Peringati Hari Perempuan Sedunia, Mahasiswa Bengkulu Tolak Agenda Neoliberalisme

Puluhan Mahasiswa Bengkulu menggelar aksi simpatik memperingati hari Perempuan Internasional yang ke-105, Minggu (08/03/2015), di simpang lima Soeprapto, kota Bengkulu.

Dengan mengusung tema ‘Berlakukan UU perlindungan perempuan, jaminan sosial untuk kaum perempuan dan turunkan harga sembako untuk kesejahtraan rakyat,” mahasiswa membentangkan spanduk berisi ajakan tanda tangan dukungan atas Perlindungan hak-hak Perempuan.

Koordinator aksi, Valentina Edellwiz, mengatakan, mayoritas perempuan Indonesia hari ini tidak mendapat pemenuhan hak dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.

Menurut dia, negara sudah lepas tanggung jawab dalam memberikan jaminan sosial kepada kaum perempuan. Selain itu, persoalan kemiskinan juga menjadi masalah pokok yang dihadapi mayoritas kaum perempuan Indonesia.

“Kemiskinan adalah produk kebijakan pemerintah yang sangat liberal. kebijakan Neoliberalisme ini memaksa diberlakukannya pencabutan subsidi rakyat, privatisasi, liberalisasi modal, pasar bebas dan tenaga kerja murah,” terangnya.

Lebih lanjut, Valentina menambahkan, sebanyak 62% dari total penduduk miskin indonesia yang mencapai 120 juta jiwa versi bank dunia adalah kaum perempuan. Lumbung kemiskinan 63% berada di desa-desa dan 47% kemiskinan perkotaan.

“Kemiskinan di desa ditimbulkan akibat masifnya praktek neoliberalisme berupa perasmpasan tanah. dalam hal ini negara gagal melindungi sumber daya rakyat di desa-desa khususnya pertanian yang menjadi sumber pekerjaan bagi kaum perempuan,” paparnya.

Selain itu, kata dia, hak kaum perempuan untuk mendapatkan upah yang setara, kesempatan kerja yang sama dan layak serta penghormatan terhadap “kodrat” kaum perempuan bukan saja dilucuti, tapi neoliberalisme juga menghalangi kemajuan perempuan.

“Kaum perempuan indonesia bukan saja harus memikul beban rumah tangga , tapi juga kehilangan kesempatan untuk maju. Mahalnya biaya pendidikan, kesehatan, perumahan dan hak-hak dasar lainnya, membuat kaum perempuan sulit mengembangkan diri dan kapasitasnya karena rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal,” tegas Valentina.

Di tempat yang sama, aktivis Korps Himpunan Mahasiswa Islam Wanita (KOHATI) Bengkulu, Kurniana, menyoroti soal pemerintahan Jokowi-JK yang kurang memihak pada kaum perempuan.

Ia mencontohkan pada kebijakan pemerintahan Jokowi-JK mencabut subsidi BBM, utang luar negeri, dan liberalisasi impor yang terus berlanjut dan mengorbankan mayoritas rakyat.

“Peran kaum perempuan dalam ruang politk juga sangat minim, ini akibat masih suburnya praktek budaya patriarkhi,” katanya dalam aksi tersebut.

Dalam aksi tersebut kaum perempuan mengajukan sejumlah tuntuan, yakni: pertama, mendesak dihentikannya praktek kekerasan dan pelecehan seksual maupun pemberitaan yang berpotensi melestarikan praktek pelecehan seksual terhadap perempuan.

Kedua, menuntut pencopotan pejabat negara yang terbukti melakukan praktek kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap kaum perempuan.

Ketiga, menuntut pemerintah menurunkan harga sembako dan menghentikan kebijakan pro asing yang banyak menyengsarakan kaum perempuan dan rakyat Indonesia.

Keempat, mendukung perjuangan kaum perempuan di setiap negara untuk kesetaraan dengan mendukung pemberlakuan UU perlindungan kaum perempuan.

Renda Putri HS

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com