Puasa Sebagai Sekolah Integritas: Fondasi Moral Pancasila bagi Demokrasi Yang Bermartabat – Bag. II

Sekarang bagaimana nilai resonansi nilai puasa dengan moral Pancasila. Karena bagaimanapun kita orang Indonesia, saya selalu mengatakan kita bukan orang Arab, bukan orang Amerika, jadi kita punya falsafah yang itu digali—bahkan saya selalu mengatakan seluruh nilai Pancasila itu digali dari nilai-nilai agama. Benar-benar itu sangat substantif kalau kita memahaminya dengan benar.

Misalnya, nilai-nilai yang dilatih melalui puasa sesungguhnya itu beresonansi kuat dengan moralitas Pancasila. Pertama sila ketuhanan yang Maha Esa, itu hebatnya para the founding fathers and mothers kita tidak pernah menyebut agama. Sepanjang preambule kemerdekaan itu tidak ada kata agama, dia menyebut ketuhanan.

Ketuhanan itu menurut saya lebih substantif, lebih hakiki. Karena agama itu kan lebih banyak sifatnya organisasi. Karena itu banyak orang yang memilih untuk tidak beragama, bukan berarti dia tidak beriman atau tidak punya spiritualitas, No! Mereka punya spiritualitas cuma mereka tidak mau memilih agama, karena agama itu lebih banyak urusannya organisasi, lembaga, simbol. Sekarang mana organisasi agama yang bicara, semuanya dapet MBG kan? Gimana dong? Kalau boleh mengatakan saya tidak mau terikat pada agama tapi susah juga, pasti nanti dituduh ateis, nanti di bully, belum tahu apa-apa sudah di bully duluan.

Sila Ketuhanan yang Maha Esa. Kadang-kadang saya merenung para the founding fathers and mothers kita ini luar biasa arif bijaksananya. Dia tidak menyebut agama, apa itu ketuhanan? Ketuhanan itu nilai-nilai, nilai-nilainya itu keadilan, kerendah hatian, kesederajatan. Jadi kita melihat diri kita itu sama dengan orang lain, apa bedanya? Karena itu kalau dalam Islam jelas sekali, Inna akramakum ‘indallâhi atqâkum. Kamu itu semuanya sama. Karenanya jangan pernah ada di hati kita, “Oh agama saya ini lebih bagus dari agama lain. Saya lebih bagus dari bangsa lain, itu lebih dari rasis.

Jadi kita itu sama, tapi mengucapkannya ini gampang banget, begitu kita dihadapkan pada kondisi ketemu dengan LGBT, “Wah dia dosa”. Ketemu orang yang terpapar napza “Wah dia dosa”, belum tentu juga, mungkin kita tidak tahu apa penyebabnya. Karena itu, jangan lihat orangnya. Kita memang benci dengan perilaku-perilaku seperti itu, tapi orangnya tetap harus kita rangkul dengan baik.

Pemerintah kita belum bisa seperti itu, karena kelompok-kelompok minoritas agama, minoritas kepercayaan, minoritas suku, itu belum mendapatkan perlakuan yang setara dalam kehidupan berdemokrasi. Karena kalau kita bicara demokrasi adalah bicara tentang bagaimana semua kelompok—siapapun itu—mendapatkan hak yang setara sebagai warga negara. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif, apalagi eksploitatif.

Sekarang kelompok/masyarakat adat itu ya Allah, tanah-tanah mereka dijadiin kebun sawit semua, Na’udzubillah. Dianggap mereka tidak penting. Saya berpikir, mereka itu, masyarakat adat itu memperlakukan hutan itu sebagai ibu yang tidak boleh dilukai, tak boleh dicabut, tak boleh dibabat. Tapi kebijakan pemerintah menghanguskan semua itu, ngeri menurut saya.

Bagaimana dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini meneguhkan dimensi spiritual puasa, kesadaran bahwa tindakan manusia itu selalu berada dalam horizon ilahi, ini penting dan kita tidak perlu takut kepada siapa-siapa. Saya kalau disjak apapun saya selalu mengatakan, tapi saya tetap bebas ya. Terus terang terlalu mahal rasanya kebebasan diri kalau dibelenggu. Saya harus punya kebebasan untuk bicara, kebebasan untuk bertindak, karena saya merasa bahwa kebebasan itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan.

