PAUD Cendrawasih dan Kerja Sunyi Mendampingi Penyintas

“Daripada capek memajukan sekolah orang, kenapa tidak bikin sekolah sendiri?”

Kalimat itu menjadi titik awal lahirnya PAUD Cendrawasih di Pontianak Timur. Bukan dari modal besar, bukan pula dari bangunan megah. Sekolah itu justru tumbuh dari rumah bekas banjir yang lama tak ditempati, dari kegelisahan dua sahabat lama yang merasa visi mereka tentang pendidikan tidak lagi sejalan dengan tempat mereka mengajar sebelumnya.

Rani Aryani—akrab dipanggil Rani—masih mengingat betul masa-masa awal itu. Bersama sahabatnya, Yanti, ia sempat diminta membantu mengajar sekaligus merapikan administrasi sebuah sekolah. Namun di tengah perjalanan, mereka merasa tidak cocok dengan pola pengelolaan yang dijalankan.

“Kita punya visi bagaimana sekolah itu bisa berjalan efektif dan efisien. Tapi ternyata nggak klop. Akhirnya saya bilang sama Yanti, yaudah kita keluar aja,” tutur Rani.

Mereka lalu memutuskan membangun sekolah sendiri. Sebuah keputusan yang terdengar nekat, mengingat semuanya dimulai nyaris tanpa fasilitas memadai.

Rumah milik Yanti di kawasan Saigon, Pontianak Timur, yang lama kosong setelah banjir besar, akhirnya dipilih menjadi lokasi sekolah sekaligus sekretariat organisasi Suluh Perempuan Kota Pontianak.

“Kondisi rumahnya lumayan parah waktu itu. Tapi Yanti bilang, yaudah kita pakai aja rumah ini,” kata Rani.

Mereka mulai berbenah sedikit demi sedikit pada 2022, sambil membuka penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2022–2023.

Mencari Nama yang Tidak Membatasi

Nama “Cendrawasih” dipilih karena Rani dan kawan-kawannya ingin nama sekolah yang mudah diingat, tetapi tidak mengidentikkan diri dengan kelompok tertentu.

“Di lingkungan Saigon itu kebanyakan TK berbasis Islam. Nama-namanya identik dengan diksi Islam. Kalau nama bunga juga sudah banyak dipakai,” ujarnya.

Mereka sempat mempertimbangkan nama burung Enggang, tetapi akhirnya memilih Cendrawasih karena terasa lebih akrab di telinga warga Pontianak.

“Alhamdulillah memang cepat dikenal orang,” katanya.

Di balik sekolah itu, ada jaringan pertemanan panjang yang sudah terbangun sejak masa kuliah. Rani dan Yanti adalah sahabat sejak mahasiswa. Aktivisme sosial juga menjadi ruang yang mempertemukan mereka.

“Kita dulu magang di lembaga yang sama, aktivitas sosialnya juga mirip-mirip,” kata Rani.

Setelah menikah, Rani sempat pindah ke Aceh, sementara Yanti tetap tinggal di Pontianak dan aktif di PKK serta posyandu. Pertemanan itu kemudian kembali bertemu dalam bentuk kerja kolektif: membangun sekolah sekaligus mengelola Lembaga Suluh Perempuan.

Sekolah untuk Anak Korban Kekerasan

Bagi Rani, Cendrawasih bukan sekadar PAUD biasa. Ada kegelisahan yang lebih besar di balik pendiriannya: soal anak-anak korban kekerasan dan anak berkebutuhan khusus yang sering kali kesulitan mendapatkan ruang aman.

“Itu salah satu alasan pentingnya Cendrawasih dibangun,” ujarnya. “Supaya anak-anak korban kekerasan tetap bisa mengenyam pendidikan usia dini.”

Di Pontianak Timur, wilayah tempat sekolah itu berdiri, kasus kekerasan terhadap perempuan tergolong tinggi. Kawasan ini juga disebut sebagai wilayah rawan narkoba dengan mayoritas masyarakat bekerja di sektor informal.

“Pontianak Timur ini tingkat kekerasan terhadap perempuannya lumayan tinggi,” kata Rani.

Sejak awal berdiri, PAUD Cendrawasih selalu menerima anak berkebutuhan khusus. Bahkan, menurut Rani, hampir setiap tahun selalu ada “anak istimewa” yang belajar di sana.

“Kita nggak pernah nolak. Latar belakang apa pun, kemampuannya seperti apa, kita terima aja.”

Tahun ajaran ini, ada tiga anak berkebutuhan khusus yang masih belajar di sana.

Selain itu, beberapa anak korban kekerasan rumah tangga juga menjadi murid di PAUD tersebut. Bagi Rani, yang terpenting adalah memastikan mereka punya tempat aman untuk tumbuh.

Bertahan dengan SPP Rp50 Ribu

Jika dilihat dari luar, Cendrawasih mungkin tampak seperti sekolah kecil biasa. Namun di balik operasional hariannya, ada perjuangan panjang soal biaya.

