Posisi Perempuan dalam Pilkada 2024

Suara kaum perempuan tetap menjadi rebutan dalam setiap perhelatan pemilu. Secara kuantitas, jumlah pemilih perempuan boleh kita katakan seimbang dengan jumlah pemilih laki-laki. Hal tersebut terlihat dalam DPT Pemilu 2024, jumlah pemilih laki-laki 102.218.503 dan pemilih perempuan 102.588.719 terdiri dari pemilih dalam dan luar negeri. Sehingga total pemilih laki-laki dan perempuan adalah 204.807.222.

Selain jumlahnya yang signifikan, perempuan juga punya peran penting dalam Pilkada 2024. Saat ini, kita telah mendengar nama-nama kandidat perempuan dalam kompetisi pilkada 2024. Misalnya, di Provinsi Jawa Timur, ada tiga nama perempuan yang berkompetisi dalam bursa pilkada, yaitu: Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini dan Luluk Khamidah.

Ketiga nama tersebut mungkin sudah tak asing lagi. Khofifah adalah tokoh yang sangat dekat dengan Gus Dur. Ia pernah menjadi pimpinan Fraksi PPP di DPR RI saat berusia 27 tahun, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur periode 2019-2014.

Kemudian, Risma adalah arsitektur lulusan Institut Teknologi Surabaya (ITS). Risma menjadi Walikota selama dua periode. Berbagai penghargaan bergengsi dia peroleh, dan mendapat gelar Honoris Causa dari Tongmyong University, Busan, Korea Selatan. Terakhir, ia menjabat sebagai Menteri Sosial dalam kabinet Joko Widodo.

Terakhir, Luluk Hamidah, aktivis perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini aktif memperjuangkan pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA).

Kehadiran ketiga perempuan hebat di Jawa Timur saat ini mungkin bisa menjadi cerita baik dari proses demokrasi dan pilkada 2024. Artinya, peluang perempuan dalam kancah politik elektoral dan pemilihan kepala daerah semakin terbuka. Dengan banyaknya perempuan yang duduk di birokrasi sebagai kepala daerah harapannya adalah akan lebih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan. Selain itu, mereka bisa melakukan evaluasi terhadap kebijakan di daerah berupa peraturan daerah (PERDA) yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas.

Peta perempuan yang terlibat dalam pilkada 2024 cukup variatif dan dapat kita kategorikan dalam 3 kelompok. Peta ini perlu untuk melihat siapa saja kandidat perempuan dalam pilkada 2024 ini. Agar publik terutama perempuan akar rumput tidak salah pilih dalam memberikan dukungannya.

Pertama, Ada beberapa nama kepala daerah perempuan yang berprestasi dan punya rekam jejak bagus dalam pilkada 2024, seperti Tri Rismaharini, Khofifah Indar Parawansa dan Luluk Hamidah di Pilkada Jawa Timur.

Kedua, Ada kerabat petahana atau bagian dari politik dinasti yang tampil dalam kancah pemilihan kepala daerah 2024, seperti: Airin Rahma Diani di Pilkada Jawa Barat, Ratu Ria Maryana yang merupakan adik dari mantan Walikota Serang sekaligus adik tiri Atut Chosiyah, mantan Guberbur Banten.

Ketiga, Tampilnya kandidat perempuan yang kontroversial, misalnya Airin yang merupakan istri dari Chaeri Wardana terpidana kasus suap Ketua MK, Akil Muchtar. Khofifah Indar Parawansa, selain punya rekam jejak bagus namun diduga terseret korupsi di Kemensos pada masa ia menjabat.

Dengan melihat peta perempuan yang maju di Pilkada diharapkan masyarakat terutama perempuan akar rumput lebih aware dalam memilih. Sehingga memilih secara sadar dan menjadi pemilih yang cerdas.

Membangun Politik Gagasan

Kebijakan afirmasi politik bagi perempuan sudah diberikan. Walaupun pelaksanaannya belum maksimal, yakni memberikan kuota 30 persen bagi perempuan. Namun, kehadiran kandidat-kandidat perempuan dalam perhelatan politik di Indonesia cukuplah menggembirakan.

Sudah saatnya kita beranjak dari representasi politik ke politik gagasan. Kita berharap kompetisi para kandidat dalam pemilihan kepala daerah kali ini muncul adu gagasan antar kandidat. Di mana, masing-masing dari kandidat menyampaikan ide-ide yang progresif untuk menjawab tantangan di masa depan. Sehingga tawaran programnya tidak lagi program jangka pendek dan musiman akan tetapi program jangka menengah dan jangka panjang untuk menjawab berbagai persoalan bangsa.

Pola kampanye yang hanya menawarkan iming-iming sembako murah dan bantuan uang tunai sudah seharusnya berganti dengan pertukaran ide dan gagasan tentang bagaimana mengentaskan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran.

Para kandidat perempuan yang berlaga di pilkada 2024 juga bisa memberikan perspektifnya tentang pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT), mengadvokasi kasus-kasus kekerasan dan mencegah terjadinya human trafficking di daerah yang dipimpinnya nanti dengan membuat kebijakan yang responsif gender, mengalokasikan anggaran berperspektif gender untuk memberikan kebijakan afirmasi bagi perempuan, dll.

Kehadiran kaum perempuan di panggung politik diharapkan menjadi koreksi atas segala ketimpangan. Politik kekuasaan yang maskulin dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan tak seharusnya dilanjutkan. Terpilihnya perempuan sebagai pemangku kebijakan, diharapkan mampu mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Semoga!