Oleh Hegel Terome*
Pendahuluan: Feminisme sebagai Sejarah Perjuangan Emansipasi Perempuan
Sejarah feminisme di Indonesia bukanlah sejarah yang dimulai ketika istilah feminisme
diperkenalkan dari Eropa atau Amerika, bukan pula sekadar sejarah masuknya gagasan kesetaraan laki-laki dan perempuan melalui pendidikan modern. Feminisme di Indonesia memiliki akar yang jauh lebih kompleks, yang tumbuh dari pengalaman historis perempuan menghadapi kolonialisme, feodalisme, patriarki, kapitalisme, fundamentalisme agama, kekerasan negara, dan ketimpangan kelas sosial. Ia berkembang melalui berbagai bentuk perlawanan, mulai dari perjuangan perempuan melawan penjajahan, pendidikan bagi anak perempuan, gerakan menentang perkawinan paksa dan poligami, pengorganisasian buruh dan petani perempuan, perjuangan politik, hingga gerakan kontemporer untuk merebut kembali otonomi tubuh, kebebasan berekspresi, hak atas pekerjaan yang layak, keadilan ekologis, dan ruang demokrasi.
Karena itu, sejarah feminisme Indonesia tidak dapat dibaca sebagai perjalanan linear dari keterbelakangan menuju kemajuan, seolah-olah perempuan semakin bebas seiring perkembangan zaman. Sejarah tersebut justru memperlihatkan pertarungan yang terus berlangsung antara kekuatan emansipatoris dan kekuatan konservatif yang berusaha mempertahankan hierarki kekuasaan. Pada satu periode, perempuan memperoleh ruang untuk berorganisasi dan berpartisipasi dalam kehidupan politik, tetapi pada periode berikutnya ruang tersebut dapat dihancurkan melalui kekerasan negara. Pada satu masa, negara mengakui kesetaraan perempuan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tetapi dalam praktiknya tetap memproduksi kebijakan yang mengontrol tubuh, seksualitas, reproduksi, dan pekerjaan perempuan.
Dengan demikian, feminisme Indonesia perlu dipahami sebagai tradisi pemikiran sekaligus praksis politik yang memiliki sejarahnya sendiri. Ia bukan hanya perjuangan untuk memasukkan perempuan ke dalam struktur kekuasaan yang telah ada, melainkan juga perjuangan untuk mengubah struktur sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan relasi kekuasaan yang menghasilkan subordinasi perempuan. Dalam pengertian ini, feminisme merupakan proyek demokratisasi kehidupan secara menyeluruh: membebaskan perempuan dari dominasi laki-laki, sekaligus membebaskan masyarakat dari sistem kekuasaan yang menjadikan ketidaksetaraan sebagai sesuatu yang normal.
I. Masa Pra-Kemerdekaan dan Kolonialisme: Benih Kesadaran Emansipasi Perempuan
1. Perempuan dalam masyarakat kolonial dan feodal
Sebelum munculnya organisasi perempuan modern, perempuan di berbagai wilayah Nusantara sesungguhnya telah memiliki sejarah panjang keterlibatan dalam kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik. Sejarah mencatat perempuan yang memimpin perlawanan terhadap kolonialisme, seperti Cut Nyak Dhien dan Cut Meutia di Aceh, Martha Christina Tiahahu di Maluku, serta Nyi Ageng Serang di Jawa. Mereka bukan sekadar tokoh perempuan yang kebetulan terlibat dalam perang, melainkan memperlihatkan bahwa perempuan memiliki kapasitas politik, keberanian, dan kemampuan kepemimpinan yang tidak dapat direduksi pada peran domestik.
Namun, keterlibatan perempuan dalam perjuangan bersenjata tersebut belum dengan sendirinya melahirkan gerakan feminisme dalam pengertian modern, yaitu kesadaran kolektif untuk mengubah struktur ketidaksetaraan berdasarkan jenis kelamin. Meskipun demikian, pengalaman historis mereka menjadi bagian penting dari genealogi perjuangan emansipasi perempuan di Indonesia.
Kolonialisme Belanda menciptakan struktur sosial yang bertingkat berdasarkan ras, kelas, dan gender. Perempuan pribumi menghadapi penindasan yang berlapis: subordinasi dalam keluarga dan adat, pembatasan pendidikan, ketergantungan ekonomi, serta diskriminasi dalam tatanan kolonial. Pada lapisan masyarakat tertentu, perempuan mengalami praktik pingitan, perkawinan usia muda, perkawinan paksa, dan poligami yang membatasi kebebasan menentukan kehidupan mereka sendiri. Sementara itu, perkembangan ekonomi perkebunan, pertanian komersial, dan industri kolonial turut memanfaatkan tenaga perempuan dengan upah rendah, bahkan dalam banyak kasus tanpa pengakuan terhadap kerja mereka. Dengan demikian, persoalan perempuan tidak hanya berhubungan dengan kebudayaan patriarkal, tetapi juga dengan struktur ekonomi kolonial yang mengambil keuntungan dari tenaga kerja dan ketergantungan perempuan.
Dalam perspektif feminisme materialis, situasi tersebut dapat dibaca melalui hubungan antara reproduksi sosial, kepemilikan ekonomi, dan kekuasaan patriarki. Friedrich Engels, dalam The Origin of the Family, Private Property and the State (1884), menghubungkan subordinasi perempuan dengan perkembangan kepemilikan pribadi dan struktur keluarga patriarkal.
Meskipun analisis Engels perlu dibaca secara kritis dengan mempertimbangkan kompleksitas masyarakat kolonial dan keragaman struktur keluarga Nusantara, pemikirannya membantu menjelaskan bahwa ketidaksetaraan gender tidak berdiri sendiri sebagai persoalan moral atau kebiasaan, melainkan memiliki dasar material dalam pembagian kerja, penguasaan sumber daya, dan distribusi kekuasaan.
Kolonialisme juga memperkenalkan pendidikan modern yang pada satu sisi digunakan untuk menghasilkan tenaga administratif dan elite terdidik yang dibutuhkan pemerintah kolonial, tetapi pada sisi lain menciptakan ruang baru bagi tumbuhnya kesadaran kritis. Pendidikan menjadi salah satu pintu masuk bagi perempuan untuk mempertanyakan kedudukan mereka dalam keluarga dan masyarakat. Dari ruang inilah muncul generasi perempuan terdidik yang mulai menghubungkan kebebasan individual dengan perubahan sosial yang lebih luas.
2. Kartini dan kelahiran kesadaran kritis perempuan
Raden Ajeng Kartini (1879–1904)
Pemikirannya tentang pendidikan, kebebasan berpikir, kritik terhadap feodalisme, pingitan, dan perkawinan poligamis menjadi salah satu fondasi penting pemikiran emansipasi perempuan Indonesia.
Salah satu titik penting dalam perkembangan kesadaran emansipasi perempuan adalah pemikiran Raden Ajeng Kartini. Melalui surat-suratnya yang kemudian diterbitkan dalam Door Duisternis tot Licht atau Habis Gelap Terbitlah Terang (1911), Kartini memperlihatkan pergulatan intelektual seorang perempuan pribumi yang hidup di tengah struktur feodalisme Jawa dan kolonialisme Belanda. Kritiknya terhadap pingitan, perkawinan paksa, poligami, serta terbatasnya akses pendidikan menunjukkan bahwa ia tidak sekadar menginginkan perempuan memperoleh pendidikan agar menjadi istri dan ibu yang lebih baik. Ia menghendaki perempuan menjadi manusia yang memiliki kebebasan berpikir, menentukan pilihan hidup, dan mengembangkan kemampuan intelektualnya.
Pemikiran Kartini penting karena menggeser persoalan perempuan dari sesuatu yang dianggap sebagai takdir biologis dan ketentuan tradisi menjadi persoalan ketidakadilan sosial yang dapat dipertanyakan dan diubah. Dalam perspektif Simone de Beauvoir, yang kemudian merumuskan bahwa perempuan tidak dilahirkan begitu saja sebagai perempuan dalam pengertian sosial, melainkan dibentuk oleh konstruksi masyarakat, pengalaman Kartini memperlihatkan bagaimana identitas dan peran perempuan dibentuk oleh sistem pendidikan, keluarga, adat, serta kekuasaan.
