Perempuan Harus Melawan Politik Uang

API Kartini – Kaum perempuan harus ambil bagian dalam merespon momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada bulan Desember mendatang. Salah satu bentuk responnya adalah kampanye menolak politik uang.

Demikian buah pikiran yang mengemuka dalam diskusi bertajuk Perempuan Dalam Politik yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Kota Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini Pematangsiantar bekerjasama dengan BEM Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI), di Aula Fakultas Hukum USI, Senin (12/10/2015).

Aggota DPRD Pematangsiantar, Hotmaulina Malau, mengajak organisasi perempuan untuk menjadi motor dalam gerakan menolak politik uang di ajang Pilkada mendatang.

“Dari legislatif, saya sangat berharap kaum perempuan harus menggaungkan wacana soal perlawanan terhadap politik uang. Perempuan harus menjadi pemilih yang pintar,” kata politisi dari Partai Gerindra ini.

Hal senada juga disampaikan oleh akademisi HKBP Nomensen, Tiarma Intan Marpaung, M.Pd. Menurut dia, politik adalah soal pengambilan keputusan atau kebijakan. Dan Pilkada adalah momentum bagi kaum perempuan untuk mempengaruhi kebijakan politik.

“Pilkada bukan hanya soal memilih siapa (calon kepala daerah), tetapi juga soal menentukan masa depan. Karena itu, perempuan harus menolak politik uang,” terang dosen Program Studi (Prodi) Bahasa Inggris HKBP Nomensen itu.

Dia juga menjelaskan, karena politik menyangkut kehidupan sehari-hari, maka perempuan juga harus berpolitik. Dengan begitu, lanjut dia, kaum perempuan bisa membawa isu perempuan dalam ranah pengambilan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat.

Hanya saja, dia mengakui, perempuan masih terhambat sejumlah kendala untuk terjun di politik, terutama akses politik, pendidikan, dan dukungan organisasi atau partai politik.

Sementara itu, Ketua API Kartini Pematangsiantar Ruthika Larni Tampubolong menyambut baik seruan agar gerakan perempuan mempelopori gerakan menolak politik uang.

“API Kartini Siantar siap menjadi motor untuk gerakan menolak politik uang. Kami juga siap menjadi corong untuk mengkampanyekan isu-isu perempuan di Pilkada nanti,” ungkapnya.

Menurut Ruthika, hambatan utama perempuan berpolitik adalah praktek domestifikasi yang mengurung perempuan hanya di dalam urusan-urusan kerumahtanggaan.

Situasi itulah, kata mahasiswi HKBP Nomensen ini, yang membuat perempuan sulit tampil di ruang publik. Itu juga, lanjut dia, yang menjadi akar ketidaksetaraan perempuan di urusan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Karena itu, imbuhnya, di momentum Pilkada nanti, API Kartini Siantar akan berkampanye luas tentang isu-isu dan hak-hak kaum perempuan.

Teguh Pribadi

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/perempuan-harus-melawan-politik-uang/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook