Puluhan Ribu Pasien Cuci Darah Meninggal Setiap Tahun, KPCDI Desak Perubahan Sistem Layanan Ginjal Nasional

Bertepatan dengan peringatan World Kidney Day 12 Maret 2026, yang mengusung tema “Kesehatan Ginjal untuk Semua – Merawat Manusia, Melindungi Bumi”, Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menyoroti serius kondisi layanan terapi ginjal di Indonesia. Organisasi ini menilai pemerintah belum memberikan transparansi informasi yang memadai kepada pasien mengenai pilihan terapi pengganti ginjal. Akibatnya, banyak pasien terjebak dalam layanan mesin cuci darah atau hemodialisis (HD), yang pada akhirnya juga berkontribusi pada membengkaknya beban pembiayaan kesehatan nasional.

Ketua Umum KPCDI, Tony Richard Samosir, menjelaskan bahwa data dari Indonesian Renal Registry (IRR) tahun 2024 menunjukkan situasi yang memprihatinkan. Dari 136.793 pasien aktif dan 60.034 pasien baru yang tercatat, sekitar 98 persen pasien menjalani terapi hemodialisis. Sementara itu, terapi alternatif yang memungkinkan pasien lebih mandiri seperti Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) hanya mencakup sekitar 2 persen, sedangkan transplantasi ginjal—yang secara medis merupakan solusi paling optimal—masih berada di bawah angka 1 persen.

“Di Indonesia, pasien gagal ginjal seolah digiring langsung ke mesin cuci darah tanpa penjelasan utuh mengenai opsi lain seperti CAPD atau transplantasi ginjal. Ini bukan sekadar masalah medis, ini adalah pelanggaran hak pasien atas informasi,” tegas Tony di Jakarta, Kamis (12/3).

KPCDI menilai buruknya transparansi informasi tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah dalam membangun kebijakan layanan ginjal yang mendorong diversifikasi terapi. Ketergantungan yang hampir total pada mesin cuci darah membuat Indonesia berpotensi menghadapi krisis layanan HD. Jumlah pasien terus bertambah, sementara kapasitas layanan tidak mampu mengejar kebutuhan yang meningkat. Dampaknya, antrean pasien terapi semakin panjang dan tekanan terhadap sistem pembiayaan kesehatan nasional semakin besar.

Data BPJS Kesehatan menunjukkan beban biaya penyakit ginjal mencapai Rp6,5 triliun pada 2019. Angka tersebut melonjak tajam menjadi sekitar Rp11 triliun pada 2024. KPCDI menilai bahwa tanpa perubahan strategi layanan ginjal nasional, tekanan terhadap sistem pembiayaan kesehatan akan terus meningkat secara signifikan dalam 10 hingga 20 tahun mendatang.

Selain persoalan biaya, kualitas hidup pasien juga menjadi perhatian serius. Terapi hemodialisis diketahui memiliki tingkat kesejahteraan pasien yang lebih rendah dibandingkan terapi pengganti ginjal lainnya. Data IRR juga menunjukkan bahwa angka kematian pasien HD masih sangat tinggi—lebih dari 90 ribu jiwa pada 2023 dan sekitar 50 ribu jiwa pada 2024.

Jika kondisi ini terus berlangsung, kebutuhan infrastruktur layanan kesehatan pun akan meningkat secara drastis. Penambahan pasien gagal ginjal setiap tahun menuntut penambahan mesin HD, ruang layanan, serta tenaga kesehatan terlatih. Tanpa peningkatan kapasitas layanan yang memadai dan tanpa memperluas pilihan terapi bagi pasien, nyawa pasien akan terus berada dalam risiko.

“Selama bertahun-tahun ketimpangan informasi terapi pengganti ginjal sangat minim. Bahkan banyak pasien baru mengenal CAPD atau transplantasi dari sesama pasien di komunitas bukan dari tenaga medis atau sistem layanan kesehatan resmi,” lanjut Tony.

Melalui momentum Hari Ginjal Sedunia tahun ini, KPCDI mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem layanan ginjal nasional. Organisasi ini menekankan bahwa pasien harus menjadi subjek yang berhak menentukan pilihan terapi bagi dirinya sendiri, bukan sekadar objek pengobatan seumur hidup.

KPCDI menilai bahwa ketika informasi mengenai terapi alternatif disembunyikan atau sulit diakses, persoalan tersebut tidak lagi sekadar menjadi isu kesehatan, tetapi telah berubah menjadi persoalan keadilan dalam pelayanan kesehatan.

Karena itu, pemerintah bersama tenaga kesehatan didorong untuk memastikan setiap pasien mendapatkan edukasi lengkap mengenai seluruh pilihan terapi pengganti ginjal—baik hemodialisis (HD), CAPD, maupun transplantasi ginjal—sebelum dialisis pertama dilakukan. Pada saat yang sama, akses terhadap transplantasi ginjal juga perlu diperluas dan hambatan biaya harus diturunkan agar pasien memiliki peluang hidup yang lebih baik, bukan terjebak menjalani terapi mesin cuci darah sepanjang hidupnya.

KPCDI juga mendorong pengembangan skema home dialysis sebagai bagian dari solusi untuk mengurangi tekanan pada fasilitas kesehatan serta menekan beban anggaran negara. Di sisi lain, upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit ginjal harus menjadi prioritas nasional, mengingat sekitar 90 persen pasien tidak menyadari penyakitnya hingga memasuki stadium lanjut.

“Jika tema World Kidney Day tahun ini adalah ‘Kesehatan Ginjal untuk Semua’, maka sistem layanan ginjal di Indonesia juga harus memberikan pilihan terapi yang adil bagi setiap pasien,” pungkas Tony.[]

Narahubung:

Ketua Umum KPCDI: Tony Richard Samosir (0813-8050-2058)

Sekretaris Jenderal KPCDI: Petrus Hariyanto (0813-1063-9319)