Tentu saja, Kartini hidup jauh sebelum de Beauvoir menerbitkan The Second Sex pada 1949.
Hubungan keduanya bukan pengaruh langsung, melainkan kedekatan analitis dalam melihat bahwa posisi perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan historis.
Namun, penting pula untuk tidak menjadikan Kartini sebagai satu-satunya pusat sejarah feminisme Indonesia. Tradisi emansipasi perempuan tumbuh dari berbagai wilayah, kelas, dan latar belakang sosial. Dewi Sartika mendirikan Sakola Istri di Bandung pada 1904, Maria Walanda Maramis memperjuangkan pendidikan perempuan di Minahasa, sementara Rahmah El Yunusiyah mengembangkan pendidikan perempuan melalui Diniyah Puteri di Padang Panjang pada 1923. Nyai Ahmad Dahlan juga memainkan peran penting dalam pendidikan dan pengorganisasian perempuan melalui Aisyiyah. Mereka memperlihatkan bahwa emansipasi perempuan di Indonesia memiliki banyak sumber pemikiran, termasuk pendidikan, agama, kebangsaan, dan pembaruan sosial.
3. Lahirnya organisasi perempuan modern: dari pendidikan menuju kesadaran politik
Memasuki awal abad ke-20, perjuangan perempuan mulai bergerak dari kesadaran individual menuju pengorganisasian kolektif. Berdirinya organisasi Putri Mardika pada 1912 di Batavia merupakan salah satu tonggak penting. Organisasi ini mendorong pendidikan perempuan, kemampuan berbicara di ruang publik, serta peningkatan kedudukan perempuan dalam masyarakat. Sesudahnya berkembang berbagai organisasi perempuan berdasarkan latar belakang agama, wilayah, dan orientasi sosial, antara lain Aisyiyah pada 1917, organisasi-organisasi pendidikan perempuan, serta perkumpulan perempuan lainnya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perempuan mulai menyadari bahwa ketidakadilan yang mereka alami bukan persoalan individual yang dapat diselesaikan melalui keberanian pribadi semata, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan organisasi, solidaritas, dan perjuangan bersama.
Pada fase ini, perjuangan perempuan mempunyai hubungan erat dengan kebangkitan nasionalisme Indonesia. Kesadaran bahwa bangsa harus dibebaskan dari kolonialisme secara perlahan berkembang menjadi kesadaran bahwa perempuan juga harus dibebaskan dari berbagai bentuk subordinasi dalam masyarakat sendiri. Di sinilah terdapat ketegangan historis yang penting: gerakan nasional membutuhkan partisipasi perempuan, tetapi sebagian elite nasionalis masih mempertahankan pandangan bahwa perempuan terutama bertanggung jawab terhadap rumah tangga, pendidikan anak, dan pembentukan moral bangsa. Dengan kata lain, perempuan dipanggil untuk berjuang demi kemerdekaan bangsa, tetapi belum tentu diakui sepenuhnya sebagai subjek yang memiliki hak menentukan bentuk kemerdekaan itu sendiri.
4. Kongres Perempuan Indonesia 1928: konsolidasi gerakan perempuan nasional
Momentum paling penting dalam fase ini adalah penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada 22–25 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres tersebut mempertemukan berbagai organisasi perempuan dari latar belakang dan orientasi yang berbeda. Arti pentingnya bukan hanya terletak pada pertemuan organisasi, melainkan pada kemunculan kesadaran bahwa persoalan perempuan dapat dan harus diperjuangkan sebagai agenda politik nasional. Isu pendidikan, perkawinan anak, perkawinan paksa, poligami, kedudukan perempuan dalam keluarga, serta partisipasi perempuan dalam perjuangan kebangsaan menjadi bagian dari pembicaraan bersama.
Kongres ini merupakan proses penting pembentukan solidaritas lintas organisasi. Perempuan mulai membangun ruang politiknya sendiri, tidak semata-mata menjadi bagian dari organisasi laki-laki atau pendukung gerakan nasionalis yang telah terbentuk. Melalui proses tersebut, gerakan perempuan mengembangkan kemampuan untuk merumuskan agenda, membangun koalisi, menyampaikan tuntutan, dan memengaruhi kebijakan publik. Kongres-kongres perempuan berikutnya memperluas agenda tersebut, termasuk perjuangan memperoleh keterwakilan politik. Pada Kongres Perempuan Indonesia tahun 1938, muncul keputusan untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan di Volksraad, lembaga perwakilan pada masa kolonial.
Dari sudut pandang teori gerakan sosial, peristiwa ini memperlihatkan proses collective identity formation, yakni pembentukan identitas kolektif melalui pengalaman bersama menghadapi ketidakadilan. Identitas perempuan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh status sebagai istri, ibu, anggota komunitas agama, atau bagian dari kelompok etnis tertentu, tetapi mulai dibangun melalui kesadaran sebagai kelompok politik yang memiliki kepentingan dan tuntutan bersama.
Inilah salah satu fondasi terpenting feminisme Indonesia.
5. Pendudukan Jepang: mobilisasi perempuan dan kekerasan kolonial
Pendudukan Jepang pada 1942–1945 membawa kontradiksi besar dalam sejarah perempuan Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang membatasi kebebasan organisasi independen dan mengarahkan mobilisasi perempuan untuk kepentingan perang. Perempuan dimanfaatkan dalam kegiatan sosial, produksi, pengumpulan bahan kebutuhan perang, dan berbagai bentuk kerja yang mendukung kepentingan militer Jepang. Pada saat bersamaan, sebagian perempuan mengalami kekerasan seksual dan pemaksaan menjadi budak seksual militer atau jugun ianfu. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa tubuh perempuan dapat menjadi sasaran kekuasaan kolonial dan militeristik dalam bentuk yang sangat brutal.
Periode ini memperlihatkan bahwa partisipasi perempuan dalam organisasi yang dimobilisasi negara tidak otomatis merupakan emansipasi. Perempuan dapat terlihat aktif dalam kegiatan publik, tetapi aktivitas tersebut justru diarahkan untuk kepentingan kekuasaan yang tidak memberikan mereka kebebasan menentukan agenda sendiri. Perbedaan antara partisipasi dan pembebasan menjadi pelajaran penting dalam sejarah feminisme Indonesia: yang menentukan sifat emansipatoris sebuah gerakan bukan semata-mata banyaknya perempuan yang terlibat, melainkan apakah perempuan memiliki otonomi, suara, dan kekuasaan atas keputusan yang menyangkut kehidupannya.
II. Masa Kemerdekaan dan Demokrasi Parlementer (1945–1959): Perempuan sebagai Subjek Politik Republik
Proklamasi kemerdekaan 1945 membuka babak baru dalam perjuangan perempuan Indonesia.
Kemerdekaan nasional menciptakan harapan bahwa penghapusan kolonialisme akan diikuti dengan pembebasan dari ketidakadilan sosial dan gender. Perempuan terlibat dalam revolusi kemerdekaan melalui berbagai bentuk perjuangan: menjadi kurir, tenaga kesehatan, pengorganisasi dapur umum, penyedia logistik, anggota laskar, pendidik, dan penggerak solidaritas masyarakat. Mereka tidak hanya mendukung perjuangan bersenjata, tetapi juga berkontribusi dalam mempertahankan kehidupan sosial ketika perang menghancurkan infrastruktur ekonomi dan pelayanan publik.
Setelah pengakuan kedaulatan, organisasi perempuan berkembang dengan orientasi yang semakin beragam. Perwari, organisasi perempuan yang berdiri pada Desember 1945, memperjuangkan kepentingan perempuan dan berpartisipasi dalam kehidupan politik republik.
Aisyiyah, Muslimat NU, organisasi perempuan sosialis, dan berbagai organisasi lainnya mengembangkan agenda pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, hak perkawinan, dan keterwakilan politik. Perempuan juga mulai memasuki parlemen dan lembaga pemerintahan, meskipun keterwakilan tersebut belum sebanding dengan jumlah penduduk perempuan maupun peran mereka dalam perjuangan kemerdekaan.
