17 April 2024

Kaum Muda Thailand Menang Pemilu 2023

0Shares

Kaum muda Thailand kembali menjadi berita. Partai Move Forward (MFP) berhasil memenangkan suara terbanyak dalam perolehan sementara pemilu Thailand yang berlangsung pada hari Minggu, 14 Mei kemarin. 

“Kita akan bersama-sama menulis ulang sejarah politik Thailand. Vote Move Forward, Thailand berubah,” kata Pita kepada para pendukungnya yang gembira pada rapat umum terakhir MFP di Bangkok.

Ribuan Anak Muda Turun ke Jalan

Masih lekat di ingatan kita saat aktivis pro-demokrasi Thailand memenuhi jalan-jalan di Bangkok menyerukan reformasi kerajaan. Ribuan anak muda di Thailand menentang pemerintah, turun ke jalan, dan menyerukan perubahan dalam sejumlah aksi protes pro-demokrasi. Demonstrasi ini merupakan aksi terbesar yang pernah terjadi di negara itu sejak beberapa tahun terakhir. Aksi besar-besaran ini melibatkan sekitar 30.000 massa. Massa memenuhi jalan-jalan untuk menentang dekrit raja. Massa aksi menggunakan simbol acungan salam tiga jari, seperti di film The Hunger Games.

Salam itu telah menjadi simbol seruan demokrasi sejak Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha pertama menjabat setelah kudeta tahun 2014. Sementara pita putih menjadi lambang kemurnian para pelajar. Pemerintah Thailand telah mengeluarkan pemberlakuan dekrit darurat yang melarang demonstrasi semacam itu sebagai upaya untuk menekan demonstrasi yang sebagian besar berjalan damai dengan menjadikan monarki sebagai target.

Meskipun demikian, mahasiswa yang memimpin gerakan demokrasi terus menggelorakan aksi dan menyebabkan banyak penangkapan. Gerakan pro-demokrasi yang berkembang menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.

Pengunjuk rasa menuntut amandemen konstitusi, pemilihan baru, dan berakhirnya pelecehan terhadap aktivis hak asasi dan pengkritik negara. Selain itu juga menyerukan pembatasan kekuasaan raja. Tuntutan tersebut membuka pandangan publik, yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengingat institusi ini telah lama terlindung dari kritik hukum.

Hukum lese-majeste Thailand, yang melarang penghinaan terhadap monarki, termasuk yang paling ketat di dunia. Mereka yang bersalah karena melanggar peraturan ini akan menghadapi hukuman 15 tahun penjara. Kritikus mengatakan bahwa hal itu untuk menekan kebebasan berpendapat. Namun sejak dekrit keluar, kaum muda berbaris menentang larangan tersebut. Ribuan orang turun ke jalan-jalan di ibu kota Bangkok, beberapa bahkan menyasar kantor perdana menteri. Pemerintah menanggapi aksi ini dengan mengerahkan polisi anti huru hara.

Perlunya Reformasi Monarki

Future Forward Party (FFP), partai pro-demokrasi, dengan pemimpin karismatiknya Thanathorn Juangroongruangkit, memperoleh jatah kursi terbesar ketiga dan sangat populer di kalangan muda, para pemilih pemula. Namun pemerintah kemudian menemukan cara untuk membubarkan FFP.

Seperti halnya salam tiga jari, anak-anak muda Thailand kemudian mempopulerkan frasa “Taa Sawang” yang berarti “mata cerah”. Sebuah ungkapan untuk menggambarkan momen ketika mereka merasa tercerahkan tentang hal-hal yang sebelumnya tabu, khususnya monarki.

Frasa tersebut adalah semboyan gerakan protes massal yang meletus setelah pemerintah melarang Future Forward pada 2020, dan dalam sekejap meminggirkan jutaan pemilih muda yang haus akan perubahan. Gerakan pro-demokrasi menyerukan perlunya reformasi monarki. Selain itu gerakan ini meminta penghapusan undang-undang pencemaran nama baik kerajaan sebagai salah satu tuntutan utama.

Bergerak dari Pinggiran Kota Bangkok

Bergerak maju dari kantor partai di sebuah ruko sempit di salah satu daerah pinggiran Kota Bangkok. Para sukarelawan partai membagikan selebaran untuk mencari dukungan. Tim kampanye membeli sejumlah sepeda murah untuk menjangkau penduduk di gang-gang kecil kawasan Bang Bon.

Jajak pendapat pada hari Minggu yang lalu, Move Forward Party (MFP) sebagai bentuk baru dari Future Forward, kembali mendulang sukses dengan memimpin perolehan suara. Pemilu ini merupakan yang pertama sejak protes pro-demokrasi besar-besaran dengan para pemuda sebagai pemimpinnya pada 2020. MFP menjadi satu-satunya partai yang berjanji untuk mereformasi hukum lese majeste.

