Perempuan dan Politik, Mengapa Kekuasaan Masih Sulit Diakses Secara Setara?

Oleh Muhammad Adil Adzkia*

Politik merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara konseptual, politik tidak hanya berkaitan dengan upaya memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta perumusan kebijakan yang berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat. Dalam perspektif ilmu politik, kekuasaan menjadi salah satu konsep utama untuk memahami hubungan antara individu, kelompok, dan institusi dalam menentukan arah kehidupan bersama. Namun, distribusi kekuasaan dalam praktik politik tidak selalu berlangsung secara setara. Salah satu persoalan yang terus menjadi perhatian dalam kajian politik adalah ketimpangan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam struktur kekuasaan.

Secara historis, politik kerap dikonstruksikan sebagai ranah maskulin yang identik dengan rasionalitas, ketegasan, kompetisi, dominasi, dan kemampuan mengambil keputusan. Sebaliknya, perempuan sering kali diasosiasikan dengan karakter feminin, seperti kelembutan, emosionalitas, kepatuhan, dan pengorbanan. Konstruksi sosial tersebut menghasilkan pembagian peran berdasarkan gender, yakni laki-laki ditempatkan dalam ranah publik, termasuk politik dan pemerintahan, sedangkan perempuan diarahkan untuk menjalankan peran domestik sebagai istri dan ibu. Pembagian tersebut bukan semata-mata merupakan konsekuensi dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga terbentuk melalui norma sosial, kebudayaan, dan relasi kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat patriarkal.

Konstruksi gender tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Perempuan tidak hanya menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, tetapi juga harus berhadapan dengan standar kepemimpinan yang cenderung mengutamakan karakter maskulin. Dalam situasi demikian, perempuan yang menduduki jabatan politik sering kali dituntut untuk membuktikan kapasitasnya secara lebih intensif dibandingkan laki-laki. Bahkan, perempuan dapat menghadapi penilaian sosial yang kontradiktif ketika menunjukkan ketegasan dan ambisi politik, sebab karakter tersebut kerap dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi sosial terhadap perempuan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ketimpangan gender dalam politik tidak hanya bersumber dari keterbatasan kesempatan formal, tetapi juga dari mekanisme sosial yang menentukan legitimasi seseorang untuk memperoleh dan menjalankan kekuasaan.

Dalam Ensiklopedia Muslimah Reformis, Musdah Mulia menguraikan sejumlah hambatan yang dihadapi perempuan dalam kehidupan politik. Hambatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi, yaitu ideologis dan psikologis, sumber daya manusia, kelembagaan dan struktural, serta budaya politik patriarkal. Keempat dimensi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi politik perempuan tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui pilihan individual, melainkan perlu dipahami sebagai konsekuensi dari struktur sosial dan politik yang belum sepenuhnya menjamin kesetaraan gender.

Pertama, hambatan ideologis dan psikologis berkaitan dengan keberadaan nilai-nilai budaya, norma sosial, serta penafsiran keagamaan yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam kehidupan publik. Dalam masyarakat patriarkal, kepemimpinan sering kali dipahami sebagai atribut yang secara alamiah melekat pada laki-laki, sedangkan perempuan diposisikan sebagai pihak yang seharusnya mengikuti dan mendukung keputusan laki-laki. Internalisasi pandangan tersebut dapat memengaruhi persepsi perempuan terhadap kapasitas dirinya sendiri, sekaligus membentuk penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Dengan demikian, hambatan ideologis tidak hanya beroperasi melalui larangan yang bersifat langsung, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran sosial yang membatasi aspirasi dan kepercayaan diri perempuan untuk memasuki arena politik.

