person in Charge (PIC) PAUD KB-Cendrawasih, kondisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai gangguan biasa. Ia menyebut kabut asap sebagai bencana yang telah berdampak pada kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas sehari-hari masyarakat. Bahkan ketika wawancara berlangsung, Rani sendiri tengah mengalami batuk akibat gangguan saluran pernapasan. “Ini sangat mengganggu sekali,” ujarnya kepada Suluh Perempuan. Dan berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana kondisi kabut asap yang saat ini dirasakan di lingkungan PAUD KB Cendrawasih dan sejak kapan mulai mengganggu aktivitas sekolah?

Kalau di PAUD KB Cendrawasih sendiri ya.. ssudah pasti dengan adanya, bukan musibah sih kalau saya bilang, ini bencana. Kalau musibah itu berarti di luar kendak manusia, kalua bencana kabut asap ini karena keteledoran, human error lah. Ini sangat mengganggu sekali, khususnya untuk kami di Suluh Perempuan yang berkegiatan dan juga mengelola PAUD KB Cendrawasih.

Mengganggu untuk pembelajaran tetap muka, akhirnya anak-anak jadi belajarnya online semua. Walaupun online untuk konteksi PAUD ini mungkin nggak seperti yang jenjang SD ke atas. Jadi banyak share di grup gitu anak-anak nanti dibantu sama orang tua mereka masing-masing, membuat semacam exercise atau tugas yang itu di share dan kembali di grup ketika sudah selesai ngerjain tugas dari bunda-bunda pengajarnya.

Itu sejak kapan? Ini sebenarnya kalau relawan karhutlahnya yang bekerja di lapangan itu dari 3 bulan yang lalu. Karena awal-awal itu asapnya nggak terlalu mengganggu ya di kota Pontianak ini. Tapi akhir Agustus, nah kami sudah mulai ada himbauan dari Dinas untuk pembelajaran online. Jadi hampir satu bulan untuk Kota Pontianak melakukan PJJ/online..

Seberapa besar dampak kabut asap terhadap anak-anak, guru, dan orang tua? Apakah ada keluhan kesehatan yang dirasakan?

Dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) saja kan sudah memberikan reaksi bahwa sebenarnya sekarang ini angka Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) itu sudah naik, jadi mengganggu kesehatan sangat. Untuk akhir Agustus lalu juga angka ISPA-nya sudah 160 ribu lebih, itu yang tercatat oleh sistem, yang nggak terpantau yang nggak terlapor khususnya untuk anak-anak sama ibu hamil pastinya banyak.

Kabut asap di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Foto: Tribunnews

Kalau kondisi anak-anak saat pembelajaran online bagaimana? Apakah mereka ada keluhan? Kurang nyaman atau bagaimana?

Mungkin bukan keluhan tapi lebih kepada tantanganya kalau pembelajaran online itu. Tantangan karena anak-anak kalau sudah libur itu kan bangunnya relative lebih siang, jadi tugas tuh di share nya juga jadi telat semua, tapi ya kita coba maklumin juga karena kadang-kadang kalau sudah di rumah para orang itu sebenarnya juga ngeluh juga sama, jadi anak-anak itu lebih sering megang handphone, orang itu pada ngelu semua “Bu, kapan masuknya ini?, bunda, ini pada main HP semuanya.” Keluar rumah nggak bisa karena kabut asap, jadi pada banyak yang main HP anak-anaknya.

Materi apa yang diberikan selama pembelajaran daring? Apakah sama dengan saat tatap muka atau berbeda?

Sebenarnya kurang lebih sama cuma kan kalau di pembelajaran yang tatap muka itu kan bunda gurunya bisa menjelaskan secara langsung, jadi anak-anak bisa secara interaktif gitu mendengarkan.

Nah kalau di pembelajaran online kayak gini orang tuanya kadang-kadang dia nggak langsung nangkep juga gitu. Jadi tantangannya di bunda gurunya justru, bagaimana materi itu bisa dengan mudah dipahami oleh orang tua, anak-anak, sehingga anak-anak itu nggak salah nangkep.

Kalau kabut asap ini terus berlangsung, apa yang paling dikhawatirkan?

Ya itu kesehatan sih terutama, saya juga ngerasa batuk juga nih. Kemudian ya ada nggak enaknya juga kan sama orang tua, ini kan nggak belajar di sekolah kaitannya sama SPP sebenarnya. Jadi karena kita kan sekolah swasta ada biaya atau dana untuk pendidikannya kan SPP itu. Jadi orang tua ini mungkin bisa saja berpikir “Ini kan nggak sekolah.” Walaupun selama pembelajaran online ini pun orang tua ada juga yang japri ke saya: “Ini mau bayar SPP”. “Jadi pegang dulu aja biaya dananya.” Saya bilang nanti kalau sudah masuk sekolah, seperti biasa baru boleh disampaikan ke sekolah. Nah kita ada nggak enaknya di situ, pemasukan juga sih untuk para pengajarnya karena sebenarnya SPP itu diperuntukkan untuk penggantian biaya transportasi. Kalau dibilang gaji nggak pantas juga karena jauh dari UMK lah.

