Front BBM Berdemonstrasi Menolak Kenaikan Harga BBM

Halmahera – Sekitar seratus orang melakukan aksi massa menolak kenaikan harga BBM. Massa yang tergabung dalam Front BBM (Berjuang Bersama Massarakyat) ini melakukan aksi di depan kampus UNIERA (Universitas Halmahera), Kamis (15/9/2022).

“Sejak bulan April hingga hari ini pro kontra terhadap kenaikan harga BBM terus berkumandang. Kami sangat menyesalkan sikap pemerintah yang akhirnya justru menaikkan harga BBM dan mencabut subsidi BBM bagi masyarakat miskin,” kata Yornal Moreng dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) yang bertindak sebagai Koordinator Aksi.

Menurutnya, aksi demonstrasi masih terus berlanjut di berbagai daerah meminta harga BBM agar tetap stabil seperti sebelumnya.

Sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi (MIGAS), yang menyatakan bahwa setiap badan usaha migas di negeri ini patut diatur untuk kesejahteraan rakyat demi kemakmuran negeri ini.

Dalam aksi yang juga dilangsungkan di depan kantor Polres Halmahera Utara ini Yurlan Moreng menyayangkan bahwa negeri ini penuh dengan sandiwara para elit birokrasi, elit politik dan permainan pihak keamanan yang justru melindungi para mafia minyak yang sudah tertangkap tangan namun tidak ditindak secara hukum sehingga terjadi kelangkaan BBM yang berkepanjangan membuat rakyat semakin menderita dan sulit mengakses BBM bersubsidi.

Senada dengan orasi sebelumnya, Yunita Djengel selaku Ketua DPW Suluh Perempuan Maluku Utara memekikkan salam perjuangan dan meneriakkan tuntutan ‘Turunkan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)’.

“Persoalan Bahan Bakar minyak (BBM) sejak bulan april sampai saat ini masih menjadi trending topic dan sangat meresahkan Rakyat Indonesia. Rakyat dan kawan-kawan mahasiswa di seluruh Indonesia akan terus berdemonstrasi hingga pemerintah mencabut kenaikan harga BBM,” tegasnya.

Nitha meminta agar pihak yang berwenang segera menuntaskan dan menindak tegas para pemburu rente BBM penimbun minyak yang seharusnya diperuntukkan untuk rakyat.

Penimbunan BBM kini menjadi bisnis gelap yang menggila. Mereka memanfaatkan kesempatan di tengah kesulitan rakyat, sehingga merupakan sebuah tindakan kriminal.

Front BBM meminta Pemerintah Daerah (PEMDA) agar dapat mengatur distribusi BMM bersubsidi agar mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat Halmahera Utara yaitu Nelayan, Petani, Sopir Angkot, Ojek dan Bentor .

“Pemerintah daerah sesegera mungkin membuat kartu nelayan dan petani agar dapat mengakses dengan mudah BBM yang bersubsidi,” lanjut Nitha.

Menurutnya, dampak harga BBM yang tinggi cukup besar lantaran terkait dengan masalah kemiskinan. Jika harga dilepas ke pasar, ketika harga tinggi seperti ini maka banyak masyarakat yang tadinya belum miskin, akan menjadi miskin. Maka menjaga daya beli dan menahan inflasi merupakan salah satu tugas dari pemerintah.

Jika Harga BBM Pertalite naik maka sudah pasti akan berdampak pada rakyat kecil. Kenaikan harga BBM ini berpotensi mengganggu kondisi masyarakat miskin. Apalagi saat ini sedang terjadi inflasi bahan pangan yang hampir menyentuh 11% secara tahunan per Juli 2022.

Kenaikan harga BBM ini merambah keseluruh aspek kehidupan  masyarakat menengah kebawah  membuat masyarakat semakin tertindas oleh sistem dan kebijakan yang di buat oleh pemerintah Indonesia.

Aksi tersebut berakhir di depan kantor Bupati Halmahera Utara.

Front Berjuang Bersama Massarakyat (BBM) yang terdiri dari beberapa organisasi Cipayung, OKP/OKK antara lain: LMND, Suluh Perempuan, FAMBI Maluku Utara, PMKB (Persatuan Mahasiswa Kao Barat di Halut, GAMHAS, FAMUL-MU, FORMAMORO (Forum Mahasiswa Morotai), Persatuan Mahasiswa Pemuda Pelajar, IMG-HU (Ikatan Mahasiswa Galela Halmahera Utara), GMKI, GMNI, KOMPI HU, Fakultas Teologi Universitas Halmahera, Rukun Jailolo, BINGKAS KAO, HMI dan turut pula pengemudi ojek, bentor dan sopir angkutan umum menyampaikan pernyataan sikap bersama, antara lain:

1. Tindak tegas para mafia BBM
2. Pemerataan subsidi BBM bagi masyarakat menengah kebawah
3. Menekan perindakop terkait satuan harga sembako
4. Menaikkan harga kopra
5. Cabut UU Ciptaker
6. Mosi tidak percaya terhadap Satpol PP dan Polres HalUt

Setelah pembacaan pernyataan sikap, seluruh massa meneriakan dengan lantang cuplikan lagu Iwan Fals: “Jika cinta sudah di buang maka jangan harap keadilan akan datang.”

Sebagian massa membawa poster berisi keresahan warga dan mahasiswa atas dampak kenaikan BBM. Di akhir aksi, massa membakar ban sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. (*)

Indah Pratiwi