Kedua, hambatan sumber daya manusia berkaitan dengan ketimpangan akses terhadap pendidikan politik, pengalaman organisasi, pengembangan kapasitas kepemimpinan, serta jaringan sosial yang diperlukan untuk berkompetisi dalam kehidupan politik. Sosialisasi gender yang berlangsung sejak dini dapat mengarahkan perempuan untuk lebih berorientasi pada peran domestik daripada keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik. Kondisi tersebut berpotensi membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh pengalaman politik dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kepemimpinan. Oleh sebab itu, rendahnya keterlibatan perempuan tidak dapat serta-merta dipahami sebagai akibat dari keterbatasan kompetensi individual, tetapi harus dikaitkan dengan ketidaksetaraan kesempatan dalam memperoleh pendidikan, pengalaman, dan akses terhadap sumber daya politik.

Ketiga, hambatan kelembagaan dan struktural berkaitan dengan mekanisme institusional yang belum sepenuhnya memberikan kesempatan setara bagi perempuan untuk berpartisipasi dan menduduki posisi strategis. Dalam sistem kepartaian, perempuan dapat menghadapi kendala dalam proses rekrutmen politik, pencalonan legislatif, pendanaan kampanye, penentuan nomor urut, serta akses terhadap jabatan strategis di dalam organisasi partai. Kebijakan afirmasi melalui ketentuan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif merupakan salah satu instrumen untuk memperbaiki ketimpangan tersebut. Akan tetapi, kebijakan afirmasi belum secara otomatis menjamin terciptanya keterwakilan substantif. Pemenuhan kuota secara administratif tidak selalu diikuti oleh penempatan perempuan pada posisi pencalonan yang kompetitif ataupun keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan afirmasi perlu ditunjang oleh reformasi kelembagaan partai politik, transparansi proses rekrutmen, serta penguatan pendidikan politik yang berperspektif gender.

Keempat, hambatan budaya politik patriarkal tercermin dalam praktik politik yang mengidentikkan kekuasaan dengan dominasi dan karakter maskulin. Budaya tersebut dapat ditemukan dalam relasi keluarga, lingkungan sosial, maupun organisasi politik. Ketika laki-laki diposisikan sebagai pemimpin utama keluarga, sedangkan perempuan dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan domestik, pembagian peran tersebut dapat direproduksi dalam kehidupan publik. Akibatnya, perempuan yang memasuki arena politik kerap menghadapi standar penilaian yang berbeda dari laki-laki. Ketegasan perempuan dapat dipersepsikan sebagai sikap agresif, sementara sikap yang sama pada laki-laki justru dianggap sebagai kualitas kepemimpinan. Kondisi ini menegaskan bahwa transformasi politik yang berkeadilan gender tidak cukup dilakukan melalui peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga politik, tetapi juga memerlukan perubahan terhadap budaya dan mekanisme kekuasaan yang diskriminatif.

Persoalan keterlibatan perempuan dalam politik juga memperoleh perhatian penting dalam pemikiran Islam, terutama berkaitan dengan penafsiran terhadap sumber-sumber keagamaan mengenai kepemimpinan. Salah satu ayat yang kerap menjadi dasar perdebatan adalah QS. An-Nisa [4]: 34, khususnya penggunaan istilah qawwamun yang menjelaskan kedudukan dan tanggung jawab laki-laki dalam relasi keluarga. Dalam sejumlah penafsiran, ayat tersebut dipahami sebagai legitimasi bagi dominasi laki-laki, bahkan dijadikan dasar untuk membatasi kepemimpinan perempuan dalam ranah publik. Akan tetapi, pemahaman tersebut mendapat kritik dari sejumlah pemikir Muslim yang menekankan pentingnya analisis kontekstual dan pembacaan kritis terhadap relasi gender dalam penafsiran Al-Qur’an.

Asghar Ali Engineer, melalui pemikiran teologi pembebasannya, mengkritik penafsiran keagamaan yang mempertahankan ketimpangan gender dan membenarkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Dalam perspektif tersebut, istilah qawwamun perlu dipahami dengan mempertimbangkan konteks hubungan suami-istri, tanggung jawab ekonomi, dan kondisi sosial yang melatarbelakangi ayat. Oleh karena itu, ketentuan mengenai relasi dalam rumah tangga tidak dapat secara langsung digeneralisasi sebagai larangan universal terhadap kepemimpinan perempuan dalam ruang publik. Penafsiran terhadap ayat tersebut perlu mempertimbangkan konteks tekstual dan historis, sekaligus memperhatikan prinsip keadilan dan tanggung jawab yang menjadi bagian penting dari etika Islam.