Apa harapan dan desakan pihak PAUD kepada pemerintah dalam menangani kabut asap sekaligus melindungi kesehatan dan hak pendidikan anak-anak?

Kami sih melihatnya penanganan untuk di tahun ini pemerintah provinsi lah terutama ya cenderung lambat, bahkan ini super lambat dan ini kayak disengaja gitu. Karena apa? Karena ini kalau untuk kondisi Kalimantan ini kan bencana tahunan. Pasti kadang-kadang, namanya aktivitas membakar hutan itu pasti ada cuma skalanya yang ini cukup besar ini saya bilang. Makanya kayak sudah kembali ke zaman 10 tahun yang lalu, pada antri air karena air ledeng dari PDAM Tirta Khatustiwa itu kalau untuk dipakai masak itu tuh nggak layak, payau bahasanya kalau disini, cenderung asin gitu. Jadi nggak bisa, memang nggak bisa untuk kebutuhan air bersih.

Warga mengantre untuk mendapatkan air bersih dari PDAM Pontianak di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak pada Minggu (30/8/2026). Foto: IST

Antrinya di titik-titik yang sudah ditetapkan sama yang kasih bantuan air bersih. Nah disini sudah ada grup-grup whatsapp, misalnya di Perum Tiga ada nih kalau mau ngantri air bersih, di-share itu pengumumannya, informasi untuk penjemputan air bersih.

Dan itu di jatah, satu KK itu satu orang dijatah 2 galon untuk sekali pengambilan, pun yang di depot-depot air galon isi ulang juga mengalami kenaikan dari yang biasanya Rp.7.000 naik menjadi 10.000-12.000.

Minimal itu memang dijatah, satu orang itu hanya bisa 2 galon, kayak di Pondok Pesantren anak saya aja karena yang terparah untuk tahun ini ada di Kabupaten Sintang yang hotspotnya banyak, Kubu Raya, dan Mempawah. Nah anak saya Pondoknya di Kabupaten Kubu Raya air bersihnya aja kemarin sempat agak diperpanjang karena libur Maulid, karena stok air di Pondok mulai menipis.

Terkait bantuan dari negara lain seperti Jepang yang ikut menangani kabut asap bagaimana?

Info yang masuk di saya keluarga sekitar malah heboh foto-foto sama tentara Jepang. Iya, tentara Jepang kan itu di Pantai Kijing sama Pantai Kura-Kura, Kalimantan Barat, buat poskonya. Sehari setelah yang bantuan dari pemerintah Jepang sampai di Pontianak ini kan sudah hujan itu, yang hari Selasa. Itu masih hujan buatan, beberapa hari sebelumnya juga ada hujan buatan, belum hujan alami.

Kapal Jepang JS Kunisaki tiba di Pelabuhan Internasional Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat, Kamis (10/9/2026). Jepang mengerahkan dukungan untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Foto: REUTERS/Victor Fidelis Sentosa

Juga jadi olok-olok negara tetangga, seperti Bunda Murni— bendahara PAUD KB Cendrawasih—dia atlet panahan, kemarin dia ada even panahan di Malaysia, di sana itu kontingen dari Kalimantan Barat, mewakili Indonesia, di ejekin gitu sama orang-orang di Malaysia. Jadinya ya mati kutu lah, asapnya sampai ke sana.

Ada closing statement atau apa yang mau disampaikan?

Mungkin isu MBG, karena kan masuk ke PAUD, juga karena PAUD dapat MBG, nah, beberapa hari ini kan seliweran berita soal MBG dan kita mantau terus itu, dimana pernyataannya Kepala BGN itu. Tadi saya cek beritanya pun dari guru-guru di sekolah, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), sudah ada yang meminta Kepala BGN dicopot karena pernyataannya itu sudah nggak tepat. Kenapa pula SPPG yang nyiapin makan, yang masak, kok ketika ada kejadian seolah-olah itu jadi tanggung jawab guru di sekolah? Nah, di sini seolah-olah Kepala BGN ini ada yang mau lepas tangan ketika nanti terjadi masalah berkaitan dengan menu yang disajikan sama SPPG. Karena di regulasi yang terbaru itu namanya organoleptik—uji warna, aroma, rasa, tekstur, tampilan sajian menu MBG—itu guru yang melaksanakan, jadi kayak ‘lab-laban’ gitu,laboratorium tanda kutip.

