Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret tidak lahir dari perayaan yang tenang atau seremoni formal. Ia lahir dari jalanan, dari teriakan perempuan buruh yang menuntut roti, kerja, martabat, dan perdamaian. Sejarah mencatat bagaimana perempuan kelas pekerja pada awal abad ke-20 bangkit melawan eksploitasi industri yang memaksa mereka bekerja dengan upah murah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak manusiawi.
Aksi mogok buruh garmen di New York pada 1908–1909 menjadi salah satu simbol penting kemarahan perempuan terhadap sistem yang menindas. Gagasan tentang Hari Perempuan Internasional kemudian dirumuskan pada 1910 dalam Konferensi Perempuan Sosialis Internasional di Kopenhagen, ketika aktivis Jerman Clara Zetkin mengusulkan satu hari internasional bagi perempuan pekerja sebagai alat perjuangan politik.
Makna 8 Maret semakin kuat ketika pada 1917 perempuan buruh tekstil di Petrograd melakukan mogok massal menuntut “roti dan perdamaian”. Aksi tersebut memicu gelombang revolusi yang kemudian menggulingkan rezim Tsar di Rusia. Sejak saat itu, 8 Maret dikenang sebagai hari ketika perempuan berdiri di garis depan perjuangan sosial.
Namun hari ini, makna historis tersebut sering kali dijinakkan menjadi sekadar perayaan simbolik—diskon belanja, ucapan manis tentang “keanggunan perempuan”, atau seremoni tanpa keberpihakan pada kehidupan perempuan pekerja. Padahal secara historis, 8 Maret adalah hari perjuangan kelas: hari ketika perempuan menegaskan bahwa pembebasan mereka tidak dapat dipisahkan dari pembebasan seluruh rakyat tertindas.
Perempuan di Jantung Produksi, Namun Tetap Dimarginalkan
Di Indonesia, perempuan berada di jantung produksi nasional. Mereka bekerja di pabrik garmen, elektronik, industri makanan dan minuman, perkebunan, rumah sakit, sekolah, hingga sektor digital. Namun kontribusi besar tersebut sering tidak diiringi perlindungan yang layak.
Sistem kerja kontrak, outsourcing, dan kemitraan palsu membuat banyak buruh perempuan hidup dalam ketidakpastian. Banyak pekerja dipaksa menerima kontrak jangka pendek agar mudah diberhentikan ketika hamil, sakit, atau dianggap tidak produktif. Di bawah kebijakan ketenagakerjaan yang semakin fleksibel, pasar kerja justru menjadi ruang yang semakin rentan bagi perempuan.
Di saat yang sama, perempuan masih memikul beban ganda. Setelah bekerja penuh waktu dengan upah rendah, mereka tetap menjalankan pekerjaan domestik yang tidak diakui sebagai kerja. Pelecehan seksual di tempat kerja juga masih menjadi realitas pahit yang sering tidak dilaporkan karena ancaman kehilangan pekerjaan.
Pendidikan Mahal dan Masa Depan Anak Perempuan Kelas Pekerja
Masalah ketimpangan juga terlihat di sektor pendidikan. Meski pemerintah mengklaim adanya peningkatan anggaran pendidikan, biaya pendidikan menengah dan perguruan tinggi terus meningkat.
Uang pangkal, biaya semester, dan berbagai pungutan membuat banyak anak dari keluarga buruh, petani, nelayan, dan kaum miskin kota terpaksa menghentikan pendidikan. Komersialisasi pendidikan mengubah sekolah dan kampus menjadi ruang pasar, bukan ruang pembebasan pengetahuan.
Bagi perempuan muda dari keluarga kelas pekerja, mahalnya pendidikan berarti tertutupnya peluang untuk mengubah masa depan mereka.
Konflik Agraria dan Perempuan di Garis Depan Perlawanan
Krisis agraria juga terus meningkat di berbagai wilayah Indonesia. Ekspansi tambang, perkebunan monokultur, dan proyek infrastruktur besar telah merampas ruang hidup petani, nelayan, serta masyarakat adat.