Dalam Islam pun kamu beragama silahkan, tidak mau beragama juga silahkan. Begitu hebatnya Allah sendiri memberikan kebebasan kepada kita tapi bisa-bisanya kebebasan itu dibelunggu oleh manusia, manusia itu siapa? Tuhan saja mengatakan, kamu boleh tidak beriman, urusan kamu lah. Cuma kamu ingat bahwa ada konsekuensi yang kamu dapatkan, karena setiap pilihan itu ada konsekuensinya, itu saja. Karena itu pilihlah dengan cara-cara yang bertanggung jawab, bukan karena terpaksa.

Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu tercermin dalam empati sosial. Ini yang tidak ada di dalam kehidupan berbangsa kita, yang lain dari pengalaman lapar itu tadi. Tapi kenapa kita takut lapar? Itu kan pengalaman yang sangat menyenangkan sebetulnya, yang bisa membangun rasa empati yang dalam. Kita melihat orang yang susah, “oh ternyata begini kalau orang lapar ya”. Justru pengalaman lapar itu berguna secara medis—seperti yang saya katakan bahwa banyak sekali penelitian sekarang yang mengatakan dengan kita berlapar diri maka sel-sel imun kita justru bangkit.

Ada sel-sel yang akhirnya—karena dia lapar—dia membersihkan, memusnahkan semua hal-hal yang tak berguna di dalam tubuh kita. Itu yang terjadi dalam tubuh kita yang tidak kita rasakan tetapi secara spiritual dengan berlapar diri kita bisa merasakan, oh iya, betapa sakitnya ya kalau orang diperlakukan semena-mena.

Karena itu belajarlah lapar, jangan takut lapar. Puasa itu biasa buat saya, kadang-kadang saya tidak bisa bedakan puasa Ramadan dengan tidak Ramadan, karena hampir di luar Ramadan saya itu berpuasa. Jadi kalau orang kenal saya terus dia tanya “ini puasa apa? Bukan hari Senin, bukan hari Kamis.” Dia pikir puasa Sunnah itu cuma Senin-Kamis. Terus saya bilang, eh kamu tidak tahu ya, saya itu kan orang yang liberal, jadi suka-suka saya dong—selain puasa yang diharamkan misalnya puasa di Hari Raya dan puasa Puasa 9 Dzulhijjah. Jadi suka-suka saya, kamu tahu kan saya liberal, saya gituin. Dia diam, melotot matanya, dia tidak paham.

Jadi, begitulah, dimana kita menjadi orang yang berpuasa pada diri kita sendiri kita bisa mengandalkan kelaparan itu sebagai sebuah kekuatan. Saya merasa kenapa tidak pernah terkena maag—saya mau bagi ini kepada yang muda-muda. Tahu tidak kenapa? Karena begitu saya tahu hari ini begitu padatnya acara, dari pagi sampai sore, kalau kita makan tergesa-gesa itu jadi gerd, jadi penyakit. Jadi malamnya itu saya bilang saya mau puasa, aman saya. Karena kalau kita puasa itu asam lampu tidak akan naik, itu sebenarnya Allah SWT. Jadi itu salah satu yang menyebabkan saya tidak pernah kena penyakit maag—sebagaimana diderita oleh kebanyakan aktivis kalau sudah kasyikan lupa makan, akhirnya asam lambung naik, kena maag segala macam.

Karena itu kalau saya lihat jadwal padat, saya langsung puasa malamnya, aman saya. Jadi, saya tidak terganggu. Puasa saya dapat pahalanya, aktivitas saya juga tidak terganggu. Jadi, kita bisa meng-upgrade diri kita justru dapat dua-duanya. Alhamdulillah, Allah itu maha kuasa

Persatuan Indonesia. Praktik-praktik berbagi, sharing itu penting sekali. Karena itu “Sharing and caring” itu sebuah filosofi yang sedang dikembangkan di banyak dunia maju bagaimana itu membangun peradaban baru dalam dunia manusia yang semakin serakah. Ada “Sharing and caring” seperti itu. Jadi itu bisa dikembangkan melalui solidaritas selama Ramadan.