Thailand merupakan gambaran kisah sebuah negri dengan suksesi politik melalui kudeta militer dan kepemimpinan sipil nasional dari politik dinasti. Dalam pemilihan umum Thailand kali ini, dua nama teratas kandidat perdana menteri yang bersaing ketat terdapat Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha selaku petahana dan Paetongtarn Shinawatra, putri bungsu mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

Dua hasil jajak pendapat memperlihatkan selisih tipis antara keduanya. Dua calon lainnya, yakni Prawit Wongsuwon yang saat ini menjabat sebagai wakil perdana menteri. Kuda hitamnya adalah Paetongtarn dan Prayuth adalah Menteri Kesehatan Anutin Charnvirakul dari Partai Bhumjaithai. Survei tersebut tidak menjelaskan mengenai usia pemilik suara pada pemilu nanti. Akan tetapi, berdasarkan penelitian Assumption University, hampir 90 persen pemilih yang berusia 18-26 tahun yang berjumlah sekitar 7,67 juta orang atau sekitar 15 persen dari pemilih menghendaki perubahan kepemimpinan.

Melawan Dominasi Rezim Militer dan Kelompok Konservatif

Napon Japusripitak, peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura, mengatakan, pemilu Mei nanti akan sangat menentukan apakah rezim militer akan terus mendominasi demokrasi Thailand atau menghasilkan pemimpin baru yang tidak terikat oleh rezim militer. Hasil survei di atas mengonfirmasi banyak penilaian analis bahwa pemilu Thailand kali ini adalah pertarungan dua kelompok, yaitu kelompok muda yang menginginkan perubahan melawan kelompok tua dan konservatif yang menginginkan kelompoknya tetap memegang kekuasaan. Dua kandidat teratas, yaitu Paetongtarn dan Prayuth, mewakili dua kelompok yang mungkin saling berhadapan.

Namun pemilu kemarin mengejutkan berbagai pihak dengan kemenangan partai oposisi Move Forward alias Bergerak Maju. Pemimpinnya, Pita Limjaroenrat menyatakan siap maju untuk menjadi perdana menteri Thailand. Hasil perhitungan sementara menunjukkan, Partai Bergerak Maju melampaui setiap prediksi dengan memenangkan 151 dari 500 kursi di majelis rendah sekaligus meraih suara terbanyak. Perolehan tersebut melampaui raihan Pheu Thai, partai oposisi yang dipimpin oleh putri mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra. Sementara koalisi dua partai pemerintahan pro-militer hanya memenangkan 15% dari total kursi. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan signifikan dalam opini publik. Sebuah terobosan dalam politik Thailand.

Kemenangan ini menunjukkan bahwa mayoritas pemilih menolak kekuasaan militer dan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang memimpin kudeta menggulingkan pemerintahan terpilih pada tahun 2014. Selain itu Partai Bergerak Maju yang mewakili kaum muda juga telah menghancurkan dominasi mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra selama beberapa dekade terakhir.

Para pendukung Partai Bergerak Maju meluapkan kegembiraan melalui pesan-pesan di media massa sosial dan menyebut mereka sebagai “organic canvassers (orang yang meminta dukungan di lapangan) dan menggambarkan kemenangan partai tersebut sebagai “angin perubahan” dan “fajar era baru”.

Angin Perubahan di Indonesia

Bulan Mei tampaknya menjadi bulan perlawanan. Di bulan ini, kita juga mengenang perlawanan yang meneriakan agenda reformasi. Pada saat itu, sebuah partai yang juga digawangi oleh kaum muda turut dalam pergolakan menuntut perubahan. Partai Rakyat Demokratik atau PRD mencuat dan kemudian tersingkir setelah mendapat tuduhan sebagai dalang kerusuhan 1998. Para pimpinannya dipenjarakan dan PRD dinyatakan sebagai partai terlarang.

Tuduhan tersebut tidak terbukti dan beberapa tahun kemudian para pimpinan partai dibebaskan. PRD kemudian mendapat kesempatan untuk menjadi peserta pemilu. Walau tidak memenangkan kursi parlemen namun PRD termasuk partai yang mendapat perolehan suara dari oara pendukungnya. Pada pemilu berikutnya PRD gagal memenuhi tahapan pemilu sehingga gugur sebagai partai peserta pemilu.

Pemilu kali ini yang akan digelar pada 2024 mendatang, sebuah partai baru yang juga berisikan kaum muda, muncul dengan nama Partai Rakyat Adil Makmur atau disingkat PRIMA. Pada tahapan awal, PRIMA berhasil lolos sebagai partai peserta pemilu. Namun dalam tahapan selanjutnya PRIMA dinyatakan tidak lolos. Partai ini juga berkali-kali mengajukan gugatan kecurangan dalam proses tahapan pemilu dan menggugat Komisi Penyelenggara Pemilu yaitu KPU. Dalam salah satu gugatannya, PRIMA berhasil dimenangkan mepapui keputusan pengadilan negeri.

Saat ini PRIMA dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat memasuki arena sebagai peserta pemilu. Tentu menarik untuk menyimak bagaimana pemilu 2024 akan berlangsung. Sama seperti yang terjadi di Thailand, masyarakat yang jenuh dengan situasi ketimpangan sosial dan berbagai kebijakan yang menciderai hak asasi manusia, menginginkan adanya perubahan. Perseteruan antar pendukung partai peserta pemilu memenuhi media social bergantian dengan pamer kekayaan keluarga pejabat dan berita penangkapan para koruptor. Kita sama-sama menunggu apakah angin perubahan akan terjadi. Apakah PRIMA akan menjadi ‘gempa politik’ pada pemilu nanti? Kita lihat saja.

Ernawati

0Shares
×

Salam Sejahtera

× Hai