KASBI: Marsinah Layak Jadi Pahlawan, Tapi Jangan Disandingkan dengan Soeharto

Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menegaskan bahwa pengangkatan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional merupakan bentuk kewajiban negara atas dedikasi dan keberanian seorang buruh perempuan yang berjuang membela hak-hak buruh hingga mengorbankan nyawanya.

Ketua Umum KASBI, Sunarno, menyatakan bahwa keputusan pemerintah ini merupakan pengakuan terhadap perjuangan buruh perempuan yang selama ini sering diabaikan dalam sejarah resmi bangsa. “Marsinah telah memberikan teladan tentang keberanian, kejujuran, dan keteguhan dalam memperjuangkan keadilan bagi kaum buruh,” ujar Sunarno.

Namun, KASBI menyayangkan langkah pemerintah yang menetapkan pengangkatan Marsinah bersamaan dengan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto, yang dikenal sebagai pemimpin diktator Orde Baru.

Menurut Sunarno, keputusan itu mencederai nalar kritis dan ingatan kolektif rakyat atas sejarah panjang perjuangan demokrasi di Indonesia. “Mengangkat Soeharto—yang berkuasa selama 32 tahun diwarnai praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta tindakan represif—sebagai pahlawan, merupakan bentuk pelecehan terhadap sejarah dan pengkhianatan terhadap semangat Reformasi 1998,” tegasnya.

Marsinah, seorang buruh pabrik arloji di Sidoarjo, Jawa Timur, diculik, disiksa, dan dibunuh secara keji oleh kaki tangan Orde Baru pada tahun 1993 karena dianggap sebagai provokator dalam aksi mogok kerja menuntut hak-hak normatif buruh. Hingga kini, kasus pembunuhannya belum pernah terungkap secara tuntas.

KASBI menegaskan, perjuangan panjang kaum buruh menuntut pengakuan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional tidak seharusnya menjadi alat kompromi untuk “mencuci” dosa sejarah penguasa otoriter. “Kami, kaum buruh, tidak menolak penghargaan bagi Marsinah. Tapi kami menolak keras jika pengangkatan itu harus disandingkan dengan Soeharto,” kata Sunarno.

Bagi KASBI dan seluruh elemen gerakan buruh, Marsinah sudah lama menjadi pahlawan di hati rakyat pekerja. Ia adalah simbol keberanian perempuan dalam memperjuangkan martabat kaum buruh dan melawan ketidakadilan.

“Reformasi 1998 adalah bentuk perlawanan rakyat terhadap rezim diktator yang korup dan tangan berlumuran darah. Sejarah tidak boleh disamakan antara korban dan pelaku,” tutup Sunarno.(*)

Humaira