Dari Indonesia hingga Eropa, Gelombang Protes Menuntut Pemerintah Bertanggung Jawab

Gelombang demonstrasi mewarnai berbagai negara, dari Indonesia hingga sejumlah wilayah Eropa. Di Indonesia, mahasiswa, aktivis lingkungan, dan masyarakat sipil turun ke jalan bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, di Eropa, demonstrasi dipicu akumulasi persoalan pendidikan, mahalnya biaya hidup, krisis perumahan, buruknya layanan publik, hingga dugaan korupsi yang melibatkan pemerintah.

Meski berlangsung dalam konteks politik dan sosial yang berbeda, rangkaian aksi tersebut memperlihatkan satu persoalan yang sama: meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan tuntutan agar penguasa bertanggung jawab atas kondisi yang dihadapi warga.

Demonstrasi Dua Tahun Prabowo-Gibran di Berbagai Daerah

Sejumlah aksi demonstrasi digelar di berbagai daerah di Indonesia pada Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Di Jakarta, aktivis Greenpeace membentangkan spanduk berukuran besar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk mendesak pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatra. Aksi Greenpeace pada Selasa pagi itu disusul demonstrasi mahasiswa yang melibatkan elemen mahasiswa dan masyarakat sipil di kawasan Tugu Tani, Jakarta.

Demonstrasi mahasiswa juga berlangsung serentak di sejumlah kota lain, seperti Bandung dan Yogyakarta. Aksi di depan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bahkan sempat memanas hingga berujung ricuh.

Aksi yang melibatkan mahasiswa, aktivis lingkungan, dan berbagai elemen masyarakat tersebut membawa beragam tuntutan. Mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis iklim, mahalnya biaya hidup, pemberantasan korupsi, hingga evaluasi kebijakan pemerintah.

Di tengah penyampaian aspirasi tersebut, enam aktivis Greenpeace yang sempat dibawa ke Polda Metro Jaya akhirnya dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar delapan jam.

Di luar Indonesia, ketidakpuasan terhadap persoalan ekonomi dan layanan publik juga mendorong masyarakat turun ke jalan. Salah satu gelombang protes yang mendapat perhatian besar terjadi di Prancis, ketika persoalan pendidikan berkembang menjadi demonstrasi yang lebih luas dan berujung kerusuhan.

Dari Krisis Pendidikan, Prancis Diguncang Kerusuhan

Demo besar di Prancis yang awalnya dipicu persoalan pendidikan berkembang menjadi gelombang protes nasional terkait mahalnya biaya hidup dan buruknya layanan publik.

Aksi yang berlangsung sejak 17 Oktober 2026 itu berujung pada kerusuhan, penjarahan toko, hingga pembakaran gedung balai kota di Limoges.

Pemerintah Prancis menyebut lebih dari 3.000 toko dijarah atau mengalami kerusakan setelah demonstrasi besar mulai pecah. Ribuan orang ditangkap sebagai buntut bentrokan antara kelompok demonstran dan polisi yang terjadi di sejumlah kota.

Kerusuhan tersebut menambah tekanan terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron, di tengah persoalan keuangan negara dan perdebatan mengenai pemangkasan anggaran.

Meski situasi di jalanan mulai berangsur kondusif pada Senin (19/10/2026), pemerintah masih menghadapi tuntutan untuk memperbaiki layanan publik, mengatasi kenaikan biaya hidup, dan memberikan bantuan kepada pelaku usaha yang terdampak.

Kekurangan guru dan buruknya fasilitas sekolah

Akar demonstrasi di Prancis berkaitan dengan persoalan pendidikan. Gerakan protes bermula pada September 2026, ketika para pelajar sekolah menengah menggelar aksi di kawasan pinggiran utara Paris. Mereka mempersoalkan kekurangan guru, ruang kelas yang terlalu padat, serta kondisi fasilitas sekolah yang dinilai tidak memadai.

Aksi yang awalnya berfokus pada persoalan sekolah kemudian berkembang menjadi gerakan yang menyuarakan masalah sosial dan ekonomi yang lebih luas. Mahalnya biaya hidup, kekhawatiran terhadap pemangkasan anggaran, serta kualitas pelayanan publik ikut memperbesar dukungan terhadap demonstrasi.

Pemerintah Prancis telah berjanji mengerahkan sekitar 3.000 guru berkualifikasi yang belum mulai bertugas untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar. Namun, pemerintah belum menjanjikan peningkatan anggaran sekolah secara substansial.

Keterbatasan tersebut membuat persoalan pendidikan tetap menjadi salah satu sumber ketidakpuasan, terutama di kalangan anak muda yang merasa akses terhadap pendidikan berkualitas semakin sulit.

Kenaikan biaya hidup dan harga kebutuhan sehari-hari

Salah satu penyebab utama demonstrasi di Prancis adalah meningkatnya tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Harga makanan, energi, transportasi, dan berbagai kebutuhan sehari-hari terus meningkat, sementara kenaikan pendapatan tidak selalu mampu mengimbangi biaya hidup.

Persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Prancis. Data Eurostat yang dikutip Al Jazeera menunjukkan harga barang dan jasa di Prancis meningkat sekitar 59 persen sejak 2000. Kenaikan harga juga terjadi di sejumlah negara Eropa lainnya, termasuk Italia, Spanyol, dan Portugal.

Tekanan ekonomi semakin terasa setelah lonjakan inflasi pada 2022, ketika harga energi meningkat tajam menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Kondisi tersebut membuat banyak rumah tangga masih menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun laju inflasi kemudian melambat.

Pemerintah Prancis sendiri memiliki ruang fiskal terbatas untuk memberikan bantuan dalam skala besar karena kondisi keuangan negara yang tertekan.

Sebelumnya, menurut Reuters, Senin (19/10/2026), pemerintah telah meningkatkan belanja darurat untuk membantu sejumlah sektor, seperti petani, nelayan, dan perusahaan angkutan, menghadapi kenaikan biaya bahan bakar. Namun, kebijakan tersebut belum menyelesaikan keresahan masyarakat secara menyeluruh.

Penolakan terhadap pemangkasan anggaran dan buruknya layanan publik

Persoalan lain yang memicu demonstrasi adalah rencana efisiensi anggaran pemerintah di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik.

Pemerintah berupaya mengendalikan pengeluaran negara, tetapi langkah tersebut menghadapi penolakan karena dikhawatirkan berdampak pada pendidikan dan layanan dasar lainnya.

Pemerintahan yang dipimpin Macron menghadapi parlemen yang terpecah dan kesulitan mendapatkan dukungan untuk meloloskan anggaran 2027. Pemerintah harus mencari kompromi dengan partai-partai oposisi agar rencana penghematan dapat berjalan.

Albania, Italia, Belgia, dan Portugal Menghadapi Gelombang Protes

Gelombang demonstrasi akibat mahalnya biaya hidup, krisis perumahan, buruknya layanan publik, hingga tuduhan korupsi melanda sejumlah negara Eropa. Bukan hanya Prancis, kerusuhan dan aksi protes juga terjadi di Albania, Italia, dan Belgia, sementara Portugal diguncang demonstrasi besar terkait tekanan ekonomi dan perumahan.

Gelombang aksi tersebut memperlihatkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Namun, tingkat kekerasan di setiap negara berbeda. Bentrokan dengan aparat dan penjarahan dilaporkan terjadi di Albania, Italia, serta Belgia, sedangkan demonstrasi di Portugal yang dilaporkan dalam pemberitaan berlangsung secara damai.

Albania: Demonstrasi antikorupsi berujung bentrokan

Perdana Menteri Albania Edi Rama menghadapi tekanan besar setelah demonstrasi yang dipimpin mahasiswa berlangsung selama enam hari berturut-turut. Para demonstran menuntut pengunduran dirinya, dipicu kemarahan atas dugaan korupsi pemerintah, minimnya lapangan kerja, dan buruknya standar pendidikan.

Aksi di ibu kota Tirana dan sejumlah kota lain berubah menjadi bentrokan. Demonstran membakar gedung pemerintah dan bank, memecahkan kaca pertokoan, serta mencabut batu paving untuk dilemparkan ke arah polisi.

Pada Minggu (18/10/2026), ribuan orang kembali berkumpul di depan Kementerian Pendidikan dan melemparkan batu kepada aparat yang membalas dengan gas air mata, meriam air, dan peluru karet.

Rama menolak desakan mundur dan menegaskan bahwa demonstrasi tersebut bukan ancaman bagi pemerintahannya, melainkan bagi ambisi Albania bergabung dengan Uni Eropa (UE).

“Yang sedang ditantang bukan saya, bukan pemerintah, bukan mayoritas pemerintah atau partai pemenang pemilu, melainkan sebuah jalan dan sebuah misi,” kata Rama dalam siaran langsung melalui Facebook, seperti dikutip Reuters.

Komisi Eropa mengecam kekerasan di Tirana dan kota-kota lain, tetapi tetap mendukung hak masyarakat untuk berunjuk rasa secara damai. Menurut kepolisian, sebanyak 388 orang telah dikenai dakwaan pidana terkait demonstrasi tersebut, sementara puluhan polisi dan demonstran dilaporkan terluka. Albania sendiri menargetkan keanggotaan UE pada 2030.

Italia: Polisi menghadapi demonstran, toko dijarah

Kerusuhan juga terjadi di Italia ketika demonstrasi menentang mahalnya biaya hidup dan buruknya layanan publik meluas ke sejumlah kota. Pada Minggu, polisi di Milan bentrok dengan demonstran yang melempar batu, memecahkan kaca toko, dan membakar tempat sampah di sekitar Piazza Duomo, kawasan pusat kota.

Aparat antihuru-hara menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. Sejumlah sumber yang mengetahui penyelidikan mengatakan kepada Reuters bahwa lebih dari 60 demonstran dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sehari sebelumnya, bentrokan serupa terjadi di Milan, Bologna, Brescia, Bergamo, dan Turin, dengan 28 orang ditangkap.