Keempat, sila kerakyatan. Menuntut warga yang mampu mengendalikan diri dan tidak dikuasai hawa nafsu kekuasaan. Karena kekuasaan itu adiktif, kayak narkoba. Dia akan memanggil terus tidak ada puasnya. Kata Rasul, kalaupun salah seorang kamu dianugerahi satu lembah emas, dia pasti tidak puas, dia pasti minta lembah yang berikutnya, hati-hati saja. Jadi, kekuasaan itu adiktif, tidak ada habisnya. Dikasih ini, mau ini, dikasih ini, mau ini. Kenapa orang harus berhenti? Di sini kita akan lihat bisa tidak orang memberhentikan dirinya sendiri? Menahan dirinya sendiri.

Kemarin kita bicara soal itu di STF Driyarkara sambil mengapresiasi pemikirannya Romo Magnis. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengendalikan dirinya untuk berhenti dari kekuasaan? Etika untuk berhenti dari kekuasaan ini tidak ada di kita. Semuanya kalau bisa, 10 periode kalau mungkin. Tidak bisa mati. Ada tidak orang seperti itu? Saya pikir tidak ada. Kasihan.

Sila keadilan sosial itu menemukan energi moralnya dalam etos berbagi dan kepedulian sosial. Semuanya terbangun melalui puasa, benar-benar saya merasakannya dengan puasa itu. Tadi malam itu saya tiba-tiba teringat, kita sedang menangani persoalan narkoba, ada ponakan saya yang ditangkap, karena dia dijebak. Sekarang begini, kenapa sekarang angka orang yang terpapar narkoba itu bertambah—ini sekedar informasi buat kita semuanya—karena itu jadi kerjaan para polisi. Dengar kan akhir-akhir ini ada Kapolres, dia bukan hanya pemakai, tapi juga pengedar, jadi kita tidak bisa bedakan mana polisi, mana pengedar. Ini benar-benar negara apa ini ya? Setelah diselidiki, ternyata kasusnya itu merembet sampai ke Bareskrim, sampai ke Kapolri. Gak apa-apa saya ngomong seperti ini, biar Kapolrinya dengar. Bahwa ini sudah jadi rahasia umum. Mari kita semua mengingatkan, tidak boleh kayak begitu. Jadi polisi ya polisi. Kamu kan tugasnya menangkap. Sekarang polisi ngapain dia dikasih tugas untuk mengelola SPPG? Tidak ada kerjaan. Benar-benar.

Dengan demikian puasa bukan hanya ritual keagamaan, tetapi sekaligus bisa menjadi laboratorium pembentukan warga yang Pancasilais. Itu kalau mau dibangun benar-benar bisa sebetulnya. Tapi ini tidak pernah menjadi program yang serius dari pemerintah. Kalau saya ingat Pak Anhar Gonggong—sejarawan—dia bilang begini, cuma satu masalahnya Bu Musdah, apa itu? Ya karena pemerintah kita tidak Pancasilais. Oh gitu? Cuma diomongin doang tidak pernah di implementasikan dengan serius, dia bilang begitu.

Sekarang implikasi bagi demokrasi yang bermartabat. Demokrasi tidak cukup ditopang hanya dengan prosedur, apalagi hanya dengan prosedur dalam pemilu, dalam berbagai lembaga dan regulasi yang ada. Demokrasi itu membutuhkan modal moral, moral warga dan etika. Banyak krisis demokrasi hari-hari ini berupa korupsi, politik money laundry, polarisasi kebencian, itu berakar pada defisit integritas.

Jadi semuanya pintar, semuanya terampil, semuanya profesional, tapi yang tidak mereka punya adalah integritas pribadi, integritas moral. Jadi defisit integritas itu problem yang paling akut dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena itu bagaimana nih caranya kehidupan? Saya ingin mengatakan begini, defisit integritas itu sangat terlalu fun, bagaimana menjadikan puasa sebagai langkah strategis. Jika puasa dapat kita jadikan sekolah integritas, maka puasa itu akan berkontribusi langsung pada lahirnya pejabat publik yang tidak korup. Karena korupsi itu kaitannya dengan integritas, tidak ada yang lain. Kalau mau dikatakan mereka miskin, tidak. Mereka kaya, bahwa ada teori kalau kaya tidak korupsi, justru malah semakin kaya semakin korup. Jadi tidak ada hubungannya dengan gaji besar, hubungannya hanya dengan integritas saja. Tidak ada yang lain.