Salah satu persoalan utama pada periode ini adalah bagaimana menerjemahkan kemerdekaan nasional menjadi kemerdekaan sosial bagi perempuan. Negara baru memang memiliki konstitusi yang mengakui persamaan warga negara, tetapi praktik sosial masih dibentuk oleh norma patriarkal. Perempuan tetap menghadapi hambatan dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, kepemilikan ekonomi, dan kebebasan dalam menentukan kehidupan perkawinan. Persoalan poligami dan diskriminasi dalam hukum perkawinan menjadi medan perdebatan yang memperlihatkan bahwa kemerdekaan politik belum tentu menghasilkan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari.
Di sinilah gerakan perempuan mulai memperlihatkan perbedaan orientasi ideologis. Sebagian organisasi lebih menekankan pembaruan moral, pendidikan keluarga, dan kesejahteraan sosial.
Sebagian lainnya mulai menghubungkan pembebasan perempuan dengan perubahan struktur ekonomi, perjuangan buruh, reforma agraria, dan demokratisasi politik. Perbedaan tersebut bukan semata-mata pertentangan antarorganisasi, melainkan cerminan dari perdebatan yang lebih luas mengenai apa arti pembebasan perempuan: apakah cukup dengan memperbaiki kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat, ataukah diperlukan perubahan mendasar terhadap struktur kelas dan kekuasaan negara?
III. Demokrasi Terpimpin (1959–1965): Puncak Mobilisasi Politik Perempuan dan Perjuangan Kelas
Periode 1950–1965 merupakan salah satu masa paling dinamis dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia. Dalam situasi politik yang diwarnai perdebatan mengenai arah revolusi nasional, sosialisme, nasionalisme, dan imperialisme, gerakan perempuan berkembang sebagai kekuatan sosial yang memiliki pengaruh nyata. Salah satu organisasi paling penting adalah Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia, yang berkembang dari Gerwis, didirikan pada 1950. Gerwani menjadi organisasi massa perempuan yang memperjuangkan pendidikan, hak-hak perempuan, perlindungan anak, penghapusan buta huruf, reformasi hukum perkawinan, dan perubahan kondisi sosial-ekonomi perempuan.
Hal yang membuat Gerwani penting dalam sejarah feminisme Indonesia adalah keberaniannya menghubungkan persoalan gender dengan persoalan kelas. Perempuan tidak hanya dilihat sebagai kelompok yang mengalami diskriminasi karena jenis kelaminnya, tetapi juga sebagai buruh, petani, pekerja informal, dan bagian dari masyarakat yang mengalami eksploitasi ekonomi. Gerwani mengorganisasi perempuan dari berbagai lapisan sosial dan mendorong mereka untuk terlibat dalam persoalan publik. Dalam orientasi politiknya, organisasi ini memiliki hubungan erat dengan gerakan kiri dan Partai Komunis Indonesia, tetapi sejarah Gerwani tidak dapat direduksi hanya menjadi hubungan politik tersebut.
Dari perspektif feminisme sosialis, pengalaman Gerwani memperlihatkan bahwa penindasan perempuan tidak dapat dipahami hanya melalui hubungan laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Perempuan petani menghadapi penguasaan tanah dan ketimpangan agraria; perempuan buruh menghadapi eksploitasi tenaga kerja dan upah rendah; perempuan miskin menghadapi beban reproduksi sosial yang tidak dibayar; sementara perempuan secara umum menghadapi norma patriarkal yang membatasi partisipasi politik mereka. Analisis ini mempunyai kedekatan dengan pemikiran feminisme sosialis yang kemudian berkembang melalui karya-karya seperti Juliet Mitchell dan Silvia Federici, meskipun pemikiran Gerwani sendiri tumbuh dari konteks politik dan sejarah Indonesia.
Gerwani juga memperlihatkan adanya perdebatan mengenai hubungan antara perjuangan perempuan dan perjuangan revolusioner. Salah satu pertanyaan pentingnya adalah apakah agenda khusus perempuan dapat diprioritaskan ketika perjuangan nasional dan perjuangan kelas dianggap sebagai agenda utama. Ketegangan ini masih relevan dalam gerakan kiri hingga sekarang: bagaimana memastikan bahwa perjuangan kelas tidak mengabaikan patriarki, dan bagaimana perjuangan gender tidak mengabaikan eksploitasi ekonomi serta ketimpangan kepemilikan sumber daya.
Di samping Gerwani, organisasi perempuan lain seperti Perwari, Aisyiyah, Muslimat NU, dan berbagai organisasi politik tetap memainkan peranan penting. Dengan demikian, periode ini bukan periode dengan satu feminisme tunggal, melainkan masa ketika berbagai gagasan mengenai perempuan, agama, nasionalisme, sosialisme, dan demokrasi saling berkompetisi sekaligus berinteraksi.
Gerwani mencapai pengaruh sosial yang luas sebelum dihancurkan setelah peristiwa 1965.
Setelah pergantian kekuasaan, Gerwani dituduh terlibat dalam kekerasan yang berkaitan dengan peristiwa 30 September 1965, dan anggotanya menjadi sasaran penangkapan, pembunuhan, penahanan, kekerasan seksual, pengucilan, serta stigma politik. Propaganda Orde Baru membangun citra Gerwani sebagai organisasi perempuan yang amoral dan kejam, dengan menggunakan narasi seksual yang misoginis untuk membenarkan penghancuran organisasi dan delegitimasi perempuan yang aktif secara politik.
Saskia E. Wieringa dalam kajiannya mengenai Gerwani memperlihatkan bagaimana konstruksi politik dan seksual terhadap organisasi tersebut menjadi bagian dari proses penghancuran gerakan perempuan. Kekerasan terhadap anggota Gerwani bukan hanya serangan terhadap organisasi yang memiliki orientasi politik kiri, tetapi juga penghancuran terhadap kemungkinan historis hadirnya perempuan sebagai subjek politik yang mandiri dan berpengaruh.
Dalam perspektif teori politik feminis, penghancuran Gerwani merupakan peristiwa yang sangat menentukan karena ia memutus kontinuitas sejarah gerakan perempuan Indonesia. Ingatan mengenai perempuan yang berorganisasi, berdebat, memimpin, mengorganisasi massa, dan menuntut perubahan struktural digantikan oleh narasi negara yang menggambarkan perempuan ideal sebagai sosok yang patuh, domestik, antikomunis, dan tidak mengancam kekuasaan politik laki-laki. Dengan demikian, kekerasan politik 1965 tidak hanya menghancurkan organisasi, tetapi juga menghancurkan pengetahuan, tradisi, dan ingatan kolektif feminisme Indonesia.
IV. Orde Baru (1966–1998): Domestikasi Perempuan, Ibuisme Negara, dan Kebangkitan
Feminisme Independen
1. Politik gender Orde Baru: perempuan sebagai istri dan ibu negara
Konsolidasi kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto membawa perubahan fundamental dalam sejarah gerakan perempuan. Setelah penghancuran organisasi-organisasi kiri, negara membangun sistem politik gender yang menempatkan perempuan terutama sebagai istri dan ibu. Politik gender tersebut dikenal melalui konsep state ibuism atau ibuisme negara, yang dianalisis secara mendalam oleh Julia Suryakusuma.
Dalam kerangka ibuisme negara, identitas perempuan dilekatkan pada kedudukannya sebagai pendamping suami, pengelola rumah tangga, pendidik anak, dan pendukung pembangunan.
Perempuan dianggap memiliki kewajiban utama untuk menjaga stabilitas keluarga dan mendukung karier serta kedudukan suami. Organisasi seperti Dharma Wanita dan PKK menjadi instrumen penting untuk menyebarkan ideologi tersebut. Melalui organisasi-organisasi ini, negara mengatur partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, tetapi partisipasi itu diarahkan agar sesuai dengan kepentingan pembangunan dan stabilitas politik rezim.
Konsep ibuisme negara menunjukkan bahwa patriarki tidak selalu bekerja melalui larangan langsung terhadap perempuan untuk memasuki ruang publik. Patriarki juga dapat bekerja dengan mengizinkan perempuan berpartisipasi, tetapi hanya dalam batas-batas yang ditentukan negara. Perempuan boleh mengikuti kegiatan pembangunan, pendidikan keluarga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial, tetapi tidak didorong untuk mempertanyakan struktur kekuasaan yang menciptakan ketidakadilan. Perempuan diberi tanggung jawab sosial yang besar tanpa memperoleh otonomi politik yang setara.
