Giliran Genzi Filipina Turun Aksi, Tuntut Hentikan Korupsi Proyek Banjir

Kelakuan pejabat di banyak negara ternyata sama saja, setelah pejabat Indonesia dan Nepal diamuk rakyatnya sendiri karena hidup mewah di tengah kesulitan hidup mayoritas rakyat, kini giliran generasi muda Filipina aksi turun ke jalan menentang indikasi korupsi yang dilakukan pejabat negaranya.

Merangkum beberapa laporan media internasional dan lokal yang meliput aksi 21 September 2025 di Filipina, puluhan ribu warga Filipina, mayoritas dipelopori generasi muda, turun ke jalan dalam aksi demonstrasi terbesar dekade ini. Aksi bertajuk “Trillion Peso March” atau “Baha sa Luneta: Aksyon na Laban sa Korapsyon” berlangsung di Luneta Park, Manila, dan berbagai titik lain seperti EDSA, People Power Monument, serta Mendiola.

Protes ini dipicu skandal dugaan penyalahgunaan dana publik senilai 545 miliar peso (sekitar US$9,5 miliar) untuk hampir 9.855 proyek pengendalian banjir yang disebut banyak pihak sebagai “proyek hantu”.

Melalui TikTok, Facebook, dan X, generasi muda Filipina meluapkan amarahnya kepada anggota parlemen dan kontraktor yang dituduh mengerjakan proyek “hantu” tapi tak pernah ada wujudnya.

“Kami sudah bosan dengan korupsi yang merugikan rakyat. Banjir datang setiap tahun, tetapi anggaran besar malah hilang entah ke mana,” ujar seorang mahasiswa peserta aksi, mewakili suara generasi Z.

Dalam aksi itu massa menuntut beberapa hal seperti; transparansi penuh atas proyek pengendalian banjir, pertanggungjawaban pejabat yang terlibat dalam dugaan korupsi, dan reformasi tata kelola dana publik agar berpihak pada rakyat.

Aksi juga diwarnai bentrokan massa dengan aparat. Polisi menggunakan water cannon untuk membubarkan massa yang membakar ban sebagai barikade. Beberapa peserta diamankan, sementara sebagian petugas dilaporkan mengalami luka.

Momentum Bersejarah

Aksi tanggal 21 September dipilih karena bertepatan dengan peringatan deklarasi darurat militer oleh Ferdinand Marcos Sr. pada 1972, simbol kelam otoritarianisme di Filipina. Dengan turun ke jalan, generasi Z ingin mengirim pesan bahwa rakyat menolak pengulangan sejarah kelam.

Pemerintah Filipina merespon aksi, melalui Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. mengakui keresahan publik dan akan membentuk komisi khusus untuk mengusut skandal tersebut. Pemerintah menyerukan agar aksi dilakukan secara damai, sementara aparat keamanan tetap disiagakan di ibu kota.(*)

(Dari berbagai sumber)