Yang kedua, warga negara juga tidak mudah terprovokasi kalau dia punya integritas. Kita pikir kita tidak punya integritas. Dikasih uang? Mau. Disuap? Mau. Begitu mau pemilu, dikasih sembako saja sudah berubah pikirannya. Koq tidak punya integritas sama sekali ya? Saya pikir mereka kan sholat, mereka mengatakan diri beragama, lalu agamanya itu menyisakan apa dalam hidupnya? Kok bisa gitu?

Mereka akan mengatakan, maaf ya saya tidak bisa dikasih sembako, tidak apa-apa, rumah kita dikasih cap apa, ya tidak apa-apa. Paling ujungnya mati, kenapa sih takut mati? Apa sih yang kita takutkan dengan kematian? Justru itu yang paling pasti dalam hidup manusia. Saya kalau di telpon guru jamannya IPK, saya takut mati. Sekarang pun memangnya kamu bisa hidup terus, kalau saya sih sekarang dan besok mati itu sama saja. Dia malah matiin dulu teleponnya. Ketakutan. Mungkin tidak terbayang dia dijawab seperti itu.

Sebagai penutup, bagaimana menjadikan ritual itu sebagai pintu transformasi? Supaya benar-benar ada manfaatnya kita puasa. Tantangan kita hari ini adalah mentransformasikan puasa dari sekedar ritual tahunan menjadi etos kehidupan. Bisa tidak? Jangan sampai puasa hanya kuat di siang hari Ramadan, tapi lemah dalam praktek sosial, lemah dalam praktek politik sepanjang tahun. Sekarang mari kita jadikan puasa sebagai sekolah kejujuran, madrasah pengendalian diri, dan energi moral bagi penguatan Pancasila serta demokrasi Indonesia.

Gimana caranya? Sekarang pertanyaannya kenapa integritas kita menyusut? Apalagi mungkin tidak menyusut atau menghilang, tapi sudah tak punya lagi integritas sedikit pun.

Kehilangan integritas diri itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Dia biasanya merupakan hasil dari proses psikologis, sosial, dan struktural yang perlahan mengerus komitmen moral seseorang. Secara akademik setidaknya ada beberapa faktor utama yang sering menjadi penyebabnya.

Pertama, rasionalisasi moral. Nah ini penting. Ini adalah mekanisme ketika seseorang membenarkan pelanggaran etika dengan alasan yang tampak logis. “Ah semua orang juga melakukannya. Kenapa tidak? Kita kan suka seperti begitu. Kenapa kita tidak melakukan? Korupsi? Biasalah. Ketika kita menganggap menormalkan, normalisasi pelanggaran, kita disitu mulai tergerus sedikit demi sedikit. Oh tidak apa-apa kok.

Karena itu jangan pernah menormalkan semua bentuk pelanggaran itu. Kita harus tetap tidak bergeming. Kita tetap solid, apapun itu, mau dikasih ini, mau dikasih itu, tidak. Saya kalau ditawari jabatan, terus ada embel-embelnya, tetapi Bu Musdah nanti tidak boleh terlalu vokal. Maksudnya apa? Tidak jadi deh, ambil saja itu. Saya tidak tertarik. Memang penting jabatan buat saya? Tapi ngomong begitu tidak semua orang bisa, kecuali orang yang sudah selesai dengan dirinya. Orang kan masih perlu kekuasaan untuk eksis. Perlu kekuasaan untuk validasi diri. Tapi untuk selesai dengan diri kita itu kan tidak mudah.

Mari deh, kalian produktif melakukan menghasilkan sesuatu sehingga kalian punya cara untuk bagaimana menegakkan kepala. Karena kalau tidak, kita terbelenggu di sana, terbelenggu di sini, kita tidak bisa mengatakan apapun. Saya mau diajak, tapi saya masih bisa kan kritis, saya katakan begitu.

Teman-teman tahu sekarang saya ada di BPIP. Resolusi satu sekarang. Padahal saya sudah lama minta pensiun, saya tidak mau. Tapi ketika saya disajak, saya bilang sama kepala BPIP, tapi syaratnya saya tetap bisa ngomong. Kamu tidak bisa membatasi saya. Oh tidak, apa-apa, Bu Musdah tetap seperti biasa.