Guru itu jadi ujung tombak untuk pengicip menu MBG-nya, jadi kalau misalnya di gurunya nggak ada masalah, tau-tau nanti ada anak yang nggak cocok sama menu yang sudah diicip sama gurunya, guru yang bertanggung jawab ini. Nah, itu kita nggak terima, yang masak siapa, yang nyajikan siapa kok jadi guru yang harus bertanggung jawab? Karena regulasinya tentang menu MBG ini sampai hari ini, sampai 50 ribu anak yang sudah keracunan menu MBG ini kan nggak ada tanggung jawab negara di sini. Mau ditagihkan ke mana untuk biaya recovery kesehatan dan segala macam kan negara belum ada action-nya, tanggung jawabnya nggak ada, jadi kami tuh kemarin mau merapatkan ini juga.

Kalau sampai hari ini untuk menu yang sudah di distribusikan ke PAUD Cendrawasih relatif nggak ada masalah, paling hanya soal ukuran potongan, kemudian porsinya yang nggak sama, masih soal itu aja. Tapi kalau ke depan misalnya ada kelalaian di SPPG dalam hal masak dan segala macam, karena terakhir itu menu terakhir yang disajikan MBG—SPPG Saigon 03 ini—daging itu agak alot. Kita malah khawatir nanti kalau distribusi pertama setelah libur panjang ini jangan-jangan stok bahan mereka yang sudah hampir 2 bulan di mereka, di dapurnya, itu yang mau disajikan ke anak-anak kita khawatir itu wajar kan.

Makanya kemarin bunda-bunda gurunya bilang “Nggak usahlah Kak, nanti dipakainya pula, “katanya. Ini kan sudah hampir 2 bulan nggak jalan dapur, nanti stok mereka itu mau dihabisin dulu sama dia. Itu guru-guru mikirnya ke situ. Khawatir. Karena sudah pernah itu dapet tempe, rasanya itu sudah menuju rasa yang busuk, itu sudah pernah dapet kami. Cuma masih aman masih nggak ada yang ngeluh sakit perut segala macam nggak ada tapi dari rasanya itu sudah nggak nyaman di lidah.

Kalau di kami itu, di bunda-bunda gurunya bilang, kalau ini kita stop, nggak menerima program MBG lagi, ini gimana? Kami semua sepakat nggak masalah, cuma ini kita harus komunikasikan sama orang tua murid. Memang ada beberapa orang tua murid itu sangat terbantu dengan adanya MBG ini, tapi kalau saya pribadi sih skema dengan kasih uang cash langsung—seperti BLT yang sudah pernah berjalan—mendingan kasih begitu saja daripada dalam bentuk makanan. Karena dalam pelaksanaannya di lapangan itu memang masalah itu selalu ada setiap hari. Kan yang menerima ini kan sekolah, Posyandu dimana ada ibu hamil sama anak batita, nah sekarang anak usia umur 6 bulan saja dia dapet distribusi menu MBG juga, 6 bulan yang baru MPASI (Makanan Pendamping ASI), itu sudah dikasih. Padahal waktu saya ngobrol sama kepala SPPG Saigon 03 ini disampaikan, dia agak kerepotan juga kalau untuk anak usia MPASI yang baru belajar makan di usia 6 bulan, karena kan penyajian menunya sudah pasti berbeda, menunya bukan nasi. Tapi BGN ini kayaknya ngotot benar untuk mendapatkan penerimaan manfaat sebanyak banyaknya.

Petugas memasukkan paket menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke mobil untuk didistribusikan dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polresta Pontianak 001 di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (3/11/2025). SPPG Polresta Pontianak 001 mendistribusikan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 2.818 penerima manfaat di sepuluh sekolah tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA serta sembilan Posyandu di wilayah setempat. Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/foc.

Soal insentif untuk guru yang menangani pembagian MBG di sekolah, itu aja yang di awal saya pernah ikut sosialisasinya sebagai Person in Charge (PIC) sekolah, itu sudah jauh berbeda angkanya di lapangan. Waktu saya ikut pertama kali sosialisasi soal MBG ini, itu insentif untuk ke sekolah itu 100 ribu satu hari, nah ternyata dalam pelaksanaannya itu dibagi berdasarkan jumlah siswa, jadi ada kelompok-kelompok siswanya.

Satu hari kalau di PAUD, yang jumlah siswanya di bawah 75 orang, itu insentifnya 20 ribu. Untuk jumlah siswanya di 75 plus 1 sampai 150 itu insentifnya 50 ribu. Bayangkan, ngurusin ompreng 20 biji aja ini kita sudah kewalahan, gimana sekolah yang sampai 100, insentifnya cuma 50 ribu. Belum lagi kepotong jam belajar anak-anak. Itu serba salah.