Selain itu, pemahaman terhadap istilah al-dhakar, al-untsa, al-rijal, dan an-nisa juga memerlukan analisis kebahasaan yang cermat. Istilah-istilah tersebut memiliki penggunaan dan konteks yang tidak selalu identik dalam Al-Qur’an. Oleh sebab itu, penafsiran mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dapat dibangun hanya berdasarkan asumsi bahwa setiap penyebutan laki-laki secara otomatis menunjukkan hak kepemimpinan universal. Makna suatu istilah harus dianalisis berdasarkan konteks ayat, struktur bahasa, dan keseluruhan pesan yang disampaikan. Dengan pendekatan tersebut, pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan dapat ditempatkan dalam kerangka penafsiran yang lebih komprehensif, tanpa mengabaikan kompleksitas sumber-sumber keagamaan.

Perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan juga berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah mengenai suatu kaum yang menyerahkan urusan pemerintahan kepada perempuan. Hadis tersebut sering digunakan sebagai argumentasi untuk membatasi keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan politik. Fatima Mernissi, dalam kajiannya mengenai perempuan dalam tradisi Islam, mengembangkan pendekatan historis dan kritis terhadap penggunaan hadis tersebut. Ia menyoroti konteks kemunculan hadis dalam situasi konflik politik pada masa awal Islam, khususnya Perang Jamal yang melibatkan Aisyah. Analisis tersebut menggarisbawahi pentingnya menelaah hubungan antara periwayatan hadis, konteks historis, dan penggunaannya dalam membangun legitimasi politik. Meskipun demikian, kritik historis terhadap penggunaan hadis perlu dibedakan dari penetapan status autentisitasnya menurut metodologi ilmu hadis. Dengan demikian, pembahasan mengenai hadis tersebut memerlukan kajian yang mempertimbangkan aspek sanad, matan, konteks periwayatan, dan penafsiran para ulama.

Landasan lain yang relevan dalam membahas partisipasi politik perempuan terdapat dalam QS. At-Taubah [9]: 71. Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan beriman merupakan penolong satu sama lain serta bersama-sama melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar. Kandungan ayat ini menunjukkan adanya tanggung jawab sosial dan moral yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks politik, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam pengawasan pemerintahan, penyampaian kritik terhadap kebijakan publik, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial. Pemahaman ini sejalan dengan pentingnya partisipasi warga negara dalam memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, persoalan perempuan dan politik perlu dianalisis melalui keterkaitan antara konstruksi gender, distribusi kekuasaan, struktur kelembagaan, dan interpretasi keagamaan. Hambatan yang dihadapi perempuan tidak semata-mata bersumber dari keterbatasan individual, tetapi juga merupakan konsekuensi dari sistem sosial dan politik yang mereproduksi ketimpangan gender. Dalam konteks tersebut, peningkatan keterwakilan perempuan harus diikuti dengan perluasan akses terhadap sumber daya politik, reformasi kelembagaan, penguatan pendidikan politik, serta perubahan budaya yang membatasi legitimasi kepemimpinan perempuan. Pada saat yang sama, kajian kritis terhadap penafsiran keagamaan dapat berkontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Dengan menempatkan kesetaraan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama, politik dapat dikembangkan sebagai ruang partisipasi yang inklusif bagi laki-laki maupun perempuan. ***

Referensi:

• Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
• Engineer, Asghar Ali. 2022. Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur’an, Perempuan, dan Kebudayaan Kontemporer. Yogyakarta: IRCiSoD.
• Mernissi, Fatima. 1994. Wanita di dalam Islam. Bandung: Pustaka.
• Mulia, Siti Musdah. 2020. Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi. Tangerang Selatan: Penerbit Baca.

*Tentang Penulis: Muhammad Adil Adzkia adalah Mahasiswa Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini sedang mendalami isu gender, seksualitas, dan perempuan dalam Islam.