Sejarawan Soroti Problem Akademik dan Politik dalam Penulisan Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1–5

Perdebatan mengenai penulisan kembali sejarah Indonesia kembali mengemuka setelah Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menggelar diskusi terbatas untuk membahas buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) Jilid 1–5, Selasa, 22 September 2026, di Gedung HDI, Cikini, Jakarta Pusat.

Diskusi menghadirkan tiga akademisi, yakni Prof. Dr. Harry Truman, arkeolog yang menekuni bidang prasejarah, Dr. Sri Margana, sejarawan dan dosen Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, serta Prof. Dr. Asvi Warman Adam, sejarawan dan Profesor Riset Bidang Sejarah Sosial Politik BRIN.

Forum tersebut tidak hanya membicarakan isi masing-masing jilid, tetapi juga mempertanyakan cara sejarah Indonesia ditulis, landasan akademiknya, penggunaan sumber, hingga kemungkinan adanya kepentingan politik dalam konstruksi narasi sejarah.

Ketua AKSI Marzuki Darusman dalam sambutannya mengatakan, forum tersebut merupakan respons atas kekhawatiran yang telah disampaikan sebelumnya terhadap rencana pemerintah menulis sejarah Indonesia.

Menurut Marzuki, persoalan utama terletak pada posisi pemerintah dalam penulisan sejarah. Ia menilai sejarah seharusnya memiliki otonomi dari kekuasaan politik.

“Kalau sejarah menjadi perpanjangan dari kebijakan pemerintah termasuk kebijakan politik, maka pemerintahlah yang menentukan mana yang salah dan mana yang benar,” kata Marzuki.

Ia menyebut terbitnya buku tersebut sebagai momentum untuk melihat kembali kekhawatiran yang sebelumnya telah disampaikan masyarakat. Marzuki bahkan mengingatkan kemungkinan kembalinya pola penulisan sejarah yang dekat dengan kekuasaan.

“Pada hari ini tiba momen kebenaran bahwa tulisan sejarah itu sudah diumumkan dan dengan demikian kecemasan yang sudah dinyatakan jauh sebelumnya menjadi kenyataan,” ujarnya.

Marzuki menegaskan, diskusi AKSI dimaksudkan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk membicarakan persoalan tersebut secara kritis.

“Pada hari ini kita akan mendengar paparan dari tiga tokoh sejarawan mengenai masalah duduk perkara tentang tulisan sejarah Indonesia ini. Dan ini forum terbuka, kita bebas untuk menyatakan pandangan kita masing-masing,” katanya.

Kritik terhadap Jilid 1 dan 4

Prof. Dr. Harry Truman yang mengulas Jilid 1 dan sebagian persoalan prasejarah menyampaikan kritik cukup mendasar terhadap buku tersebut. Ia menilai terdapat persoalan pada aspek substansi akademik, landasan teori, maupun metodologi.

“Materi yang ditulis di jilid satu itu sebuah kemunduran yang nyata. Sekali lagi sebuah kemunduran yang nyata. Saya tidak asal ngomong, saya bicara dari aspek akademisi,” ujar Harry.

Menurut Harry, terdapat setidaknya tiga persoalan pokok yang ia temukan, yakni masalah fundamental dalam kebijakan penyusunan, substansi akademik dan landasan teoritis, serta metodologi.

Salah satu yang ia soroti adalah penggunaan sejumlah istilah dan narasi yang menurutnya tidak cukup ditopang data ilmiah. Ia mempertanyakan penggunaan istilah seperti out of Nusantara, re-inventing Indonesia identity, dan Indonesia sentris.

“Semua yang kita bicara dalam ilmu pengetahuan harus bicara data. Bukan berpihak. Nggak boleh dalam ilmu pengetahuan,” katanya.

Harry juga mengkritik kecenderungan membangun narasi Indonesia seolah-olah tumbuh secara terpisah dari perkembangan dunia. Menurutnya, sejarah Indonesia justru harus ditempatkan dalam hubungan dengan berbagai wilayah dan kebudayaan lain.

“Indonesia tumbuh berkembang karena selain perkembangan lokal, juga karena berinteraksi dengan dunia luar. Jangan kita hilangkan itu, interaksi-interaksi dunia luar itu,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan narasi yang menyebut setiap generasi berhak menulis sejarah dari sudut pandangnya sendiri. Bagi Harry, sudut pandang dalam penulisan sejarah tetap harus tunduk pada data dan fakta.

“Tidak bisa kita membuat sejarah berdasarkan sudut pandang sendiri. Kan ada data, ada fakta. Itu yang harus kita ceritakan,” katanya.

Dalam pembahasannya mengenai Jilid 1, Harry juga menyoroti perubahan istilah dari “sejarah awal” menjadi “akar peradaban”. Menurutnya, penggunaan istilah tersebut justru mengaburkan fondasi kajian prasejarah yang telah berkembang dalam ilmu arkeologi.

Ia menilai konstruksi teoritis yang telah dibangun selama puluhan tahun semestinya tidak dihapus begitu saja dalam proses pembaruan sejarah.

“Ketika berusaha merekonstruksi kehidupan, kita tidak boleh lepas dari lingkungan. Ketika kita bicara tentang manusia, kita tidak boleh lepas dari budaya. Ada interaksi manusia dan lingkungan yang menghasilkan budaya,” jelasnya.

Sementara itu, Dr. Sri Margana lebih banyak membahas Jilid 4 dan menyoroti kesenjangan antara klaim yang disampaikan dalam pengantar buku dengan isi yang ia baca.

Menurut Margana, terdapat sejumlah klaim besar mengenai pembaruan sejarah, pendekatan global, demokratisasi sejarah, penggunaan sumber lokal, hingga pemberian ruang bagi kelompok yang selama ini kurang terlihat dalam historiografi.

Ia mempertanyakan apakah klaim-klaim tersebut benar-benar terwujud dalam isi setiap jilid.

“Saya melihat ada paling tidak dua puluh dua klaim,” kata Margana saat menguraikan klaim yang disampaikan editor utama.

Salah satu persoalan yang ia soroti adalah klaim bahwa buku tersebut merupakan pemutakhiran sejarah sebelumnya. Menurut pembacaannya, yang terjadi bukan sekadar penambahan penelitian terbaru, melainkan perubahan konstruksi yang jauh lebih besar.

“Harusnya dilihat apa sih yang kurang, yang belum ada di jilid-jilid itu. Bayangan saya cukup ditambahkan saja, tidak perlu merombak total,” ujarnya.

Margana juga menemukan persoalan kronologi dan konsistensi antara judul bab dengan materi yang dibahas. Ia mencontohkan Jilid 4 yang menurutnya menggunakan istilah “Eropa”, tetapi pembahasannya lebih banyak berfokus pada Portugis.

“Dari sisi kronologi sudah agak kacau,” kata Margana.

Ia kemudian menawarkan agar klaim-klaim yang terdapat dalam pengantar buku diuji satu per satu melalui isi setiap jilid. Dengan demikian, perdebatan tidak berhenti pada pernyataan mengenai tujuan penulisan, tetapi melihat apakah tujuan tersebut benar-benar tercermin dalam teks sejarah yang dihasilkan.

Ketika Sejarah Berhadapan dengan Kekuasaan

Berbeda dari dua pembicara sebelumnya yang lebih banyak membedah isi jilid, Prof. Dr. Asvi Warman Adam melihat persoalan penulisan sejarah dari perspektif historiografi dan politik sejarah.

Asvi menelusuri sejumlah fase penulisan sejarah Indonesia setelah kemerdekaan. Ia merujuk pada pemikiran Kuntowijoyo yang membagi perkembangan historiografi Indonesia ke dalam beberapa gelombang.

Menurut Asvi, setelah fase penulisan sejarah pada 1950-an, periode Orde Baru memperlihatkan apa yang ia sebut sebagai rekayasa sejarah. Sementara era Reformasi membuka ruang bagi pelurusan sejarah melalui penerbitan karya-karya akademik dan buku-buku yang sebelumnya dilarang.

Dalam konteks tersebut, Asvi mempertanyakan apakah kemunculan SNI pada periode sekarang menandai gelombang baru historiografi Indonesia.

“Munculnya penulisan SNI pada tahun 2024 ini saya ingin bertanya apakah juga sekarang sudah terjadi gelombang keempat,” kata Asvi.

Ia kemudian menyoroti hubungan antara sejarah dan kekuasaan. Menurutnya, sejarah dapat digunakan oleh rezim untuk membangun legitimasi.

“Saya melihat bahwa sejarah itu digunakan oleh rezim ini untuk memberikan legitimasi,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Asvi juga membahas sejumlah contoh mengenai bagaimana peristiwa sejarah dapat mengalami perubahan penekanan sesuai dengan rezim dan konteks politik yang berkembang. Salah satunya adalah narasi mengenai Serangan Umum 1 Maret 1949 yang menurutnya mengalami perubahan penekanan mengenai siapa yang ditempatkan sebagai tokoh utama.

Asvi juga memberikan perhatian pada rencana jilid-jilid berikutnya yang belum terbit. Ia menyinggung Jilid 9 yang membahas Orde Baru dan mempertanyakan sejauh mana persoalan hak asasi manusia akan ditempatkan dalam narasi tersebut.

Menurut Asvi, dalam materi pengantar yang telah tersedia, sejumlah peristiwa penting seperti penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998, dan tragedi Trisakti disebut belum terlihat dalam pembahasan yang memadai.

Ia mengatakan, perhatian perlu diberikan pada isi buku ketika jilid-jilid tersebut benar-benar diterbitkan.

“Kita tunggu buku Jilid 9 ini terbit,” ujarnya.

Diskusi AKSI pada akhirnya memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai Sejarah Nasional Indonesia tidak semata-mata berkaitan dengan apakah sebuah buku sejarah memuat data baru atau tidak. Persoalan yang dibicarakan jauh lebih mendasar, mulai dari metodologi, penggunaan sumber, konstruksi periodisasi, posisi masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan ruang, hingga relasi antara penulisan sejarah dan kekuasaan.

Ketiga narasumber memiliki titik tekan yang berbeda. Harry Truman menyoroti fondasi ilmiah dan metodologi, Sri Margana menguji kesesuaian antara klaim penyusunan dengan isi buku, sedangkan Asvi Warman Adam melihat sejarah dalam konteks perkembangan historiografi dan hubungan antara sejarah dengan politik.

Perbedaan pendekatan tersebut justru menunjukkan pentingnya membuka ruang perdebatan akademik terhadap penulisan sejarah nasional. Sebab, sebagaimana ditekankan dalam diskusi, sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat memahami dirinya pada masa kini. (*)

Sukir Anggraeni