Aliansi Pemuda Progresif Flores Timur Menggelar Aksi

Sejumlah mahasiswa dan pemuda dari berbagai organisasi yang bergabung dalam Aliansi Pemuda Progresif Flores Timur (PP-Flotim), menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Flores Timur, pada Rabu (15/7/2020).

Aksi demonstrasi yang mengusung perjuangan “Mengawal Kinerja Kerja Pemda Flotim” membawa aspirasi rakyat dan sejumlah kritik terhadap Pemerintah Kabupaten maupun DPRD Kabupaten Flores Timur. Massa aksi bergerak dari Pasar Senja, Lebao, Kelurahan Pukentobi Wangibao, menuju Kantor Bupati Flotim menggunakan mobil pick up dan sepeda motor. Setelah melakukan orasi di depan kantor Bupati Flores Timur mereka beralih ke kantor DPRD Flotim untuk menyalurkan aspirasi mereka.

Paskalis Boleng selaku Koordinator Lapangan dalam orasinya mengatakan, “Aliansi  Pemuda Progresif Flores Timur (PP-Flotim) ini diikuti oleh 4 (empat) organisasi, yakni Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten Flores Timur, Gerakan Intelektual Muda Indonesia Timur (GIMIT) Cabang Flores Timur, Pembaharu Flores Timur dan Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API Kartini) Flores Timur.”

Paskalis Boleng menegaskan bahwa Pemda Kabupaten Flores Timur di bawah kepemimpinan Bupati Anton Hadjon dan Wakil Bupati Agustinus Payong Boli, telah cenderung keluar dari visi dan misi yang sesungguhnya. Ketika munculnya wabah Virus corona, pemkab Flores Timur mengucurkan dana 14 Miliar untuk penanganan covid, namun kenyataan saat ini, belum berdampak pada masyarakat Flotim. Malah di tengah situasi seperti ini, wakil bupati membangun pencitraan di media sosial.

Lebih jauh dalam orasi yang dibawakan  oleh Patricia Lama Bahi yang adalah aktivis API Kartini mewakili PP-Flotim menyentil persoalan masyarakat yang hingga saat ini tidak tuntas dipecahkan.

“Flotim hari ini tidak sedang baik-baik saja. Itu yang perlu dicatat di dalam otaknya  pemerintah daerah Flores Timur, Hingga persoalan-persoalan di bawah mesti dibicarakan  di gedung-gedung. Republik ini miliknya  kaum ojek, republik ini miliknya petani, republik ini miliknya kaum miskin, republik ini miliknya nelayan dan republik ini miliknya supir-supir angkot. Jadi pemerintah tidak punya hak memperkosa apalagi menjarah hak-haknya rakyat. Selama rakyat ini tidak ada pemerintah tidak akan ada apa-apanya. Hari ini petani masih mengeluh tentang harga kopra, itu artinya apa sudah pemerintah lakukan untuk masyarakat” ungkap Lama Bahi dalam orasinya.

Lama Bahi menilai bahwa pemerintah telah gagal dan tidak menyentuh persoalan masyarakat.

“Hari ini ketika ada mayat buruh migran itu artinya pemerintah gagal. Pemerintah hari ini gagal total karena tidak pernah menyentuh persoalan masyarakat. Republik ini dibangun atas dasar air mata, darah dan keringat. Itu yang perlu pemerintah catat. Pemerintah kita terlalu lebay, dikritik sedikit langsung lapor, di mana demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” ungkap aktivis API Kartini dalam orasinya di depan kantor Bupati Flotim.

Ketua pembina Gerakan Intelek Muda Indonesia Timur mempertanyakan dana 14 miliar untuk menuntaskan Covid-19 dan meminta trasparansi penggunaan anggaran. Ia menyampaikan bahwa saat ini sistem feodalistik sedang digawangi oleh kedua tokoh di Flores Timur ini.

Ada pun tuntutan aliansi PP-Flotim adalah: 1) Selamatkan kaum Tani Flores Timur, dengan menaikan harga komoditi, dan selamatkan kaum nelayan Flores Timur; 2) Berikan kesejahteraan pada Guru Honor dan Tenaga Medis Flores Timur; 3) Transparasikan dana APBD 14 Miliar untuk penanganan Covid-19 dan dana bantuan kepada mahasiswa yang terdampak pandemi; 4) Tuntaskan janji kampanye paket BREUN  terkait infrastruktur jalan, air bersih dan selamatkan pemuda Flores Timur; 5) Tolak tambang dan Pabrik semen di Manggarai Timur; 6) Gratiskan biaya pendidikan di tengan pandemi; 7) Berikan jaminan keselamatan bagi buruh Migran Flores Timur; 8) Hentikan perampasan dan monopoli tanah, serta jalankan reforma agraria sejti dan bangun industri nasional; 9) Gratiskan Biaya rapid tes; 10) Kembalikan anggaran dana desa dan dana alokasi dana desa; 11) Tolak Omnibus Law; dan 12) Sahkan RUU P-KS.***