19 November 2026

Patrisia Lama Bahi: Kemiskinan dan Relasi Kuasa Membuat Perempuan Rentan Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Dugaan perkosaan yang melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede, terhadap seorang perempuan muda berusia 21 tahun kembali membuka persoalan serius tentang kekerasan seksual, penyalahgunaan kekuasaan, dan kerentanan perempuan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kasus ini tidak hanya menyangkut dugaan tindak pidana yang dilakukan seorang pejabat publik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana ketimpangan ekonomi dan relasi kuasa dapat menempatkan perempuan dalam situasi yang rentan terhadap eksploitasi.

Bagi Patrisia Lama Bahi, Ketua Suluh Perempuan Flores Timur, kasus tersebut harus dilihat lebih jauh dari sekadar perkara hukum. Ada persoalan struktural yang selama ini terus dihadapi perempuan, terutama mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, tinggal di wilayah pelosok, dan tidak memiliki akses memadai terhadap perlindungan maupun layanan pendampingan.

Patrisia menilai, penanganan kasus yang melibatkan pejabat tinggi daerah membutuhkan perhatian serius. Posisi seorang bupati bukanlah posisi biasa. Sebagai kepala daerah, seseorang memiliki jaringan birokrasi, pengaruh politik, serta relasi kuasa yang dapat memengaruhi berbagai proses, termasuk penanganan perkara hukum.

Karena itu, ia menghendaki agar kepolisian dan seluruh aparat penegak hukum tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh kedudukan terduga pelaku.

“Saya menghendaki dan menuntut agar pihak penegak hukum harus tetap objektif dalam proses penanganan kasus,” tegas Patrisia.

Ia juga mengingatkan adanya potensi intervensi politik maupun lambannya proses hukum ketika perkara melibatkan pejabat dengan kekuasaan besar di daerah.

“Apalagi posisi Bupati adalah posisi tertinggi di daerah yang punya jaringan antar birokrasi, pengaruh politik dan relasi kuasa, maka potensi intervensi politik dan lambannya proses itu pasti akan terjadi.”

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Dalam situasi ketika terduga pelaku memiliki jabatan dan pengaruh politik, independensi aparat penegak hukum menjadi sangat penting. Proses hukum harus berjalan tanpa tekanan, tanpa perlakuan istimewa, dan tanpa upaya melindungi kepentingan kekuasaan.

Namun, persoalan yang dihadapi perempuan korban kekerasan seksual di NTT tidak berhenti pada bagaimana aparat menangani laporan. Menurut Patrisia, salah satu persoalan mendasar justru terletak pada sulitnya korban mengakses keadilan.

Kemiskinan, Jarak, dan Mahalnya Akses Keadilan

Di Flores, khususnya Flores Timur, penyelesaian kasus kekerasan seksual secara damai atau kekeluargaan masih kerap terjadi. Patrisia melihat, kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang membuat korban dan keluarganya memilih jalan tersebut.

Banyak perempuan yang menjadi korban berasal dari kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling bawah. Ketika kekerasan terjadi, mereka bukan hanya harus menghadapi dampak psikologis dan sosial, tetapi juga berhadapan dengan biaya serta berbagai hambatan untuk mengakses proses hukum.

“Banyak kasus di Nusa Tenggara Timur, di Pulau Flores, terlebih khusus di Flores Timur, diselesaikan secara damai. Alasan pertama, paling mendasar adalah kesulitan ekonomi karena masyarakat yang menjadi korban adalah orang yang ekonominya paling di bawah sehingga kesulitan untuk mengakses berbagai hal, apalagi jika kasus ini terjadi di wilayah-wilayah pelosok,” jelasnya.

Ia melanjutkan, akses transportasi dari tempat tinggal korban menuju kantor kepolisian sering kali menjadi hambatan tersendiri. Situasi tersebut membuat sebagian korban akhirnya memilih diam, bukan karena tidak ingin mencari keadilan, melainkan karena tidak memiliki kemampuan untuk menempuh proses pelaporan.

Selain persoalan ekonomi, tekanan sosial dan rasa malu juga kerap membuat keluarga korban memilih untuk tidak melanjutkan perkara. Dalam situasi seperti ini, penyelesaian secara kekeluargaan sering kali dianggap sebagai jalan keluar yang paling mudah, meskipun berisiko mengabaikan hak korban dan pertanggungjawaban pelaku.

Sebagai organisasi yang mendampingi perempuan, Suluh Perempuan Flores Timur berupaya mencari berbagai cara agar korban dapat mengakses proses pelaporan. Patrisia menyebut, pihaknya terus mendorong pemerintah menyediakan kemudahan, termasuk akses transportasi bagi korban yang mengalami kesulitan menjangkau kantor kepolisian.

“Kita mengupayakan bagaimana pemerintah bisa memberikan akses yang memudahkan bagi korban untuk melakukan proses pelaporan. Lalu yang berikut, kita juga mengupayakan agar pihak korban bisa mengakses transportasi. Sebagai pendamping kita sering menempuh berbagai macam cara untuk mencari kemudahan proses pelaporan.”

Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah minimnya fasilitas pendampingan dan pemulihan korban. Patrisia mengungkapkan, Flores Timur belum memiliki akses terhadap psikolog maupun rumah aman yang disediakan pemerintah untuk korban kekerasan seksual.

Sementara itu, pendampingan hukum selama ini lebih banyak dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan jaringan aktivis perempuan. Mereka mendampingi korban sejak proses pelaporan hingga perkara dibawa ke pengadilan. Di sisi lain, biaya visum yang tidak gratis kembali menjadi penghalang bagi korban untuk mendapatkan layanan medis.