Peristiwa tersebut mengingatkan pada kerusuhan di negara tetangga, Prancis, ketika ratusan ribu orang turun ke jalan untuk memprotes kenaikan biaya hidup dan penurunan kualitas layanan publik. Aksi di Italia menjadi bagian dari gelombang demonstrasi yang menyoroti tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Eropa.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengecam aksi kekerasan tersebut. Pemerintahannya menjadwalkan pertemuan pada Senin untuk membahas langkah penanganan situasi, di tengah persiapan menghadapi pemilu tahun depan.

Belgia: Demonstrasi biaya hidup berubah ricuh

Di Belgia, demonstrasi menentang biaya hidup juga berujung bentrokan antara massa dan polisi. Aksi berlangsung di Brussel dan Liege pada Sabtu (17/10/2026), ketika aparat menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kelompok demonstran.

Di kawasan Bourse, Brussel, polisi menembakkan gas air mata setelah sejumlah anak muda melemparkan botol dan benda lainnya ke arah petugas.

Menteri Dalam Negeri Belgia Bernard Quintin mengecam keras kekerasan tersebut. “Ini bukan lagi sekadar demonstrasi,” tulisnya di media sosial pada Sabtu. Ia menyebut kejadian itu sebagai “kekerasan murni yang terorganisasi dan berulang, dengan tujuan mengguncang masyarakat kita,” seraya berjanji mengambil langkah yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban.

Sebelumnya, para pelajar sekolah menengah di Belgia juga menggelar demonstrasi terkait kenaikan biaya pendidikan. Aksi itu berlangsung di tengah protes mahasiswa di Prancis yang menyoroti kekurangan guru, buruknya fasilitas sekolah, serta ruang kelas yang terlalu padat.

Sementara itu, kerusuhan di Prancis turut membahayakan pekerja media. Kru Euronews yang meliput demonstrasi di Paris dilaporkan diserang oleh sekelompok orang yang diduga terlibat dalam penjarahan sebuah supermarket. Koresponden Euronews Estelle Nilsson-Julien mengatakan kameramennya dipukul dan mikrofon mereka berusaha direbut ketika sedang merekam kejadian tersebut.

Portugal: Warga turun ke jalan soal biaya hidup dan perumahan

Berbeda dengan Albania, Italia, dan Belgia, demonstrasi di Portugal yang dilaporkan pada Sabtu berlangsung dengan fokus pada tuntutan ekonomi dan sosial. Serikat pekerja yang berafiliasi dengan konfederasi CGTP bersama kelompok pejuang hak perumahan menggelar aksi di Porto, Coimbra, dan Lisbon untuk menuntut kenaikan upah, pensiun yang lebih baik, serta layanan publik yang memadai.

Aksi tersebut dipicu kenaikan harga kebutuhan pokok, bahan bakar, dan perumahan yang semakin sulit dijangkau. Seorang juru bicara CGTP mengatakan kepada SIC Notícias bahwa kenaikan biaya hidup membuat harga kebutuhan sehari-hari menjadi sangat mahal. Sekretaris Jenderal CGTP Tiago Oliveira juga menyoroti lonjakan harga rumah dan memburuknya kualitas layanan publik.

Di Porto, demonstran berbaris dari Praça da Batalha menuju Praça D. João I. Salah satu pengorganisasi aksi, Pedro Manuel, mengatakan gerakan tersebut didukung warga dari berbagai kelompok dan tidak terikat secara kelembagaan dengan partai politik tertentu. Ia menyebut demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap penyalahgunaan wewenang dan krisis yang berkepanjangan.

Tuntutan perumahan menjadi salah satu fokus utama demonstrasi. Tokoh Blok Kiri Portugal, José Manuel Pureza, mengatakan masyarakat ingin membahas hak atas tempat tinggal yang layak, termasuk kesulitan penyewa menghadapi kenaikan harga sewa dan keluarga yang semakin terbebani cicilan rumah. Meski menganggap tuntutan demonstran sebagai persoalan yang sah, Wali Kota Lisbon mengingatkan agar seluruh aksi tetap berlangsung sesuai hukum. (*)

Referensi:

• Tirto, Aksi Demo Dua Tahun Prabowo-Gibran di Berbagai Daerah: https://tirto.id/aksi-demo-dua-tahun-prabowo-gibran-di-berbagai-daerah-hD6e 

• Tirto, Penyebab Demo di Prancis, Pemicu Kerusuhan, dan Situasi Terkini: https://tirto.id/penyebab-demo-di-prancis-pemicu-kerusuhan-dan-situasi-terkini-hD3o 
• CNBC Indonesia, Bukan Hanya Prancis, 4 Negara Eropa Ini Juga Chaos Dihantam Kerusuhan: https://www.cnbcindonesia.com/news/20261019074359-4-777306/bukan-hanya-prancis-4-negara-eropa-ini-juga-chaos-dihantam-kerusuhan