Veronika Tan: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Harus Dilakukan Secara Inklusif Dan Setara Gender

Veronika Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) mengatakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus dilakukan secara inklusif tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, dan dapat dilakukan mulai dari keluarga.

Hal itu dikatakannya dalam Talk Show “Inspirasi bagi Perempuan Indonesia agar Tangguh, Mandiri, dan Sukses”, di Bogor, pada April yang lalu.

“Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 menjamin keadilan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan antara perempuan dan laki-laki. Artinya, prinsip kesetaraan itu sudah diatur dalam konstitusi kita. Kemudian, dalam Pancasila, nilai keadilan tercermin dalam sila kelima. Jika, kita lihat Asta Cita yang keempat, Presiden dan Wakil Presiden RI menekankan pentingnya penguatan SDM karena kita sedang mempersiapkan Generasi Emas 2045. Artinya, peningkatan kualitas SDM harus dilakukan tanpa diskriminasi gender—baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang,” ujar perempuan yang akrab disapa Vero ini.

Lebih lanjut Veronica Tan mengatakan, dalam rangka mendukung visi Generasi Emas 2045, pemerintah terus mendorong partisipasi aktif perempuan di berbagai sektor melalui kebijakan yang memberikan akses, motivasi, dan kesempatan yang setara. Salah satunya adalah kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan dalam politik yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

“Tinggal bagaimana aplikasi dan implementasinya di lapangan. Semua itu kembali kepada keluarga, karena keluarga adalah unit terkecil dari sebuah negara. Keluarga harus mampu menanamkan mindset yang sama mengenai aksesibilitas. Ketika perempuan menjadi entrepreneur, bekerja, dan mampu menghasilkan pendapatan, mereka tidak hanya membantu perekonomian keluarga tetapi juga mendukung tercapainya visi Generasi Emas 2045, ”pungkasnya. (*)

Disadur dari website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)