Info yang masuk ke kita juga SPPG- SPPG ini sudah mulai ada yang memperjual belikan sisa olahan dapur. Sisa olahan limbahnya itu dijual ke peternakan. Di situ berarti SPPG ini dia sudah punya ladang duit lagi, sisa olahan limbahnya dijual.

Ada bude saya di jalan Purnama, Kota Pontianak, dia ada ternak ayam meski nggak banyak tapi lumayan juga kebutuhan pakannya. Tadinya dia ngambil limbah sisa dapurnya SPPG untuk waktu itu yang pertama tuh masih ada stoknya dan gratis awalnya, begitu besoknya bude mau ambil lagi dibilang enggak ada, sudah habis katanya. Lalu bude cari tahu, oh rupanya ada yang ngambil dalam jumlah besar, dan itu bayar.

Yang namanya limbah ngapain juga diperjualbelikan. Enggak tahu apa ini hanya oknum atau diketahui kepala SPPG-nya atau enggak. Tapi lumayan juga itu limbahnya karena untuk satu SPPG saja mengelola penerima manfaat itu rata-rata 2.500 siswa.

Memang mereka tidak menyesuaikan? Masak untuk sekian ribu siswa berarti bahannya disesuaikan, enggak gitu ya? Main masak saja banyak-banyak nanti sisa banyak jadinya.

Ya itu kalau penyampaian ke kami pihak sekolah kan mereka selalu minta jadwal libur di tiap minggunya, apakah minggu ini ada libur atau enggak, selalu gitu tuh tiap weekend, paling enggak hari Jumat tolong sekolah ngisi list di minggu depan ada enggak hari liburnya. Itu keterangan mereka karena mereka belanjanya mingguan, jadi kebutuhan untuk satu minggu ke depan itu mereka sudah nyetok kebutuhan dapurnya, bahan pangan apa segala macam. Jadi harusnya sudah terukur berapa kebutuhan mereka, tapi kalau sampai banyak sisa makanan kan jadi lucu,

Telur itu awal-awal. 2.500 satu butir, sekarang ini sudah relatif lebih turun semenjak pada liburnya MBG ini. Artinya itu naik turunnya harga pangan di lokal itu juga dipengaruhi oleh kebutuhan SPPG. Jadi kalau SPPG enggak beroperasi, sebenarnya harga pangan di tingkat kota Pontianak jadi relatif stabil sebenarnya.

Berarti mereka ambil atau belanjanya di sentra-sentra hasil pertanian?

Iya pasti mereka ngambilnya grosiran di Pasar Flamboyan Pontianak. Kalau sayur-sayur yang enggak tahan lama mereka malah enggak pakai. Kalau untuk menu yang di distribusikan ke Cendrawasih itu sayur-sayur import, kayak kol, wortel, itu kan bisa disimpan dalam waktu agak lama.

Buah gitu juga kalau buah lokal tuh palingan beli pisang sama jeruk. Yang selebihnya kadang buah impor Ada anggur, semangka, buah naga. Tapi kalau buah-buah kayak semangka itu enggak bisa lama, setengah hari saja aromanya akan berbeda.

Soal MBG ini sebenarnya kami kalau di PAUD, lebih bersepakat itu lebih baik diberikan dalam bentuk uang tunai langsung ke orang tua. Tinggal dikalikan saja jumlah anaknya yang masih sekolah itu jauh lebih efektif sebenarnya. Dan itu malah sangat membantu uang dapur orang tuanya. Diganti dalam bentuk uang sejumlah Rp.15.000, per porsi MBG 15.000, dibagi 5.000 untuk operasional SPPG, 10.000 untuk porsi besar, porsi kecil 8.000. Kalau ketemu yang porsi kecil berarti—enggak tahu bagaimana SPPG membaginya—dia ada selisih 2.000 di situ.

Porsi kecil-porsi besar itu yang dibedakan kuantitinya, volume-nya. Untuk menunya sama saja volume-nya saja yang beda. Jadi kalau untuk guru, itunya enggak banyak, tapi kan mereka harus melapor bahwa di SPPG ini PAUD nya misalnya ada 5, satu PAUD katakanlah 40 anak, dikali 5, berarti ada 200 porsi kecil. Mereka punya kemanfaatkan, misalnya 2.500 berarti ada 2.300 porsi besar, 400 porsi kecil, ada selisih 2.000 tadi dikali 200 satu hari itu. Apakah selisih 2.000 porsi kecil ini dimasukin ke biaya operasionalnya yang 5.000 atau gimana? Nggak paham dengan hal-hal ini.

Kalau ompreng hilang kita yang ganti, satu ompreng 80.000, sementara uang insentif guru satu hari saja cuma Rp.20.000.

***

0Shares