Perempuan Harus Terlibat Dalam Politik

Minggu, 08 April 2018, puluhan kaum perempuan yang terdiri kaum Ibu-ibu dan Mahasiswa menyelenggarakan Konferensi Wilayah I Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini untuk wilayah DKI Jakarta.

Konferensi ini dilakukan dalam rangka memperluas struktur API Kartini dengan membentuk kepengurusan wilayah di berbagai Provinsi, termasuk DKI Jakarta. Selain itu, dalam konferensi juga membahas mengenai situasi daerah DKI Jakarta yang menyangkut perempuan serta merumuskan program perjuangan untuk mengangkat hak hak kaum perempuan serta menyelesaikan persoalannya.

Dalam sambutannya, Ketua Umum API Kartini Diena Mondong mengatakan bahwa masalah terbesar yang dihadapi kaum perempuan saat ini adalah kemiskinan.

“Saat ini kita berhadapan dengan neoliberalisme, kebijakan ini sangat merugikan kaum perempuan, terutama dalam ruang ekonomi,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada kaum perempuan di Jakarta terutama kaum ibu-ibu yang terkena dampak langsung kebijakan neoliberalisme untuk terlibat aktif dalam organisasi dan politik.

Dari Kemiskinan Hingga Kekerasan

Kemiskinan masih jadi persoalan di Jakarta. Hingga September 2017, rakyat miskin di Jakarta mencapai Rp 393.130 ribu jiwa. Meningkat 3.440 jiwa dibanding sebelum Anies menjabat (Maret 2017). Kategori miskin di Jakarta adalah mereka yang pengeluarannya di bawah Rp 578 ribu per bulan.

Selain persoalan kemiskinan, rakyat Jakarta juga berhadapan dengan persoalan air bersih (baru separuh penduduk Jakarta yang menikmati air bersih) dan tempat tinggal (sebanyak 48,91 persen warga DKI tidak punya rumah). Warga Jakarta juga kesulitan mendapat layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok.

Program pembangunan Rusun untuk memberi akses tempat tinggal kepada masyarakat berpendapatan menengah ke bawah juga tidak berhasil. Sebab, pengelolaan Rusun di DKI masih berorientasi profit, yang menyebabkan 9.522 penghuni Rusunawa DKI Jakarta menunggak. Nilai tunggakannya mencapai Rp 32 milyar.

Selain persoalan itu, Jakarta juga berhadapan dengan persoalan fasilitas publik yang belum tertata rapi dan merakyat, seperti transportasi, ruang publik, dan lain-lain.

Jakarta juga berhadapan dengan kasus gizi buruk. Pada 2017, ada 194 anak di Jakarta yang menderita gizi buruk.

Selain kemiskinan, kaum perempuan Jakarta juga masih dihadapkan pada kekerasan. Komnas perempuan mencatat, Jakarta sebagai provinsi penyumbang angka kekerasan terhadap perempuan terbanyak di Indonesia, dengan 1999 kasus (2017). Kemudian LBH APIK Jakarta menerima 648 aduan dari masyarakat. Sementara Yayasan Thomson Reuter memasukkan Jakarta sebagai 10 kota besar paling berbahaya bagi perempuan di dunia.

Berdasarkan kasus yang ditangani P2TP2A, setiap bulannya ada seratusan lebih kasus kekerasan terhadap perempuan di Jakarta. Hampir 90 persennya adalah KDRT dan kekerasan seksual.

Rebut Panggung Politik di Tingkat Komunitas

Persoalan-persoalan yang dihadapi kaum perempuan saat ini tidak lepas dari rendahnya partisipasi kaum perempuan dalam ruang-ruang politik, ini berimbas pada pengambilan kebijakan yang kurang mengakomodir  kepentingan kaum perempuan.

Oleh karena itu, kaum perempuan yang terlibat dalam Konferwil ini memutuskan untuk menyerukan kepada kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam ruang-ruang politik serta merebut panggung-panggung politik di tingkat komunitas, seperti RT/RW, Pilkades, hingga Pilkada.

Selain itu, peserta Konferwil menyerukan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membuat kebijakan yang peduli terhadap kaum miskin wilayah DKI Jakarta dan membuat program yang peduli terhadap nasib perempuan di wilayah DKI Jakarta.

Memilih Pengurus Baru

Di sesi terakhir konferensi ini, puluhan peserta memutuskan untuk memilih pengurus di tingkat wilayah DKI Jakarta.

Setelah melalui sesi penjaringan calon dan pemilihan, konferensi akhirnya menghasilkan struktur kepengurusan API Kartini DKI Jakarta, yaitu Rahmahwati sebagai ketua wilayah API Kartini DKI Jakarta dan Windana Agus Tantia Dewi sebagai sekretaris.