Perempuan sering merasakan dampak berlapis dari perampasan tanah. Ketika tanah hilang, mereka kehilangan sumber penghidupan, pangan keluarga, pengetahuan lokal, serta ruang sosial yang menopang kehidupan komunitas.
Namun dalam banyak konflik agraria, perempuan justru berada di garis depan perjuangan. Mereka mengorganisir komunitas, menjaga keberlanjutan pangan, serta mempertahankan ruang hidup dari ekspansi kapital yang merusak lingkungan.

Solidaritas Perempuan Melawan Perang
Perjuangan perempuan juga tidak hanya berlangsung di tingkat nasional, tetapi juga di panggung global. Sejarah menunjukkan bahwa perang dan eksploitasi memiliki akar yang sama: sistem kapitalisme dan imperialisme global yang menempatkan dominasi geopolitik dan kontrol sumber daya di atas kehidupan manusia.
Agresi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran menunjukkan bahwa perang masih digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi global. Serangan militer tidak hanya menghancurkan infrastruktur sipil, tetapi juga mengancam kehidupan jutaan rakyat yang tidak memiliki kepentingan dalam konflik geopolitik tersebut.
Dalam setiap perang, perempuan dan anak selalu yang pertama menjadi korban. Mereka kehilangan keluarga, rumah, pekerjaan, serta masa depan anak-anak mereka. Infrastruktur kesehatan dan pendidikan runtuh, ekonomi rakyat hancur, dan kehidupan sosial berubah menjadi ruang ketakutan.
Karena itu, bagi gerakan perempuan rakyat, perjuangan melawan perang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan melawan sistem yang melahirkannya.
Perempuan sebagai Kekuatan Perubahan
Momentum 8 Maret menjadi ajang konsolidasi kekuatan perempuan rakyat: buruh, petani, mahasiswa, nelayan, masyarakat adat, dan kaum miskin kota. Dari pabrik hingga sawah, dari kampus hingga pesisir, dari hutan adat hingga kota-kota besar—perempuan menyatukan suara untuk menolak eksploitasi ekonomi, patriarki, serta dominasi politik yang menindas.
Gerakan ini menuntut reformasi ketenagakerjaan yang berkeadilan gender, perlindungan nyata bagi buruh perempuan, pendidikan gratis dan demokratis, reforma agraria sejati, perlindungan kebebasan sipil, serta penghentian proyek-proyek ekstraktif yang merusak lingkungan.
Di tingkat global, gerakan perempuan juga menyatakan solidaritas kepada rakyat yang menjadi korban perang dan menolak penggunaan kekuatan militer sebagai alat dominasi geopolitik.
Sejarah telah menunjukkan bahwa perempuan bukan sekadar korban dari ketidakadilan sosial. Mereka adalah kekuatan yang mampu mengubah arah sejarah. Perempuan bangkit—di pabrik, di ladang, di kampus, di laut, di hutan, dan di kota—dunia tidak akan pernah sama lagi.
Organisasi yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersana Rakyat;
Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan (Jarkom SP Perbankan), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID), Federasi Pelajar Indonesia (FIJAR), Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Kesatuan Pejuangan Rakyat (KPR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI), Federasi Serikat Buruh Makanan & Minuman (FSBMM), Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM), Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Greenpeace Indonesia, Trend Asia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), AMARTYA (Rumah Pengetahuan), BEM STIH Jentera, Perserikatan Sosialis (PS), Pembebasan, Perempuan Mahardika.

Terkait
Puluhan Ribu Pasien Cuci Darah Meninggal Setiap Tahun, KPCDI Desak Perubahan Sistem Layanan Ginjal Nasional
Ruang Setara: Politik Ketubuhan dan Kebijakan Publik
Perempuan Bersatu: Melawan Penghancuran Atas Tubuh