Di sinilah analisis Julia Suryakusuma memiliki arti penting. Negara Orde Baru bukan hanya mereproduksi patriarki yang sudah ada dalam masyarakat, melainkan memodernisasi dan membirokratisasikannya. Peran domestik perempuan diubah menjadi kewajiban ideologis yang terorganisasi melalui institusi negara. Dengan demikian, keluarga menjadi salah satu fondasi politik rezim otoriter.
2. Pembangunan kapitalistik dan eksploitasi tenaga kerja perempuan
Ironi Orde Baru adalah bahwa ketika negara mengidealkan perempuan sebagai ibu rumah tangga, pembangunan ekonomi justru semakin bergantung pada tenaga kerja perempuan. Industrialisasi, ekspansi manufaktur, perkebunan, dan sektor jasa menyerap perempuan dalam jumlah besar, terutama sebagai buruh dengan upah rendah. Perempuan menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi, tetapi kerja mereka sering dipandang sebagai tambahan terhadap penghasilan keluarga, bukan sebagai kerja produktif yang memiliki nilai ekonomi dan hak yang setara.
Perempuan buruh menghadapi persoalan upah rendah, kondisi kerja yang buruk, pelecehan seksual, pembatasan serikat pekerja, dan lemahnya perlindungan sosial. Sementara itu, perempuan di pedesaan tetap memikul pekerjaan pertanian dan pekerjaan domestik yang tidak dibayar. Dengan kata lain, negara mengembangkan ekonomi modern tanpa membongkar pembagian kerja patriarkal. Kapitalisme pembangunan memerlukan tenaga kerja perempuan, sementara ideologi negara tetap mengharapkan perempuan bertanggung jawab atas reproduksi sosial keluarga.
Dalam perspektif Silvia Federici, kerja domestik dan reproduksi sosial bukan aktivitas alamiah yang berada di luar ekonomi, melainkan bagian penting dari proses reproduksi tenaga kerja dan akumulasi kapital. Perspektif ini membantu menjelaskan kontradiksi pembangunan Orde Baru: perempuan dimanfaatkan sebagai tenaga kerja murah di sektor produksi, sementara kerja perawatan, pengasuhan, dan pekerjaan rumah tangga tetap dibebankan kepada mereka tanpa pengakuan ekonomi yang memadai.
3. Kebangkitan feminisme independen pada 1980-an dan 1990-an
Di tengah represi politik Orde Baru, dekade 1980-an menjadi periode penting bagi kemunculan kembali gerakan feminisme independen. Perkembangan industrialisasi, meningkatnya pendidikan perempuan, pertumbuhan kelas menengah, pengorganisasian buruh dan petani, serta hubungan dengan gerakan feminisme internasional menciptakan kondisi bagi tumbuhnya organisasiorganisasi perempuan yang relatif independen dari negara.
Pada periode ini berkembang berbagai organisasi dan kelompok seperti Kalyanamitra, Yayasan Annisa Swasti (Yasanti), Solidaritas Perempuan, LBH APIK, dan organisasi-organisasi perempuan lainnya. Masing-masing mempunyai orientasi dan strategi yang berbeda, tetapi mereka bertemudalam upaya memperjuangkan hak perempuan, melawan kekerasan berbasis gender, memperkuat posisi perempuan pekerja, serta membangun kesadaran kritis mengenai hubungan antara patriarki, negara, dan ekonomi.
Kehadiran organisasi-organisasi tersebut menandai perubahan penting: perempuan tidak lagi hanya diposisikan sebagai penerima program pembangunan atau objek pemberdayaan, melainkan sebagai subjek yang mampu mengidentifikasi persoalan, memproduksi pengetahuan, membangun solidaritas, dan melakukan advokasi. Pendampingan perempuan korban kekerasan, pendidikan kritis, pengorganisasian buruh, penelitian feminis, serta advokasi kebijakan menjadi bagian dari strategi gerakan.
Perkembangan feminisme independen ini dapat dipahami melalui teori gerakan sosial baru yang menekankan pembentukan identitas kolektif, produksi pengetahuan, dan perjuangan terhadap dominasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, gerakan feminisme Indonesia pada periode ini juga memiliki dimensi material yang kuat: ia tumbuh dari pengalaman perempuan miskin, buruh, petani, dan kelompok yang terpinggirkan oleh pembangunan.
Feminisme mulai memperluas pengertian politik. Kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan dalam perkawinan, pelecehan seksual, diskriminasi kerja, dan ketimpangan pembagian kerja domestik tidak lagi dianggap sebagai masalah pribadi yang harus diselesaikan dalam keluarga.
Semuanya mulai dipahami sebagai persoalan kekuasaan dan keadilan yang membutuhkan intervensi sosial, hukum, dan politik. Semboyan feminis internasional the personal is political memperoleh relevansi konkret dalam pengalaman perempuan Indonesia.
Ruth Indiah Rahayu dalam kajiannya mengenai gerakan perempuan dan otoritarianisme menunjukkan bahwa konsolidasi feminisme pada dekade 1980–1990an tidak dapat dipisahkan dari perlawanan terhadap militerisme dan otoritarianisme Orde Baru. Perempuan menghadapi ketidakadilan berbasis gender sekaligus kekerasan negara, pembatasan kebebasan berorganisasi, dan represi terhadap gerakan demokrasi.
4. Feminisme, demokrasi, dan perlawanan terhadap otoritarianisme
Menjelang akhir Orde Baru, gerakan perempuan semakin menyadari bahwa pembebasan perempuan tidak mungkin diwujudkan tanpa perubahan sistem politik. Negara otoriter memiliki kemampuan untuk mengatur tubuh perempuan, membatasi organisasi independen, mengontrol informasi, dan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. Karena itu, agenda feminisme mulai bertemu semakin erat dengan agenda demokratisasi.
Salah satu momentum penting adalah aksi Suara Ibu Peduli pada Februari 1998 di Bundaran HI, Jakarta. Gerakan ini memprotes kenaikan harga kebutuhan pokok, khususnya susu, dalam situasi krisis ekonomi. Dengan menggunakan identitas sebagai ibu, para aktivis menghadirkan kritik politik yang tajam terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Aksi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pangan, kebutuhan keluarga, dan kerja reproduksi dapat menjadi pintu masuk bagi perlawanan terhadap kekuasaan negara.
Namun, gerakan perempuan tidak berhenti pada kritik ekonomi. Dalam konteks kerusuhan Mei 1998, kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama perempuan Tionghoa, memperlihatkan hubungan yang mengerikan antara kekerasan massa, rasisme, misogini, dan kegagalan negara melindungi warga negaranya. Pengalaman ini menjadi titik balik yang sangat menentukan bagi perkembangan gerakan perempuan Indonesia.
V. Reformasi 1998–2010: Pelembagaan Hak Perempuan dan Perluasan Agenda Feminisme
Reformasi 1998 membuka ruang politik yang jauh lebih luas bagi gerakan perempuan. Runtuhnya Orde Baru bukan hanya perubahan kepemimpinan nasional, melainkan juga pembukaan kembali ruang masyarakat sipil yang selama puluhan tahun dibatasi oleh negara. Organisasi perempuan dapat bergerak lebih terbuka, membangun jaringan nasional, memperluas advokasi, dan mendorong perubahan hukum.
Salah satu capaian terpenting adalah pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998.
Pembentukan lembaga ini tidak dapat dilepaskan dari perjuangan masyarakat sipil dan gerakan perempuan setelah kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998. Komnas Perempuan menjadi lembaga nasional yang memiliki mandat untuk melakukan pemantauan, penelitian, pendokumentasian, dan advokasi kebijakan mengenai kekerasan terhadap perempuan.
Pada periode ini, feminisme Indonesia mengalami proses pelembagaan politik. Gerakan perempuan tidak hanya bekerja melalui organisasi masyarakat sipil, tetapi juga masuk ke ruang legislasi, lembaga negara, universitas, media, dan forum internasional. Pengesahan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan salah satu capaian penting. Kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini sering dianggap sebagai persoalan privat memperoleh pengakuan sebagai persoalan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.
Perubahan lain terlihat dalam penguatan kebijakan pengarusutamaan gender melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Kebijakan ini mendorong integrasi perspektif gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Di bidang politik, UndangUndang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu memperkenalkan ketentuan kuota keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif. Kebijakan tersebut kemudian mengalami penguatan dan perubahan melalui regulasi pemilu berikutnya.
Perluasan ruang politik juga ditandai dengan penguatan jaringan organisasi perempuan. Kongres Wanita Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, organisasi bantuan hukum perempuan, kelompok pendamping korban, organisasi perempuan berbasis komunitas, dan berbagai lembaga feminis mengembangkan kerja sama untuk mendorong perubahan kebijakan.
Namun, pelembagaan hak perempuan mengandung kontradiksi. Ketika negara mulai mengakui isu gender sebagai agenda kebijakan, sebagian gerakan perempuan menghadapi risiko birokratisasi dan depolitisasi. Feminisme dapat direduksi menjadi program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, atau peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan tanpa mengubah relasi kuasa yang menyebabkan ketidakadilan. Perempuan dapat dilibatkan dalam proyek pembangunan, tetapi tidak selalu diberi kekuasaan untuk menentukan arah pembangunan tersebut.
Nancy Fraser memberikan kerangka analitis yang berguna untuk membaca persoalan ini melalui pembedaan antara pengakuan (recognition) dan redistribusi (redistribution). Perjuangan pengakuan berarti menghapus diskriminasi, stigma, dan subordinasi identitas perempuan.
Sementara itu, redistribusi berarti mengubah ketimpangan penguasaan sumber daya, pendapatan, tanah, pekerjaan, dan akses terhadap kesejahteraan. Feminisme yang hanya memperjuangkan pengakuan tanpa redistribusi berisiko menghasilkan kesetaraan formal yang tidak mengubah kondisi material perempuan miskin.
VI. Perkembangan Feminisme 2010–2019: Interseksionalitas, Politik Tubuh, dan Perjuangan Melawan Fundamentalisme
Memasuki dekade 2010-an, gerakan feminisme Indonesia mengalami perluasan isu, basis sosial, dan bentuk pengorganisasian. Perempuan muda, mahasiswa, pekerja, kelompok masyarakat adat, komunitas disabilitas, kelompok minoritas seksual, aktivis lingkungan, dan kelompok perempuan di pedesaan semakin aktif menyuarakan pengalaman ketidakadilan mereka. Feminisme tidak lagi hanya berpusat pada agenda pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, atau keterwakilan politik, tetapi semakin kuat membicarakan otonomi tubuh, seksualitas, kesehatan reproduksi, identitas gender, eksploitasi ekonomi, dan kerusakan lingkungan.
Salah satu perkembangan penting adalah menguatnya pendekatan interseksionalitas. Konsep yang dikembangkan Kimberlé Crenshaw menjelaskan bahwa pengalaman diskriminasi tidak dapat dipahami melalui satu kategori identitas saja. Perempuan tidak mengalami ketidakadilan dalam kondisi yang seragam. Perempuan miskin, perempuan adat, perempuan penyandang disabilitas, perempuan pekerja migran, perempuan minoritas agama, dan perempuan dengan identitas seksual atau gender minoritas menghadapi bentuk dominasi yang saling berhubungan.
Pendekatan ini mengoreksi kecenderungan feminisme yang hanya menjadikan pengalaman perempuan perkotaan, kelas menengah, terdidik, dan heteroseksual sebagai representasi universal pengalaman perempuan. Feminisme harus memperhitungkan bagaimana kelas, rasialisasi, etnisitas, agama, disabilitas, usia, lokasi geografis, dan seksualitas membentuk pengalaman hidup perempuan yang berbeda-beda.
Pada periode ini, Women’s March di berbagai kota menjadi salah satu ekspresi penting gerakan feminisme kontemporer. Aksi tersebut mempertemukan berbagai kelompok dengan agenda yang beragam: penghapusan kekerasan seksual, kebebasan beragama dan berekspresi, perlindungan pekerja, hak kesehatan reproduksi, kesetaraan politik, dan pengakuan terhadap keberagaman identitas. Ruang digital semakin berperan sebagai tempat produksi pengetahuan, kampanye, solidaritas, dan mobilisasi.
Di sisi lain, dekade ini juga ditandai oleh menguatnya konservatisme sosial dan politik identitas yang sering menggunakan moralitas agama untuk mengontrol tubuh serta kehidupan perempuan. Peraturan daerah diskriminatif, pembatasan pakaian perempuan, stigma terhadap kelompok minoritas seksual, dan penolakan terhadap pendidikan seksualitas menjadi bagian dari pertarungan politik yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, feminisme harus menghadapi bukan hanya patriarki tradisional, tetapi juga bentuk-bentuk baru konservatisme yang memanfaatkan institusi negara, organisasi sosial, dan media digital.
Perkembangan gerakan perempuan lesbian, biseksual, dan transpuan juga memperlihatkan perluasan cakupan feminisme Indonesia. Penelitian Saskia Wieringa mengenai perkembangan gerakan LBT pasca-Reformasi menunjukkan bahwa keterbukaan politik setelah 1998 memungkinkan tumbuhnya identitas dan organisasi yang lebih beragam, tetapi sejak pertengahan 2010an perkembangan tersebut berhadapan dengan gelombang homofobia dan pembatasan sosial.
Perjuangan feminisme pada periode ini dengan demikian tidak hanya berhadapan dengan pertanyaan tentang bagaimana perempuan memperoleh kesetaraan dengan laki-laki, tetapi juga tentang siapa yang diakui sebagai perempuan, siapa yang berhak atas tubuhnya sendiri, siapa yang berhak menentukan identitasnya, dan siapa yang memiliki kewenangan mendefinisikan moralitas publik.
VII. Feminisme Indonesia 2020–2026: Perjuangan di Tengah Krisis Demokrasi, Kekerasan Berbasis Gender, dan Kapitalisme Digital
1. Pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual: kemenangan panjang gerakan perempuan
Salah satu tonggak terpenting dalam sejarah feminisme Indonesia kontemporer adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini merupakan hasil perjuangan panjang organisasi perempuan, pendamping korban, akademisi, kelompok masyarakat sipil, dan para penyintas yang selama bertahun-tahun mendesak negara mengakui kekerasan seksual sebagai persoalan struktural, bukan sekadar pelanggaran kesusilaan atau persoalan moral individual.
Sebelum UU TPKS disahkan, penanganan kekerasan seksual menghadapi berbagai keterbatasan. Hukum belum memberikan pengaturan yang komprehensif terhadap beragam bentuk kekerasan seksual, sementara proses peradilan sering kali membebankan pembuktian dan stigma kepada korban. Korban dapat mengalami viktimisasi berulang melalui pemeriksaan yang tidak sensitif gender, pertanyaan yang menyalahkan korban, tekanan keluarga, dan ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual tidak hanya terjadi melalui tindakan individual, tetapi juga dilanggengkan oleh institusi yang gagal memberikan perlindungan.
Perjuangan menuju UU TPKS memperlihatkan kemampuan gerakan feminisme mengubah pengalaman individual menjadi tuntutan politik dan hukum. Penyintas tidak lagi ditempatkan sebagai objek belas kasihan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak atas keadilan, pemulihan, perlindungan, dan pengakuan. Di sini, prinsip feminisme bahwa pengalaman personal merupakan persoalan politik memperoleh bentuk konkret dalam proses legislasi nasional.
Namun, pengesahan undang-undang bukanlah akhir perjuangan. Tantangan berikutnya terletak pada implementasi, ketersediaan anggaran, kapasitas aparat penegak hukum, layanan terpadu, perlindungan saksi dan korban, serta perubahan budaya institusional yang masih patriarkal.
Kemenangan legislasi hanya memiliki arti apabila perempuan, terutama mereka yang miskin, tinggal di wilayah terpencil, bekerja di sektor informal, atau memiliki disabilitas, benar-benar dapat mengakses keadilan.
2. Perempuan, krisis demokrasi, dan penyempitan ruang sipil
Perkembangan feminisme pada 2020-an tidak dapat dipisahkan dari persoalan kemunduran demokrasi, menguatnya politik oligarki, dan meningkatnya tekanan terhadap masyarakat sipil.
Ketika demokrasi mengalami kemunduran, gerakan perempuan menghadapi ancaman yang tidak hanya berupa diskriminasi gender, tetapi juga pembatasan kebebasan berpendapat, kriminalisasi aktivis, serangan digital, intimidasi, dan kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia.
Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi semakin penting karena perjuangan perempuan sering kali bersinggungan langsung dengan konflik sumber daya alam, penggusuran, perampasan tanah, kerusakan lingkungan, dan ekspansi industri ekstraktif. Perempuan yang mempertahankan tanah dan ruang hidup komunitasnya berhadapan dengan kekuasaan perusahaan, aparat keamanan, dan kebijakan pembangunan yang tidak selalu mengakui hak masyarakat. Mereka tidak hanya mengalami kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga peningkatan beban kerja perawatan ketika air bersih, pangan, dan sumber daya alam semakin sulit diperoleh.
Di sinilah berkembang pendekatan feminisme ekologis atau ekofeminisme. Pemikiran Vandana Shiva, Maria Mies, dan Ariel Salleh membantu menjelaskan hubungan antara eksploitasi alam, kolonialisme, kapitalisme, dan subordinasi perempuan. Alam dan perempuan sering kali ditempatkan sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan akumulasi ekonomi. Perempuan yang selama ini mengelola pangan, air, benih, dan kebutuhan reproduksi sosial komunitas menjadi kelompok yang paling terdampak ketika sumber daya ekologis dirusak.
Perspektif ekofeminisme Indonesia karena itu tidak cukup berhenti pada kampanye lingkungan atau pelibatan perempuan dalam program konservasi. Ia harus mempertanyakan siapa yang menguasai tanah, siapa yang menentukan penggunaan sumber daya alam, siapa yang memperoleh keuntungan dari pembangunan, dan siapa yang menanggung biaya sosial serta ekologisnya. Keadilan gender tidak dapat dipisahkan dari keadilan agraria, keadilan ekologis, dan demokratisasi ekonomi.
3. Feminisme dan perjuangan keadilan ekonomi: mengangkat kembali persoalan kerja perawatan
Salah satu agenda yang semakin menguat dalam feminisme kontemporer adalah keadilan ekonomi feminis, terutama persoalan kerja perawatan atau care work. Pandemi COVID-19 memperlihatkan secara sangat jelas bahwa keberlangsungan kehidupan masyarakat bergantung pada kerja perawatan yang sebagian besar dilakukan perempuan, baik di dalam rumah tangga maupun di sektor pelayanan publik dan ekonomi informal.
Ketika sekolah ditutup, layanan kesehatan terbatas, dan anggota keluarga membutuhkan perawatan, beban pekerjaan domestik meningkat secara signifikan. Perempuan harus menggabungkan pekerjaan produktif dengan pengasuhan anak, perawatan anggota keluarga, pekerjaan rumah tangga, dan berbagai bentuk pekerjaan sosial lainnya. Sebagian besar pekerjaan tersebut tidak memperoleh upah, tidak dihitung secara memadai dalam indikator ekonomi, dan tidak mendapatkan perlindungan sosial.
Pemikiran Nancy Fraser mengenai krisis reproduksi sosial memberikan landasan penting untuk memahami situasi tersebut. Kapitalisme membutuhkan reproduksi tenaga kerja, tetapi pada saat yang sama cenderung mengabaikan dan menguras sumber daya yang menopang reproduksi kehidupan. Sistem ekonomi mengambil manfaat dari kerja perawatan tanpa memberikan pengakuan, kompensasi, dan distribusi tanggung jawab yang adil.
Karena itu, feminisme kontemporer semakin menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh sekadar diukur dari peningkatan pendapatan atau jumlah perempuan yang memasuki pasar kerja. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah perempuan memiliki kontrol atas pendapatan dan sumber daya, apakah pekerjaan mereka memperoleh perlindungan sosial, apakah beban perawatan dibagi secara adil, dan apakah mereka memiliki waktu serta kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.
Kerangka 3R, yaitu recognition, reduction, dan redistribution dari pemikiran ekonomi perawatan, menjadi relevan untuk mengembangkan agenda tersebut. Kerja perawatan harus diakui sebagai kerja yang memiliki nilai sosial dan ekonomi; beban kerja perawatan yang tidak perlu harus dikurangi melalui layanan publik dan infrastruktur sosial; serta tanggung jawab perawatan harus didistribusikan secara lebih adil antara laki-laki, perempuan, negara, komunitas, dan sektor usaha.
Dengan demikian, feminisme ekonomi tidak sekadar memperjuangkan agar perempuan memperoleh pekerjaan, tetapi juga mengubah organisasi ekonomi yang selama ini bergantung pada kerja perempuan yang murah, tidak terlihat, dan tidak dibayar.
4. Feminisme digital dan generasi muda: perubahan bentuk pengorganisasian politik
Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara gerakan feminisme Indonesia membangun solidaritas dan menyebarkan pengetahuan. Media sosial menjadi ruang bagi perempuan untuk menceritakan pengalaman kekerasan, mendokumentasikan pelecehan, membongkar praktik diskriminasi, mengorganisasi aksi, serta mengembangkan solidaritas lintas wilayah. Perempuan muda memiliki peranan penting dalam perkembangan ini karena mereka mampu menggabungkan bahasa politik, budaya populer, produksi konten, dan mobilisasi digital.
Kampanye melawan kekerasan seksual, pelecehan di lingkungan pendidikan, kekerasan berbasis gender online, dan diskriminasi di tempat kerja semakin banyak memperoleh perhatian publik melalui ruang digital. Pengalaman yang sebelumnya disembunyikan karena rasa malu dan stigma mulai dibicarakan sebagai bagian dari persoalan sosial yang lebih luas.
Namun, ruang digital bukan ruang yang netral. Perempuan menghadapi ancaman doxing, perundungan, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman pemerkosaan, pelecehan berbasis gambar, dan serangan terhadap identitas mereka. Teknologi yang memungkinkan perempuan membangun solidaritas juga dapat digunakan untuk mengawasi, mempermalukan, dan membungkam mereka.
Dalam perspektif feminisme digital, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui peningkatan literasi digital individual. Perlu ada pertanggungjawaban platform teknologi, perlindungan hukum, keamanan digital organisasi perempuan, serta pengembangan mekanisme kolektif untuk menghadapi kekerasan berbasis teknologi.
Gerakan feminisme generasi muda juga memperlihatkan perubahan dalam cara berorganisasi. Jika organisasi feminisme generasi sebelumnya banyak mengembangkan struktur organisasi formal, pendidikan kader, pendampingan komunitas, penelitian, dan advokasi kebijakan, sebagian gerakan muda menggunakan jaringan yang lebih cair, kampanye tematik, kolektif kreatif, dan solidaritas berbasis isu. Keduanya tidak harus dipertentangkan. Tantangan strategisnya adalah membangun hubungan antara energi mobilisasi generasi muda dengan kapasitas organisasi, pengetahuan, pengalaman advokasi, dan keberlanjutan gerakan.
5. Interseksionalitas dan perluasan subjek feminisme
Feminisme Indonesia masa kini semakin dituntut untuk memperluas pengertian tentang siapa yang menjadi subjek perjuangan perempuan. Pengalaman perempuan tidak dapat diseragamkan berdasarkan kategori biologis ataupun identitas perempuan secara abstrak. Perempuan buruh perkebunan, pekerja rumah tangga, petani, nelayan, pekerja migran, perempuan adat, perempuan penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan perempuan minoritas seksual memiliki kondisi sosial serta pengalaman ketidakadilan yang berbeda.
Perspektif interseksionalitas mengingatkan bahwa ketidakadilan gender beroperasi melalui pertemuan berbagai struktur dominasi. Seorang perempuan buruh perkebunan, misalnya, dapat menghadapi eksploitasi sebagai pekerja, ketimpangan kepemilikan tanah, beban kerja domestik, diskriminasi gender, dan minimnya perlindungan sosial secara bersamaan. Sementara perempuan pekerja rumah tangga dapat mengalami kerentanan akibat hubungan kerja yang berlangsung di ruang privat, ketergantungan terhadap pemberi kerja, serta belum memadainya perlindungan hukum.
Kondisi ini menuntut gerakan feminisme untuk tidak hanya berpusat pada representasi perempuan dalam lembaga politik formal. Representasi harus dihubungkan dengan kemampuan perempuan dari kelompok yang paling terdampak ketidakadilan untuk menentukan agenda,mengontrol sumber daya, dan mengambil keputusan mengenai kehidupan mereka sendiri.
6. Kemajuan hukum dan kontradiksi politik gender Indonesia
Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah mengalami perkembangan penting dalam pengakuan hak perempuan melalui berbagai instrumen hukum, termasuk UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU TPKS, kebijakan pengarusutamaan gender, dan sejumlah regulasiperlindungan perempuan dan anak. Namun, kemajuan tersebut berlangsung bersamaan dengan kontradiksi sosial dan politik yang serius.
Di satu sisi, negara mengakui kesetaraan gender sebagai prinsip pembangunan. Di sisi lain, berbagai kebijakan lokal masih dapat membatasi kebebasan perempuan melalui pengaturan pakaian, moralitas, dan perilaku. Dalam bidang kesehatan reproduksi, perempuan masih menghadapi hambatan memperoleh informasi dan layanan yang aman. Dalam bidang pekerjaan, pekerja perempuan di sektor informal dan pekerjaan domestik masih mengalami kerentanan. Dalam kehidupan politik, peningkatan jumlah perempuan di parlemen belum otomatis menjamin hadirnya kebijakan yang progresif terhadap kepentingan perempuan.
Bahkan, pengakuan formal terhadap hak perempuan dapat berjalan berdampingan dengan penguatan politik konservatif. Perempuan dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih luas, tetapi tetap dibatasi oleh norma yang mengontrol pilihan hidupnya. Perempuan dapat memasuki dunia kerja, tetapi tetap memikul sebagian besar tanggung jawab rumah tangga. Perempuan dapat terpilih menjadi pejabat publik, tetapi belum tentu memiliki kekuasaan yang cukup untuk mengubah struktur politik yang patriarkal.
Kajian Komnas Perempuan mengenai 21 tahun Catatan Tahunan, yang diterbitkan pada 2024, menganalisis lebih dari tiga juta kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang tercatat sejak 2001. Kajian tersebut memperlihatkan luasnya persoalan kekerasan di ranah personal, publik, dan negara, termasuk femisida, kekerasan berbasis gender online, kekerasan di institusi pendidikan dan keagamaan, kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas, serta kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga. Angka tersebut merupakan akumulasi kasus yang terdokumentasi, bukan gambaran keseluruhan prevalensi kekerasan yang terjadi.
Sampai 2026, persoalan femisida, kekerasan seksual, serangan digital, dan kekerasan terhadap perempuan pembela HAM tetap menjadi tantangan penting. Laporan pemantauan Komnas Perempuan mengenai femisida pada 2025, yang diterbitkan pada Februari 2026, menunjukkan perlunya penguatan pemantauan dan respons hukum terhadap pembunuhan perempuan yang berakar pada relasi kuasa dan kekerasan berbasis gender.
Dengan demikian, perkembangan feminisme Indonesia masa kini berada dalam situasi yang paradoksal: pengakuan hukum terhadap hak perempuan semakin berkembang, tetapi kondisi material, sosial, dan politik yang menghasilkan ketidakadilan gender belum berubah secara mendasar.
VIII. Analisis Teoritis: Membaca Sejarah Feminisme Indonesia melalui Enam Perspektif
Sejarah feminisme Indonesia akan lebih mudah dipahami apabila tidak hanya disusun berdasarkan urutan waktu, tetapi juga dianalisis melalui perubahan struktur kekuasaan yang membentuk posisi perempuan. Ada enam perspektif teoretis yang dapat digunakan untuk membaca keseluruhan perjalanan tersebut.
Pertama, feminisme liberal dan perjuangan hak kewarganegaraan. Pemikiran Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill, dan kemudian pemikir feminisme liberal kontemporer menekankan kesetaraan hak, pendidikan, kesempatan ekonomi, serta partisipasi politik. Perspektif ini membantu menjelaskan perjuangan Kartini, Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis, gerakan pendidikan perempuan, tuntutan keterwakilan politik, dan advokasi reformasi hukum. Namun, feminisme liberal memiliki keterbatasan ketika kesetaraan formal tidak diikuti perubahan struktur ekonomi dan pembagian kerja domestik. Hak untuk bekerja, misalnya, belum berarti perempuan memperoleh kondisi kerja yang adil ketika mereka tetap memikul hampir seluruh pekerjaan perawatan.
Kedua, feminisme sosialis dan materialis. Pemikiran Engels, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Silvia Federici, dan Nancy Fraser membantu menjelaskan hubungan antara patriarki, kelas sosial, kapitalisme, dan reproduksi sosial. Perspektif ini sangat relevan untuk membaca perjuangan perempuan petani, buruh, pekerja informal, dan organisasi seperti Gerwani. Subordinasi perempuan bukan sekadar akibat pandangan budaya, tetapi juga berhubungan dengan penguasaan alat produksi, distribusi kekayaan, pembagian kerja, dan ketergantungan ekonomi. Feminisme materialis mengingatkan bahwa pembebasan perempuan membutuhkan perubahan pada struktur ekonomi dan relasi produksi, bukan hanya perubahan sikap individual.
Ketiga, feminisme radikal dan politik tubuh. Pemikiran Kate Millett, Shulamith Firestone, dan Catharine MacKinnon membantu mengidentifikasi patriarki sebagai sistem kekuasaan yang mengatur seksualitas, reproduksi, tubuh, dan kehidupan perempuan. Perspektif ini menjelaskan mengapa perkawinan paksa, kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan reproduksi, dan kontrol atas tubuh perempuan merupakan persoalan politik. Pengesahan UU PKDRT dan UU TPKS dapat dibaca sebagai bagian dari perjuangan untuk mengubah relasi kekuasaan yang selama ini melindungi pelaku dan membungkam korban.
Keempat, feminisme pascakolonial dan dekolonial. Pemikiran Chandra Talpade Mohanty, Gayatri Chakravorty Spivak, dan Maria Lugones mengingatkan bahwa pengalaman perempuan tidak dapat dijelaskan menggunakan satu model universal yang mengabaikan sejarah kolonialisme, rasialisasi, agama, dan perbedaan budaya. Feminisme Indonesia perlu berangkat dari pengalaman perempuan dalam masyarakat yang dibentuk oleh kolonialisme, feodalisme, kapitalisme, dan hubungan kekuasaan global. Perjuangan perempuan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan untuk mengakhiri ketergantungan ekonomi, dominasi pengetahuan, dan ketimpangan global.
Kelima, feminisme interseksional. Pemikiran Kimberlé Crenshaw membantu menjelaskan mengapa kategori perempuan tidak boleh dipahami sebagai kelompok yang homogen. Ketidakadilan gender berinteraksi dengan kelas, etnisitas, agama, disabilitas, usia, seksualitas, dan lokasi geografis. Perspektif ini sangat penting untuk menghindari dominasi pengalaman perempuan kelas menengah perkotaan dalam menentukan agenda gerakan nasional. Feminisme harus memastikan bahwa perempuan yang paling terdampak ketidakadilan memiliki posisi sebagai pemimpin dan produsen pengetahuan, bukan hanya penerima program.
Keenam, feminisme ekologis dan keadilan perawatan. Pemikiran Maria Mies, Vandana Shiva, Ariel Salleh, dan Nancy Fraser membantu menghubungkan eksploitasi alam dengan eksploitasi tenaga kerja perempuan. Perusakan lingkungan, perampasan tanah, krisis pangan, dan krisis air memperbesar beban kerja perawatan perempuan. Karena itu, keadilan ekologis harus menjadi bagian dari agenda feminisme, sebagaimana pengakuan dan redistribusi kerja perawatan harus menjadi bagian dari perjuangan keadilan ekonomi.
Keenam perspektif tersebut tidak harus ditempatkan sebagai teori yang saling meniadakan. Justru, sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa penindasan perempuan memiliki dimensi yang saling berkaitan. Patriarki dapat bekerja melalui keluarga, pasar, negara, agama, kebudayaan, dan institusi politik. Oleh sebab itu, gerakan feminisme membutuhkan analisis yang mampu menghubungkan berbagai tingkat kekuasaan tersebut.
IX. Kesimpulan: Dari Emansipasi Perempuan Menuju Transformasi Sosial
Jika seluruh sejarah feminisme Indonesia sejak masa kolonial hingga 2026 dibaca sebagai satu rangkaian perjuangan, terlihat bahwa gerakan ini mengalami setidaknya lima transformasi besar.
