GEMA KOLABORATIF MENGHAPUSKAN KDRT

Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI bersama Jala Storia Minggu (15/10) menyelenggarakan kegiatan “Gema Kolaboratif Multistakeholders Menghapuskan KDRT” di area CFD FX Sudirman.

Kegiatan ini merupakan puncak acara kampanye UU PKDRT, dimulai pada jam 06.30 s/d 09.30 WIB. Tampak diantara yang hadir berasal dari beberapa organisasi dan umum seperti dari KOWANI, Bhayangkari, Suluh Perempuan, Komnas Perempuan, Suara Hati Perempuan, Mabes Polri, DPP IWAPI, Himpunan Psikologi Indonesia, PERPINDO, Kapal Perempuan, PERADI, Asosiasi LBH Apik, PP IBI, Komnas Disabilitas, Marsinah FM, PP GMKI dan lainnya.

Baca Juga: Refleksi 17 Tahun UU PKDRT

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menyatakan “21 tahun CATAHU menunjukkan bahwa KDRT adalah kasus yang paling banyak dilaporkan ke Komnas Perempuan dan lembaga layanan. Laporan KDRT mencapai 60-70% per tahun dari total kasus yang diterima oleh lembaga layanan. Angka ini lebih besar daripada kekerasan yang terjadi di ranah komunitas dan negara,”

Siti Rubaidah Ketua Umum Suluh Perempuan dalam pernyataannya menegaskan “UU PKDRT adalah sebuah UU yang progresif di masanya. Kelahiran UU ini menegaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan masalah privat dan bukan aib. KDRT adalah kejahatan yang melanggar hak-hak dan prinsip kemanusiaan. Karena kejahatan, maka pelaku KDRT harus mendapatkan hukuman yang setimpal agar mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi tindak kekerasan yang dilakukan,”

Pada kesempatan yang sama, Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyampaikan “2 dekade sudah adanya UU PKDRT akan tetapi situasi masih sangat miris bagi kita, karenanya komitmen yang kita bangun pada hari ini akan menjadi penting,”

Baca Juga: Mitos dan Fakta Seputar KDRT

Komitmen bersama itu adalah penandatanganan bersama Deklarasi Bersama yang berkomitmen mencegah terjadinya KDRT di manapun dan mengajak serta keluarga dan lingkungan sekitar untuk menghapuskan KDRT.

(*MJ)