Tapi saya tidak bisa hadir jam sembilan sampai jam lima, saya hanya hadir kalau ada acara penting. Karena waktu saya terlalu berharga untuk sekedar datang duduk rapat. Tidak penting buat saya. Ada yang bilang boleh-boleh, ya oke kalau begitu. Tapi ada yang lain aduh tidak bisa kayak gitu dong, harus begini, harus begitu. Kalau harus begini, harus begitu, tidak usah. Buat saya tidak penting amat itu jabatan, ambil saja. Tapi orang seperti saya kan tidak banyak.

Karena mereka masih menginginkan, karena jabatan itu enak, fasilitasnya penuh. Bu, ini ada kendaraan dinas. Oh maaf saja, saya tidak butuh kendaraan dinas karena saya punya mobil sendiri. Untuk apa saya bilang begitu? Orang semuanya kalau naik mobil dinas jadi berwibawa. Tapi dia tidak punya wibawa kan?

Yang kedua adalah komflik kepentingan yang tidak dikelola. Setiap hari kita punya komflik kepentingan tapi bagaimana kita mengelola itu? Nah integritas itu mudah runtuh ketika kepentingan pribadi, kelompok, atau politik bertabrakan dengan nilai yang seharusnya dijaga. Tanpa sistem akuntabilitas dan kesadaran etis yang kuat, individu cenderung memiliki keuntungan jangka pendek, apalagi ketika budaya permisi terhadap pelanggaran.

Lingkungan sosial sangat menentukan. Jika seseorang berada dalam sistem yang menormalisasi korupsi, memanipulasi data, atau penyalahgunaan wewenang maka tekanan konformitas sosial bisa mengikis standar moral pribadi, dalam organisasi ini dikenal sebagai “ethical climate effect”. Jadi jangan pernah kita berada dalam lingkungan itu, mendingan keluar cepat sebelum kamu ternoda, tercemar. Karena susahnya kalau kita tidak bisa bertahan. Kalau saya sih sebelum terjadi apa-apa saya minta keluar dulu, kita harus mengambil keputusan cepat sebelum kita tercemar.

Lima, adalah krisis spiritual dan makna hidup ketika orientasi hidup menjadi sangat materialistik. Kehilangan “Horizontal Transcendence”, standar benar-benar mudah dinegosiasikan. Maka banyak tradisi etika termasuk dalam agama menetapkan bahwa kesadaran akan pengawasan ilahi memperkuat integritas batin. Artinya jangan pernah kehilangan. Kita boleh mengalami krisis ekonomi, krisis apapun, tapi jangan pernah mengalami krisis spiritualitas. Ini adalah modal hidup yang paling bermakna. Karena kita kan tidak hanya hidup untuk sekarang, masih ada kehidupan yang akan datang. Tapi bukan berarti kita fatalitis tidak apa-apa saya miskin, nanti saya kaya di akhirat, kata siapa? Kamu kalau tidak kaya di dunia bagaimana mau kaya di akhirat?

Terakhir ini adalah tekanan struktural dan sistem yang koruptif. Orang biasanya tidak bisa keluar dari sini. Tidak semua kehilangan integritas murni persoalan individu, boleh jadi itu karena sistem. Sistem yang tidak transparan, pengawasan yang lemah, hukuman tidak konsisten, menciptakan opportunity structure bagi penyimpangan. Di kita seperti ini, di kantor, namanya BPK cuma pura-pura memeriksa, apa sih yang diperiksa? Jadi kalau sistemnya seperti sekarang ini semua orang tergoda untuk melakukannya.

Saya salah satunya senang dengan Ahok—tapi tidak senang dengan kawinnya. Senangnya itu adalah dia membangun satu sistem yang online. Dengan online itu kita tidak bisa macam-macam. Saya ingat waktu Ahok jadi gubernur, hari itu saya ngurus berkas ke kantor lurah, semua petugas-petugas itu jam setengah tujuh sudah ada di kantor. Mereka berdiri semuanya, hah.. tidak salah ini kantor lurah kayak begini. Bisa loh ternyata berubah. Perubahan itu bisa dan terjadi, tergantung atasannya.