Pertama, dari perjuangan individual menuju pengorganisasian kolektif, sebagaimana terlihat dalam perkembangan pendidikan perempuan dan Kongres Perempuan 1928. Kedua, dari emansipasi pendidikan dan kebangsaan menuju perjuangan hak sosial, ekonomi, dan politik, sebagaimana terlihat dalam perkembangan organisasi perempuan pada masa kemerdekaan. Ketiga, dari gerakan massa yang memiliki hubungan kuat dengan perjuangan kelas menuju penghancuran organisasi dan pengetahuan feminis setelah 1965. Keempat, dari kebangkitan feminisme independen di tengah otoritarianisme Orde Baru menuju konsolidasi gerakan demokrasi dan pelembagaan hak perempuan pada masa Reformasi. Kelima, dari perjuangan kesetaraan gender yang terutama berorientasi pada pendidikan, hukum, dan keterwakilan menuju agenda yang lebih luas, meliputi keadilan ekonomi, interseksionalitas, otonomi tubuh, hak seksual dan reproduksi, keadilan ekologis, serta demokratisasi ruang digital.
Akan tetapi, sejarah tersebut juga memperlihatkan adanya kontinuitas persoalan. Sejak masa Kartini hingga perempuan aktivis masa kini, pertanyaan mendasarnya tetap sama: siapa yang berhak menentukan kehidupan perempuan? Apakah keluarga, negara, agama, pasar, perusahaan, atau perempuan sendiri? Pertanyaan tersebut merupakan inti dari politik feminisme. Selama tubuh, tenaga kerja, seksualitas, reproduksi, dan kehidupan perempuan masih berada di bawah kontrol kekuasaan yang tidak setara, perjuangan emansipasi belum selesai.
Pelajaran penting dari sejarah Gerwani adalah bahwa gerakan perempuan yang kuat tidak cukup hanya memiliki jumlah anggota yang besar atau kedekatan dengan kekuasaan politik. Ia membutuhkan kesadaran kritis, organisasi yang mandiri, kepemimpinan perempuan, kemampuan menghubungkan persoalan gender dengan persoalan ekonomi dan kelas, serta keberanian untuk menentang struktur dominasi. Sementara itu, pengalaman Orde Baru memperlihatkan bahwa ketika organisasi perempuan kehilangan otonominya dan dijadikan instrumen negara, partisipasi perempuan dapat berubah menjadi mekanisme reproduksi patriarki. Pengalaman Reformasi mengajarkan bahwa perubahan hukum dan kelembagaan merupakan capaian penting, tetapi tidak boleh menggantikan pengorganisasian sosial dan transformasi struktural.
Tantangan terbesar feminisme Indonesia hari ini adalah menghindari dua jebakan sekaligus. Jebakan pertama adalah feminisme yang berhenti pada kesetaraan formal, keterwakilan elite, dan pemberdayaan individual tanpa mempersoalkan ketimpangan ekonomi dan struktur kekuasaan. Jebakan kedua adalah politik progresif yang mengatasnamakan perjuangan kelas, nasionalisme, atau demokrasi, tetapi menempatkan persoalan perempuan sebagai agenda tambahan yang dapat ditunda. Kedua pendekatan tersebut sama-sama tidak memadai karena pembebasan perempuan tidak dapat dipisahkan dari pembebasan masyarakat dari eksploitasi dan dominasi.
Feminisme Indonesia perlu membangun kembali hubungan antara perjuangan perempuan dan perjuangan demokrasi, antara keadilan gender dan keadilan ekonomi, antara otonomi tubuh dan kedaulatan atas ruang hidup, antara penghapusan kekerasan dan pembongkaran militerisme, serta antara pengakuan identitas dan redistribusi sumber daya. Gerakan perempuan harus menjadi kekuatan yang bukan hanya meminta negara memperbaiki kebijakan, tetapi juga mengembangkan kapasitas masyarakat untuk mengontrol negara, mengawasi kekuasaan ekonomi, dan menentukan masa depan bersama.
Pada akhirnya, feminisme bukanlah perjuangan untuk mengganti dominasi laki-laki dengan dominasi perempuan. Ia adalah perjuangan untuk mengakhiri hubungan dominasi itu sendiri. Kemerdekaan perempuan tidak akan sempurna selama perempuan miskin tetap dieksploitasi, buruh perempuan tetap menerima upah tidak layak, perempuan petani kehilangan tanah, pekerja rumah tangga tidak memperoleh perlindungan, perempuan adat kehilangan ruang hidup, penyintas kekerasan tidak memperoleh keadilan, dan perempuan pembela HAM terus menghadapi intimidasi. Feminisme Indonesia akan menemukan kekuatan historisnya ketika ia mampu mengubah pengalaman-pengalaman ketidakadilan tersebut menjadi kesadaran kolektif, organisasi yang demokratis, solidaritas lintas kelas, dan kekuatan politik yang mampu mentransformasikan masyarakat.
Dengan demikian, masa depan feminisme Indonesia bukan hanya terletak pada seberapa jauh perempuan dapat memasuki ruang kekuasaan yang telah dibangun oleh patriarki, melainkan pada seberapa jauh perempuan bersama kelompok-kelompok tertindas lainnya mampu mengubah bentuk kekuasaan itu sendiri. Dari Kartini hingga gerakan feminis generasi muda, dari perjuangan pendidikan hingga perjuangan keadilan ekologis, sejarah feminisme Indonesia adalah sejarah tentang perempuan yang terus-menerus merebut hak untuk menjadi manusia merdeka dan menentukan arah kehidupan mereka sendiri.
X. Referensi
A. Sejarah gerakan perempuan Indonesia
- Wieringa, Saskia E. (1995). The Politicization of Gender Relations in Indonesia: The Indonesian Women’s Movement and Gerwani Until the New Order State. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
- Wieringa, Saskia E. (1993). “Two Indonesian Women’s Organizations: Gerwani and the PKK.” Bulletin of Concerned Asian Scholars, 25(2), 17–30.
- Robinson, Kathryn & Sharon Bessell (eds.). (2002). Women in Indonesia: Gender, Equity and Development. Singapore: ISEAS.
- Blackburn, Susan. (2004). Women and the State in Modern Indonesia. Cambridge University Press.
- Muchtar, Darmiyanti. (1999). The Rise of the Indonesian Women’s Movement in the New Order State. Murdoch University.
- Rahayu, Ruth Indiah. (2019). “Perempuan dan Gerakan Sosial di Indonesia: Gerakan Perempuan dan Tantangan Otoritarianisme.” Komnas Perempuan.
B. Teori feminisme dan pemikiran kritis
- Beauvoir, Simone de. (1949). The Second Sex.
- Federici, Silvia. (2004). Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation.
- Fraser, Nancy. (2013). Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis.
- Crenshaw, Kimberlé. (1989). “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex.” University of Chicago Legal Forum.
- Mies, Maria. (1986). Patriarchy and Accumulation on a World Scale.
- Mohanty, Chandra Talpade. (2003). Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity.
- Suryakusuma, Julia. (2011). State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia.
- hooks, bell. (2000). Feminism Is for Everybody: Passionate Politics.
- Salleh, Ariel. (1997). Ecofeminism as Politics: Nature, Marx and the Postmodern.
C. Dokumen dan sumber sejarah Indonesia
- Komnas Perempuan. Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia hingga 1997.
- Komnas Perempuan. Sejarah Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2024). Kajian 21 Tahun Catatan Tahunan Komnas Perempuan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
*Hegel Terome adalah penulis, aktivis, dan peneliti kesetaraan gender. Paper di atas ditulis untuk Kajian SALAM ke-21, ‘Gerakan Perempuan dari Masa ke Masa’, kerjasama Suluh Perempuan dan Muslimah Reformis, tanggal 12 November 2026.

Terkait
Gerakan Perempuan Indonesia dari Masa ke Masa: Refleksi Kritis Menuju Feminisme yang Konstruktif dan Transformatif
Perempuan dan Politik, Mengapa Kekuasaan Masih Sulit Diakses Secara Setara?
Women’s March Jakarta 2026 Suarakan Sembilan Tuntutan, Massa Aksi Alami Penyerangan