Saat pertama berdiri, jumlah murid hanya tujuh orang, termasuk anak Rani sendiri. Kini jumlah siswa yang tercatat di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) mencapai 19 anak.

Meski jumlah murid bertambah, biaya SPP hampir tidak berubah sejak awal.

“SPP pertama kali itu Rp50 ribu sebulan. Sampai sekarang masih segitu,” kata Rani.

Mereka sengaja tidak menaikkan biaya karena mayoritas keluarga murid berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.

“Kalau dinaikkan, nanti yang menengah bawah nggak mampu,” ujarnya.

Bahkan, tidak semua orang tua mampu membayar rutin setiap bulan. Namun pihak sekolah memilih tidak menekan wali murid.

“Ada yang nyicil, ada yang baru lunas setelah lulus. Tapi nggak mungkin juga kita tekan.”

Untuk menutup biaya operasional, mereka membuka donasi sukarela dari jaringan pertemanan dan para ibu rumah tangga.

“Ada yang bantu Rp30 ribu, Rp50 ribu sebulan. Kita terima semua,” kata Rani sambil tertawa kecil ketika mengingat seorang donatur yang sempat heran dengan nominal sekecil itu.

Dana tersebut digunakan untuk operasional sekolah dan membantu orang tua murid yang benar-benar tidak mampu.

Honor guru pun sangat minim. Pada masa awal, mereka bahkan menyebutnya bukan gaji, melainkan “pengganti transport”.

“Kita nggak enak nyebut itu honor guru. Masak cuma Rp200 ribu.”

Administrasi, Misinformasi, dan Jalan Panjang Mengurus Izin

Di tengah keterbatasan, Rani juga harus bergelut dengan administrasi sekolah yang rumit. Ia mengurus operator sekolah sendiri, sementara Yanti menjabat kepala sekolah sekaligus Sekretaris Suluh Perempuan Kota Pontianak.

Ada pula cerita soal kesalahpahaman informasi ketika mengurus izin sekolah.

Selama ini Rani mendapat informasi bahwa sekolah baru bisa diajukan pendiriannya setelah berjalan dua tahun. Karena itulah PAUD Cendrawasih baru diajukan ke Dinas Pendidikan pada tahun ajaran 2024–2025.

Namun ketika datang ke dinas, ia justru terkejut.

“Kata petugas, ‘Bu, sekolah itu tiga bulan berjalan dan sudah ada murid sebenarnya sudah bisa diajukan.’ Saya langsung istighfar,” kenangnya sambil tertawa.

Meski begitu, proses pengurusan izin berjalan lancar tanpa pungutan liar seperti yang sering diceritakan orang.

“Sampai urusan izin, alhamdulillah nggak ada keluar uang spesial.”

Pengalaman itu berbeda dengan cerita sekolah lamanya yang disebut beberapa kali harus menyiapkan amplop saat mengurus izin.

Kerja Advokasi yang Tidak Berhenti di Pelaporan

Di luar mengelola PAUD, Rani dan kawan-kawan Suluh Perempuan juga aktif mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sebagian besar kasus datang melalui jaringan PKK dan layanan pendampingan di tingkat kelurahan.

“Kalau ada pengaduan, biasanya Yanti langsung sharing ke Suluh,” kata Rani.

Berbeda dengan pendampingan formal yang sering berhenti di tahap pelaporan, Suluh Perempuan memilih tetap mendampingi korban hingga proses pengadilan selesai—bahkan setelahnya.

“Ada anak korban yang sampai hari ini masih kita carikan sekolah supaya nggak dibully di tempat lama,” ujarnya.

Dalam urusan litigasi, mereka bekerja sama dengan PBH Peran (Perempuan dan Anak). Rani sendiri punya pengalaman panjang sebagai paralegal sejak masa kuliah.

“Kalau korban itu sudah jadi korban, masa masih dimintai biaya operasional lagi? Nggak sampai hati,” katanya.

Karena itulah banyak orang heran bagaimana Suluh Perempuan bisa terus mendampingi korban tanpa sumber dana besar.

“Kita ngalir aja sih,” jawabnya sederhana.

Mimpi tentang Generasi Baru Suluh Perempuan

Di tengah segala keterbatasan, Rani masih menyimpan harapan besar untuk Suluh Perempuan dan PAUD Cendrawasih. Ia ingin lebih banyak anak muda terlibat dalam gerakan perempuan dan pendampingan korban kekerasan.

“Suluh Perempuan yang sekarang kebanyakan generasi milenial,” katanya. “Ke depan saya pengen menjaring kader-kader baru, Gen Z atau yang lebih muda.”

Ia juga berharap suatu hari nanti Suluh Perempuan memiliki SOP penanganan korban yang lebih sistematis, sekaligus riset yang lebih kuat tentang kekerasan terhadap perempuan di Pontianak.[]

Sukir Anggraeni