GERAM Serukan “Merebut Kembali Indonesia” dan Ajukan 10 Tuntutan kepada Pemerintah

Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menyampaikan pernyataan sikap bertajuk “Merebut Kembali Indonesia” di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (26/8). Dalam pernyataannya, GERAM menyoroti kondisi demokrasi, kebebasan sipil, keterlibatan militer dalam ruang sipil, tata kelola pemerintahan, hingga persoalan kesejahteraan rakyat.

GERAM menilai demokrasi Indonesia masih menghadapi persoalan serius. Mereka merujuk pada sejumlah indeks demokrasi internasional yang menempatkan Indonesia dalam kategori partly free dan flawed democracy. Menurut GERAM, persoalan tersebut terlihat antara lain dari tekanan terhadap kebebasan sipil, kriminalisasi terhadap warga yang menyampaikan kritik, serta menyempitnya ruang partisipasi publik.

Dalam pernyataannya, GERAM juga mengkritik kecenderungan semakin luasnya keterlibatan militer dalam urusan sipil. Mereka menilai perluasan peran tersebut berisiko menghidupkan kembali pola dwifungsi militer dan mendorong militerisasi dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial.

Selain persoalan demokrasi, GERAM menyoroti tata kelola sejumlah program pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), misalnya, dinilai memiliki persoalan dalam tata kelola, pengawasan, serta potensi konflik kepentingan. GERAM juga menyinggung persoalan ekonomi, harga kebutuhan pokok, upah buruh, perlindungan pekerja rumah tangga, serta akses pendidikan dan kesehatan.

Bagi GERAM, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan program pemerintah. Mereka mempertanyakan arah kekuasaan dan menilai negara perlu kembali menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam menentukan kebijakan publik, mengawasi anggaran, serta mengelola kekayaan nasional.

“Merebut Kembali Indonesia” kemudian menjadi seruan utama GERAM. Dalam pernyataannya, kelompok ini menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak boleh hanya dimaknai sebagai partisipasi dalam pemilu lima tahunan, tetapi juga harus diwujudkan dalam pembentukan kebijakan, pengelolaan sumber daya alam, pelayanan publik, dan mekanisme pertanggungjawaban pejabat negara.

10 Tuntutan GERAM kepada pemerintah antara lain:

1. Seret Prabowo-Gibran ke pengadilan sipil. GERAM menyerukan pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum sipil dan menuntut penguatan kembali kontrol rakyat terhadap kekuasaan.
2. Hentikan MBG dan KDMP. GERAM mempersoalkan pelaksanaan kedua program tersebut, termasuk distribusi, tata kelola, rantai kelembagaan yang panjang, serta potensi konflik kepentingan dan praktik rente.
3. Hentikan militerisasi ruang sipil dan bubarkan Batalyon Teritorial Pembangunan. GERAM menolak semakin luasnya keterlibatan militer dalam urusan sipil dan mengkritik perluasan struktur komando teritorial TNI.
4. Hentikan pajak yang membebani rakyat dan pajaki oligarki. GERAM menuntut perlindungan fiskal bagi masyarakat kecil, evaluasi insentif pajak korporasi, serta transparansi fasilitas negara bagi kelompok berkemampuan ekonomi tinggi.
5. Tetapkan status bencana nasional untuk Sumatra, Kalimantan, dan Flores. GERAM meminta penanganan khusus terhadap wilayah terdampak sekaligus menekankan agar pemulihan dilakukan secara berkeadilan dan melibatkan masyarakat sipil.
6. Hentikan kriminalisasi aktivis dan bebaskan semua tahanan politik. GERAM menuntut perlindungan terhadap aktivis, penghapusan aturan yang berpotensi menjadi pasal karet, serta proses hukum yang terbuka dan bebas dari kepentingan politik.
7. Wujudkan pendidikan gratis dan kesehatan gratis. GERAM menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai hak dasar warga negara yang harus dijamin melalui layanan publik yang berkualitas dan dapat diakses secara universal.
8. Penuhi dan jamin hak-hak pekerja rumah tangga. GERAM menuntut perlindungan hukum bagi PRT, termasuk upah layak, jam kerja dan waktu istirahat yang manusiawi, jaminan sosial, perlindungan dari kekerasan, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses.
9. Turunkan harga bahan pokok dan naikkan upah buruh. GERAM menilai kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan rendahnya daya beli pekerja perlu segera direspons melalui kebijakan yang memperkuat kesejahteraan rakyat.
10. Sita seluruh aset koruptor. GERAM meminta penyitaan aset koruptor dan harta konglomerat pengemplang pajak untuk dialokasikan bagi kepentingan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, upah layak, dan subsidi rakyat. Mereka juga menyerukan penguatan kembali independensi KPK serta penindakan terhadap praktik korupsi terkait perampasan tanah rakyat.

***

Sukir Anggraeni