Karena kalau sistem yang tidak transparan bagaimana sekarang kita menuntut transparansi dalam semua anggaran? Kita menuntut akuntabilitas dalam semua anggaran. Karena dengan demikian orang tidak bisa manipulasi. Tapi kalau sekarang, kita datang ke kantor kecamatan minta pengeluaran dan pemasukan, pasti alasannya seribu macam, tidak bisa, tiidak bisa kita dapat apalagi kalau penelitian itu susah sekali.

Karena itu dalam situasi seperti ini, bahkan orang baik bisa tergelincir jika tidak memiliki ketahanan moral yang kuat. Itu saya melihat teman-teman saya. Jadi kalau saya ke Bandung itu saya mampir dulu ke penjara suka miskin. Ketemu teman-teman saya, ada rektor ada macam-macam, semua mengatakan “saya dijebak”, tidak ada yang mengaku bersalah. Semua mengatakan saya dijebak oleh sistem. Saya terlalu percaya dia mengatakan seperti itu. Jadi penjara pun tidak mengubah apapun. Memang sebagian besar karena sistemnya seperti itu, tidak transparan.

Terakhir apa yang harus kita lakukan? Proses pembiasaan pelanggaran kecil, banyak pelanggaran besar itu berawal dari kompromi-kompromi kecil yang berulang dan berulang. Ini yang bahaya, “tidak apa-apa lah cuma segini saja koq, apalah nanti kita ganti.” Saya dulu seringkali kalau ada orang datang saat saya di Kementerian Agama, ada datang pengusaha atas. Waduh banyak itu titik-titik peluangnya, karena untuk haji saja itu ada sekitar 160 item yang dikelola oleh pengusaha. Orang kalau mau korupsi itu bisa banget. Makanya orang-orang yang bekerja di bagian haji—istilahnya kalau di Kementerian Agama itu orang-orang basah—itu bawa uangnya bukan di amplop tapi di karung goni. Jadi uangnya itu pakai karung saking gampangnya dapet uang.

Jadi pengelolaan hajinya kayak apa coba? Orang yang pernah haji regular pasti nyumpah-nyumpah, dan ada yang mengatakan jangan nyumpah-nyumpah nanti tidak sah hajinya. Apa hubungannya? Mau kritik ya kritik saja tidak ada hubungannya dengan sah tidaknya haji. Tapi sengaja dibuat seperti itu, jangan macam-macam ya, kamu tidak sah nanti hajinya. Jadi sudah ditutup duluan mulutnya.

Sekarang kita tidak boleh seperti itu, pelanggaran oleh pemerintah tidak boleh kita membiasakan itu. Saya sendiri mengatakan bahwa apa dong yang kita harus lakukan? Tidak ada yang lain kalau buat saya adalah bagaimana kita semua memulai demokrasi yang bermartabat pada akhirnya adalah pertemuan antara sistem yang adil dan manusia yang berintegritas. Jadi kita percuma berharap bahwa demokrasi kita itu adalah demokrasi yang bermartabat sementara kita tidak membangun sistem yang adil. Kita membiarkan sistemnya kita seperti itu, suka-suka, tiba-tiba presiden kita menandatangani BoP, tidak pernah dibicarakan di masyarakat kita. Itu tidak jadi apa namanya board of peace, tapi board of peperangan jadinya. Naudzubillah ya Allah.

Karena itu kita penting ada sistem yang adil, ada manusia yang berintegritas. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Dalam konteks ia tidak lahir hanya dari konstitusi, tetapi dari karakter-karakter moral warga dan para elit terutama. Dalam konteks Indonesia, demokrasi bermartabat itu mensyaratkan internalisasi nilai-nilai Pancasila.

Bagaimana ini caranya kita betul-betul menginternalisasikan, mengimplementasikan benar-benar secara holistik yang tidak setengah-setengah. Pembinaan integritas melalui praktek-praktek spiritual dan etika, termasuk puasa sebagai sekolah moral, dan yang terakhir kita perlu reformasi institusi yang konsisten. Ketika prosedur demokrasi bertemu dengan kedewasaan moral bangsa, disitulah martabat demokrasi benar-benar bisa tegak. Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

_____

Disampaikan oleh Musdah Mulia pada acara ‘Club Kajian Salam Seri #17, Minggu (1/3/2026) di Sekretariat DPP Suluh Perempuan, Jakarta.