Bagi Patrisia, ketersediaan layanan hukum, medis, dan psikologis saja belum cukup. Orang-orang yang terlibat dalam proses penanganan dan pendampingan kasus juga harus memiliki perspektif gender. Sebab, tidak sedikit korban yang justru mengalami pengalaman menyakitkan kembali ketika berhadapan dengan prosedur pemeriksaan.

Ia menceritakan pengalaman pendampingan ketika korban menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam proses tersebut, pertanyaan yang diajukan terkadang justru menyudutkan korban, seolah-olah cara berpakaian atau respons korban saat kejadian dapat dijadikan ukuran untuk membenarkan atau menyangkal terjadinya kekerasan seksual.

“Karena ada sekian pengalaman ketika kita mendampingi korban di ruang BAP, korban menjadi korban dua kali karena ada sekian banyak pertanyaan prosedural yang menyudutkan korban, semisal kemarin pakai baju warna apa? Kenapa kamu tidak berteriak? Seolah-olah pakaian, posisi korban, waktu membenarkan terjadinya kejahatan seksual.”

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual masih membutuhkan perubahan cara pandang. Korban seharusnya mendapatkan ruang aman untuk menyampaikan pengalaman dan memperoleh perlindungan, bukan justru dibebani pertanyaan yang berpotensi menimbulkan rasa bersalah atau memperkuat stigma.

Patriarki dan Kekuasaan yang Membungkam Perempuan

Di luar hambatan ekonomi dan layanan, Patrisia melihat budaya patriarki masih mengakar kuat di NTT. Cara pandang yang menempatkan kehormatan keluarga atau kelompok di atas keselamatan dan hak individu menjadi salah satu persoalan yang terus membebani perempuan korban kekerasan.

Pertanyaan seperti mengapa korban harus melapor atau tuntutan agar keluarga menjaga nama baik merupakan contoh bagaimana tekanan sosial dapat membuat korban semakin sulit mendapatkan keadilan.

“Budaya patriarki di NTT masih kuat mengakar dan kokoh di berbagai lapisan masyarakat, sehingga melelahkan aktivis, pendamping dan juga korban,” ungkap Patrisia.

Poster “Hari Aksi Nasional: Dari Rumah Persaudaraan (Frat House) hingga Gedung Putih — Hentikan Kekerasan Seksual” yang diselenggarakan pada 8 Oktober 2026 di New York dan berbagai lokasi lainnya. Sumber: www.contrariannews.org

Menurutnya, stigma tersebut memperlihatkan bagaimana kehormatan keluarga dan adat terkadang ditempatkan lebih tinggi dibandingkan keselamatan serta hak asasi manusia seseorang, terutama perempuan dan anak.

Padahal, penyelesaian kasus kekerasan seksual tidak seharusnya dikorbankan demi menjaga nama baik keluarga, kelompok, ataupun institusi tertentu. Ketika pelaku tidak diproses secara hukum dan tidak dimintai pertanggungjawaban, situasi tersebut justru membuka ruang bagi berulangnya kekerasan.

Patrisia juga mengingatkan bahwa persoalan penyalahgunaan relasi kuasa tidak dapat dilepaskan dari kerentanan ekonomi perempuan muda. Kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling bawah menghadapi risiko lebih besar ketika berhadapan dengan tawaran pekerjaan atau janji kehidupan yang lebih baik.

Dalam situasi sulitnya lapangan pekerjaan dan kebutuhan ekonomi keluarga yang terus mendesak, perempuan dapat berada dalam posisi yang serba sulit. Mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sebenarnya tidak setara karena keterbatasan kondisi hidup.

“Kemiskinan dan sulitnya mengakses lapangan pekerjaan membuat orang akhirnya memilih jalan sulit hanya sekadar untuk bisa memenuhi tuntutan ekonomi keluarga.”

Persoalan ini menjadi penting untuk diperhatikan dalam dugaan kasus Bupati Kupang. Berdasarkan siaran pers Komnas Perempuan, korban diduga dibawa ke rumah jabatan Bupati Kupang oleh seorang saksi dengan iming-iming akan diberi pekerjaan. Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026.

Semntara itu, Komnas Perempuan menyatakan bahwa dugaan perkosaan tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai tindak kekerasan seksual individual. Lembaga ini menempatkannya dalam konteks ketimpangan relasi kuasa, termasuk dugaan penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara.

“Iming-iming pekerjaan terhadap perempuan muda menunjukkan bagaimana pelaku membaca kerentanan ekonomi perempuan yang kemudian dijadikan alat penguasaan dan eksploitasi,” demikian penilaian Komnas Perempuan.

Korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026. Laporan tercatat dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Hingga siaran pers tersebut diterbitkan, perkara masih berada dalam tahap penyelidikan.

Komnas Perempuan mengecam dugaan tindak kekerasan seksual tersebut dan mendesak agar korban segera memperoleh perlindungan serta pemulihan yang berkelanjutan. Lembaga ini juga meminta Gubernur NTT mengambil alih tanggung jawab perlindungan dan pendampingan korban beserta keluarganya, bersama UPTD PPA Provinsi NTT dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalam penegakan hukum, Komnas Perempuan mendorong kepolisian mengusut perkara secara transparan dan akuntabel dengan menerapkan pasal-pasal berlapis dari UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), KUHP, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sesuai hasil penyidikan dan pembuktian. Komnas Perempuan juga mengingatkan adanya pemberatan pidana sepertiga apabila tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh pejabat publik sebagaimana diatur dalam UU TPKS. ***

Sukir Anggraeni